Ketika Ketiadaan Aturan Menjadi Pintu Bagi Kekacauan
Oleh Daeng Supriyanto SH. MH.CMS.P selaku praktisihukum dan pelaku olahraga nasional
Dalam pandangan filsafat sosial, sepak bola bukan sekadar permainan yang mempertemukan dua kesebelasan di atas lapangan rumput. Ia adalah cerminan dari sebuah peradaban, wadah penyatuan hasrat, emosi, dan identitas kolektif jutaan jiwa. Sebagai fenomena budaya yang paling masif, sepak bola seharusnya melahirkan energi positif yang mengangkat harkat martabat bangsa, bukan sebaliknya—menjadi ladang tempat tumbuh subur kekerasan, kehancuran, dan kematian yang sia-sia. Namun kenyataan pahit yang kita saksikan belakangan ini membuktikan bahwa cita-cita luhur itu mulai tergerus dalam kegelapan hooliganisme yang kian tak terbendung.
Seperti diungkapkan, PSSI beserta segenap aparat keamanan tampak sedang berada di persimpangan jalan, seolah kehabisan akal untuk membendung arus kekacauan ini. BRI Super League yang baru berjalan belum genap sepuluh pekan saja, laporan insiden kerusuhan sudah menumpuk menjadi deretan duka yang menyayat hati. Bahkan Liga 2, Liga 3, hingga Liga 4—yang sejatinya dirancang sebagai lumbung penggali bibit-bibit talenta muda masa depan—berubah menjadi tajuk berita yang kelam. Mobil dibakar, kendaraan dirusak, tribun penonton ambruk menimpa kerumunan, hingga nyawa manusia melayang pergi tanpa makna yang jelas. Di sini kita dihadapkan pada sebuah paradoks mendasar: olahraga yang seharusnya mempersatukan justru menjadi senjata yang memecah belah dan membinasakan.
Selama ini, naluri kita sebagai masyarakat adalah mencari kambing hitam. Kita dengan mudah menyalahkan suporter yang dianggap terlalu fanatik, menuding aparat yang dinilai datang terlambat, hingga mencap wasit sebagai pihak yang berlaku curang. Namun dalam renungan filsafat etika, menyalahkan keadaan atau individu semata adalah bentuk ketidakdewasaan berpikir yang paling mendasar. Sampai kapan pola pikir ini kita pertahankan? Polanya selalu berulang dengan siklus yang sama persis: peluit tanda berakhirnya pertandingan dibunyikan, para pemain masih berdiam atau berselebrasi di pinggir lapangan, wasit dikerumuni puluhan orang, emosi yang sudah memuncak selama 90 menit meledak tak terkendali, massa turun ke area lapangan, aparat kewalahan menghadapi gelombang amarah, dan pada akhirnya korban berjatuhan.
Inilah inti persoalannya yang selama ini luput dari pengamatan mendalam: masalahnya bukan terletak di luar pagar stadion, melainkan pada lima menit krusial tepat setelah peluit panjang berbunyi.
Filsafat sebab-akibat mengajarkan kita bahwa tidak ada kekacauan yang lahir dari kehampaan. Hooliganisme tidak tumbuh semata dari cinta buta kepada tim kesayangan. Ia hidup dan berkembang biak dari kesempatan yang sengaja maupun tidak sengaja kita biarkan terbuka lebar seluas-luasnya. Data resmi Komisi Disiplin PSSI periode 2022–2024 membuktikan kebenaran ini secara empiris: sekitar 68 persen dari insiden kekerasan berskala besar dipicu oleh interaksi pasca-pertandingan di dalam lapangan. Selebrasi yang bernada provokasi di hadapan tribun pendukung lawan, ejekan antar kubu, adu argumen yang memanas antara ofisial pertandingan dan pihak klub—semua menjadi percikan api yang dengan cepat dimanfaatkan oleh kelompok perusuh untuk mengerahkan massa dalam hitungan menit. Kita telah membiarkan bensin dan api diletakkan berdampingan dalam satu ruang yang sempit, lalu kita terkejut dan bertanya-tanya mengapa kebakaran hebat terjadi hampir setiap pekan.
Jika kita melirik ke negara-negara yang pernah berhasil membasmi wabah ini, kita akan menemukan pelajaran emas yang sangat berharga. Liga Inggris, yang dahulu dikenal sebagai pusat kekerasan suporter paling mengerikan di dunia, tidak menyelesaikannya dengan cara menambah ribuan personel keamanan atau membangun pagar betis yang tinggi. Mereka melakukannya dengan kebijakan yang sederhana namun tajam maknanya: keluar segera. Semua pemain, ofisial, dan tim wasit wajib meninggalkan lapangan menuju ruang ganti dalam waktu maksimal dua hingga tiga menit saja. Tidak ada waktu untuk salam-salaman, tidak ada kesempatan untuk berselebrasi di hadapan tribun, dan tidak ada celah bagi emosi untuk meluap. Italia, Belgia, hingga Belanda mengadopsi pola yang sama, dan hasilnya nyata: angka insiden kekerasan pasca-pertandingan turun drastis antara 40 hingga 60 persen hanya dalam rentang tiga musim. Ini membuktikan bahwa menutup celah kesempatan adalah obat paling ampuh bagi penyakit kekerasan.
