![]()
Dalam konstelasi tata kelola pemerintahan modern, di mana prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan integritas menjadi pijakan utama bagi penyelenggaraan kekuasaan publik, pernyataan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait larangan kepala daerah memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) tambahan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bukanlah sekadar sebuah peringatan semata, melainkan […]



