Disusun oleh: Daeng Supriyanto, S.H., M.H. Pengamat Kebijakan Publik & Hukum Tatanegara Dasar: LHP BPK RI No. A.4.081 Tahun 2025, IHPS, Data Kejaksaan Negeri Musi Rawas I. PENDAHULUAN Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas mengelola anggaran sarana dan prasarana pendidikan (sarpras) serta Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) senilai ratusan miliar rupiah […]
Disusun oleh: Daeng Supriyanto, S.H., M.H. Pengamat Kebijakan Publik & Hukum Tatanegara Tanggal: 22 September 2026 Dasar: LHP BPK RI No. A.4.084 Tahun 2025, IHPS, Berita Kejaksaan & Kepolisian 2026 I. PENDAHULUAN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih mengelola anggaran pembangunan sarana dan prasarana pendidikan serta Dana Bantuan Operasional Sekolah […]
Disusun oleh: Daeng Supriyanto, S.H., M.H. Pengamat Kebijakan Publik & Hukum Tatanegara Tanggal: 22 September 2026 Dasar: LHP BPK RI No. A.4.166 Tahun 2025, LHP Kepatuhan No. 20/T/LHP/DJPKN-VI/PPN.03/12/2025, UU No. 24/2011, UU No. 31/1999 I. PENDAHULUAN BPJS Kesehatan selaku penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mengelola Dana Jaminan Sosial Kesehatan […]
Disusun oleh: Daeng Supriyanto, S.H., M.H. Pengamat Kebijakan Publik & Hukum Tatanegara Dasar: LHP BPK RI No. 3/T/LHP/DJPKN-VI/PPN.03/02/2026 Tanggal 11 Februari 2026 I. PENDAHULUAN BPJS Kesehatan selaku penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mengelola Dana Jaminan Sosial Kesehatan (DJS) senilai ratusan triliun rupiah — dana amanat yang bersumber dari iuran […]
Disusun oleh: Daeng Supriyanto, S.H., M.H. Pengamat Kebijakan Publik & Hukum Tatanegara Dasar: LHP BPK RI No. A.3.011 Tahun 2026 — Subsidi KUR BRI TA 2020 I. PENDAHULUAN Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah program pemerintah untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang disalurkan melalui […]
Disusun oleh: Daeng Supriyanto, S.H., M.H. Pengamat Kebijakan Publik & Hukum Tatanegara I. PENDAHULUAN PT Jakabaring Sport City (PT JSC) sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Sumatera Selatan mengelola aset berupa tanah dan bangunan kompleks olahraga, kawasan komersial, serta fasilitas umum seluas ribuan hektar yang berlokasi di kawasan Jakabaring, […]
Disusun oleh: Daeng Supriyanto, S.H., M.H. Pengamat Hukum Tatanegara & Kebijakan Publik Tanggal: 22 September 2026 Sumber Data: Hasil Konfirmasi KPKNL Palembang & Realisasi BPHTB 2024 s.d. 30 September 2025 I. PENDAHULUAN Berdasarkan hasil konfirmasi kepada KPKNL Kota Palembang, diperoleh data sebagai berikut: Uraian Jumlah Pemenang lelang Tahun 2024 150 […]
Disusun berdasarkan kajian hukum tata negara dan pemberantasan korupsi Daeng Supriyanto, S.H., M.H. Pengamat Hukum Tata Negara & Kebijakan Publik A. Pendahuluan Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam BAB III dokumen tersebut, ditemukan dua permasalahan pokok: 1. Penyampaian angka suku bunga KPR Non-Subsidi yang tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya kepada Kementerian PUPR/KP, […]
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah kehidupan manusia secara luar biasa. Apa yang dahulu membutuhkan waktu berhari-hari kini dapat dilakukan dalam hitungan detik. Teknologi membantu manusia bekerja, belajar, berkomunikasi dan memperoleh informasi dengan lebih mudah. Namun kemajuan itu juga menghadirkan tantangan baru. Pola hidup semakin cepat, waktu istirahat berkurang, makanan […]
Perkembangan zaman telah membawa manusia memasuki kehidupan yang serba cepat, terbuka dan terhubung. Teknologi digital memberikan berbagai kemudahan yang sebelumnya sulit dibayangkan. Informasi dapat diperoleh dalam hitungan detik, komunikasi tidak lagi mengenal batas wilayah, dan berbagai kebutuhan manusia dapat dipenuhi melalui perangkat yang berada dalam genggaman. Namun, di balik kemajuan […]
Palembang | Pemkot Palembang Tahun 2024 menganggarkan Belanja Modal serta Belanja Barang dan Jasa masing-masing *Rp1.375.725.814.889,18* dan *Rp1.551.410.522.264,35* dengan realisasi berdasarkan LRA sampai 31 Desember 2024 masing-masing *Rp1.250.894.551.351,00 (90,93%)* dan *Rp1.397.183.831.533,13 (90,06%)*. Hasil pemeriksaan uji petik atas DPA, DPPA, dan dokumen pertanggungjawaban masing-masing SKPD menunjukkan terdapat ketidaktepatan penganggaran Belanja Modal […]
Disusun Oleh: Daeng Supriyanto, S.H., M.H. Pengamat Hukum Tatanegara I. PENEGASAN AWAL: KEDUA BELAH PIHAK DAPAT DIJATUHI SANKSI PIDANA Jawabannya tegas dan tanpa keraguan: Ya, baik Pemerintah Daerah selaku pemberi maupun Kepolisian RI / Kejaksaan Agung RI selaku penerima dapat dikenakan sanksi pidana oleh KPK — apabila pemberian hibah tersebut […]
Disusun Oleh: Daeng Supriyanto, S.H., M.H. Pengamat Hukum Tatanegara I. Pendahuluan: Etika dan Logika Kewenangan Negara Negara bukan sekadar kumpulan bangunan, lambang, atau kekuasaan yang berjalan atas nama mayoritas. Negara adalah sebuah perjanjian luhur—kontrak sosial yang ditandatangani oleh setiap warga melalui pengabdiannya, pembayaran pajaknya, dan kepercayaan yang diamanatkannya kepada para […]
Oleh: Daeng Supriyanto, S.H., M.H. (Pengamat Hukum Tata Negara) Dalam ruang wacana demokrasi yang hidup dan dinamis, persoalan kualifikasi seorang pejabat publik—terutama yang akan menduduki jabatan kedua tertinggi dalam struktur negara—tidak pernah sekadar menjadi perkara teknis administratif semata, melainkan merupakan cerminan dari pemahaman kita yang paling mendasar mengenai makna hukum, […]
Oleh: Daeng Supriyanto, S.H., M.H. (Pengamat Ekonomi dan Hukum Bisnis) Dalam ruang pemikiran filsafat politik dan ekonomi, negara senantiasa diposisikan sebagai entitas yang memegang amanah ganda: di satu sisi, ia wajib menjaga keberlangsungan hidup dan kesejahteraan seluruh warganya melalui pengelolaan sumber daya yang adil dan berkelanjutan; di sisi lain, ia […]