Maka di sinilah letak solusi yang sesungguhnya, yang tidak membutuhkan biaya besar, teknologi canggih, maupun waktu yang lama untuk diterapkan. Yang dibutuhkan hanyalah keberanian moral dan ketegasan hati dari PSSI untuk menetapkan satu aturan baku yang wajib diberlakukan di Regulasi Kompetisi musim 2025/2026:
“Segera setelah pertandingan berakhir, seluruh pemain, staf pelatih, dan tim wasit harus meninggalkan area lapangan menuju ruang ganti dalam waktu tidak lebih dari 3 menit. Setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi tegas: denda hingga Rp200 juta bagi klub, larangan dihadiri penonton kandang selama dua pertandingan, serta skorsing satu laga bagi individu yang dengan sengaja melanggar ketentuan ini.”
Mungkin kedengarannya keras dan membatasi kebebasan berekspresi. Namun dalam filsafat hukum, aturan yang tegas bukanlah bentuk penindasan, melainkan perlindungan bagi kebaikan yang lebih besar. Harga sebuah denda atau sanksi administrasi kalah jauh nilainya dibandingkan dengan harga nyawa manusia yang melayang, harta benda yang terbakar, dan nama baik sepak bola bangsa yang terus tercoreng. Aturan ini tidak mematikan budaya suporter; ia hanya memindahkan ruang interaksi ke tempat yang lebih aman dan teratur. Jika ingin memberi penghormatan kepada pendukung, lakukan di zona campuran yang sudah terjaga keamanannya. Jika ingin merayakan kemenangan, lakukan di ruang ganti bersama tim. Lapangan sesaat setelah pertandingan bukan lagi panggung pertunjukan, melainkan area steril yang harus dikosongkan secepat mungkin agar ketenangan segera pulih.
Langkah ini melindungi ketiga pilar utama yang menjadi nyawa kompetisi sepak bola sekaligus. Pertama, melindungi para pemain dan wasit dari ancaman bahaya yang paling besar ketika emosi massa sedang memuncak. Kedua, meringankan beban tugas aparat keamanan, yang tidak lagi harus membagi konsentrasi antara menjaga lapangan dan menahan gelombang massa yang bergejolak. Ketiga, melindungi para suporter sejati yang datang dengan hati gembira hanya untuk menikmati pertandingan, namun sering kali tertimpa tuduhan dan penderitaan akibat ulah segelintir oknum perusuh. Aturan ini memisahkan yang masih waras dari yang ingin merusak, membedakan cinta dari kebiadaban.
Sudah saatnya PSSI berhenti menunggu korban jatuh terlebih dahulu baru kemudian mengeluarkan pernyataan dukacita. Ungkapan belasungkawa tidak mampu menghidupkan kembali nyawa yang telah hilang, dan air mata tidak dapat memperbaiki stadion yang hancur. Yang kita butuhkan bukanlah tindakan sesaat setelah bencana terjadi, melainkan sistem pencegahan yang efektif sebelum percikan api itu meluas menjadi kebakaran. Cobalah terapkan di kasta tertinggi kompetisi selama satu musim penuh, libatkan elemen suporter dalam sosialisasi agar mereka paham bahwa ini untuk kebaikan bersama, dan berikan penghargaan bagi klub yang taat sepenuhnya. Jika berhasil, turunkan kebijakan ini ke seluruh jenjang kompetisi, sebab hooliganisme tidak mengenal kasta—ia sama-sama berbahaya bagi Liga 1 maupun Liga 4.
Pada akhirnya, sepak bola Indonesia tidak akan pernah mampu naik kelas dan dihormati dunia jika setiap pekan kita hanya bisa berdoa semoga tidak ada korban. Ketika kekuatan fisik aparat sudah mencapai batas kemampuannya, maka kunci penyelesaiannya terletak pada perubahan pola pikir dan aturan main. Sepak bola yang beradab dan bermartabat sesungguhnya baru dimulai saat peluit panjang pertandingan dibunyikan. Di situlah garis pemisah antara semangat olahraga dan kekerasan harus ditegakkan dengan tegas, agar semua pihak dapat pulang ke rumah masing-masing dengan selamat, membawa kenangan indah, bukan luka duka yang mendalam.
