דעה מאת: דאינג סופריאנטו, עו”ד, מוסמך במשפטים פרשן לגיאופוליטיקה גלובלית כאשר הכריז מזכ”ל האו”ם כי הסכסוך בין איראן לישראל “יצא משליטה”, הוא לא הסתפק בתיאור עובדה גיאופוליטית גרידא, אלא חשף משבר אונטולוגי עמוק הפועם בליבה של הציוויליזציה האנושית המודרנית. הצהרה זו אינה רק אבחנה על הידרדרות במצב הביטחוני, אלא הודאה […]
در اینجا ترجمه متن به زبان فارسی ارائه شده است که نظر: دائنگ سوپریانتو، لیسانس حقوق، کارشناس ارشد حقوق تحلیلگر ژئوپلیتیک جهانی هنگامی که دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد که مناقشه میان ایران و اسرائیل «از کنترل خارج شده است»، وی صرفاً یک واقعیت ژئوپلیتیکی را بیان نمیکرد، بلکه […]
رأي: دينغ سوبريانتو، ليسانس الحقوق، ماجستير الحقوق مراقب للجيوپوليتيكا العالمية عندما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أن الصراع بين إيران وإسرائيل قد “خرج عن السيطرة”، لم يكن مجرد الإعلان عن حقيقة جيوسياسية عابرة، بل كان كشفاً لأزمة وجودية عميقة تعصف بحضارة الإنسان المعاصر. إن هذا التصريح ليس مجرد وصف لوضع […]
Opinion by Daeng Supriyanto, SH, MH Global Geopolitical Observer When the Secretary-General of the United Nations issued the statement that the conflict between Iran and Israel has gone “out of control,” he was not merely announcing a geopolitical fact, but rather revealing a profound ontological crisis within modern human civilization. […]
Daeng Supriyanto SH MH selaku advokat Menilai Unsur dan Akibat Hukum Ne Bis In Idem dalam Ranah Perdata: Sebuah Refleksi Ontologis Dalam peta filsafat hukum, prinsip Ne Bis In Idem—atau yang sering kita kenali sebagai asas tidak boleh diadili dua kali untuk hal yang sama—bukanlah sekadar aturan teknis prosedural. Prinsip […]
Oleh Daeng Supriyanto SH MH selaku advokat Dalam peta filsafat hukum, prinsip Ne Bis In Idem—atau yang sering kita kenali sebagai asas tidak boleh diadili dua kali untuk hal yang sama—bukanlah sekadar aturan teknis prosedural. Prinsip ini adalah manifestasi dari keadilan substantif yang berakar pada gagasan kepastian hukum (Rechtszekerheid) dan […]
Opini oleh Daeng Supriyanto SH MH selaku advokat Dalam arsitektur hukum pidana, penahanan bukanlah sekadar tindakan administratif atau instrumen teknis belaka; ia adalah manifestasi paling radikal dari intervensi negara terhadap kebebasan individu. Oleh karena itu, pembahasan mengenai syarat-syarat penahanan—khususnya upaya untuk mengobjektifkan syarat subjektif—merupakan sebuah pencarian filosofis yang bertujuan menjembatani […]
Opini oleh Daeng Supriyanto SH MH selaku advokat Dalam tatanan filsafat hukum, kekuasaan bukanlah sebuah entitas yang berdiri sendiri dalam vakum keabstrakan, melainkan sebuah energi yang memiliki kecenderungan alamiah untuk meluas, mengkonsolidasikan diri, dan—apabila tidak diredam oleh batasan yang rasional—cenderung menuju tirani. Konsep Judicialized Criminal Procedure atau Proses Pidana yang […]
Opini: daeng Supriyanto SH MH selaku pengamat Geopolitik Global Pada tanggal 25 Maret 2026, CNBC Indonesia melaporkan hasil survei Reuters/Ipsos yang menunjukkan tingkat persetujuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump merosot menjadi 36%, turun dari 40% pada pekan sebelumnya dan mencapai titik terendah sejak ia kembali menjabat di Gedung Putih. Fenomena […]
Daeng Supriyanto SH MH Pengamat Geopolitik Global Pemilihan kembali Kim Jong Un sebagai Presiden Urusan Negara Korea Utara pada Sidang Pertama Majelis Rakyat Tertinggi ke-15 pada 22 Maret 2026, dengan dukungan yang mencapai 99,9% suara, bukan sekadar peristiwa politik rutin di negara tersebut, melainkan sebuah fenomena yang mempertemukan antara konstruksi […]
Opini: oleh Daeng Supriyanto SH MH selaku advokat Dalam kerangka sistem hukum nasional yang terus berkembang dan mengalami reformasi, berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah membuka diskursus yang mendalam terkait dengan penegakan keadilan pidana dan peran masing-masing aktor dalam ekosistem peradilan. Salah […]
Opini oleh Daeng Supriyanto SH MH selaku Penasehat Hukum Dalam tatanan hukum pidana yang berdasarkan pada nilai-nilai keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia, konsep mens rea, kesalahan, dan tindak pidana bukanlah sekadar konstruksi teknis yang dibuat semata-mata untuk memfasilitasi proses penyitaan dan penuntutan pelaku kejahatan. Sebaliknya, ketiga konsep ini merupakan […]
Opini: oleh Daeng Supriyanto SH MH selaku Penasehat Hukum Dalam kerangka sistem hukum pidana yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang luhur, konsep mens rea, kesalahan, dan tindak pidana merupakan pilar-pilar fundamental yang tidak hanya menjadi dasar bagi penetapan tanggung jawab pidana, tetapi juga sebagai cerminan dari nilai-nilai keadilan yang menjadi […]
Opini oleh Daeng Supriyanto SH MH selaku Penasehat Hukum Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada awal tahun 2026 telah menandai terjadinya perubahan paradigma yang mendasar dalam cara sistem peradilan pidana Indonesia menyelesaikan perkara pidana. Pengenalan mekanisme pengakuan bersalah atau plea bargain sebagai […]
Daeng Supriyanto SH MH Penasehat Hukum Pada tanggal 2 Januari 2026, berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah membuka bab baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dengan salah satu inovasi terpenting berupa pengenalan mekanisme pengakuan bersalah atau yang lebih dikenal dengan istilah plea […]
