Opini oleh Daeng Supriyanto SH MH selaku pemerhati prestasi olahraga Nasional Dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), pengelolaan dana hibah untuk olahraga prestasi yang mencapai skala milyaran rupiah tidak dapat dipandang sebagai urusan teknis semata, melainkan sebagai konstruksi institusional yang menyatu dengan prinsip-prinsip demokrasi, akuntabilitas publik, dan […]
Dalam konteks perjalanan panjang bangsa Indonesia menuju pemerintahan yang bersih dan berintegritas, pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mewanti-wanti penyelenggara negara hingga tingkat kepala daerah untuk menjauhi praktik korupsi, sekaligus memastikan penindakan hukum tetap berjalan selama libur Lebaran 2026, bukanlah sekadar seruan retoris semata. Ini merupakan manifestasi konkret dari komitmen […]
Dalam lanskap hukum konstitusional Indonesia, permohonan uji materiil yang diajukan oleh para akademisi dan mahasiswa dari Universitas Islam Indonesia (UII) – Ahmad Sadzali, Anang Zubaidy, Muhammad Farhan Kamase, Zidan Patra Yudistira, Rayhan Madani, dan Muhammad Fajar Rizki – bukan sekadar tindakan hukum individu, melainkan manifestasi dari kesadaran kolektif akan pentingnya […]
Pada hari Kamis, 26 Februari 2026, dalam ruang lingkup Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V (Ditjen PKN V) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Jakarta, Anggota V BPK Bobby Adhityo Rizaldi menyampaikan pesan yang membawa bobot normatif dan praktis dalam tata kelola keuangan publik Indonesia – sebuah ajakan yang tidak hanya […]
Dalam konstelasi tata kelola pemerintahan modern, di mana prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan integritas menjadi pijakan utama bagi penyelenggaraan kekuasaan publik, pernyataan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait larangan kepala daerah memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) tambahan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bukanlah sekadar sebuah peringatan semata, melainkan […]
Dalam tatanan sosial-ekonomi dan hukum masyarakat Indonesia, Tunjangan Hari Raya (THR) seringkali dipandang hanya sebagai fenomena musiman yang identik dengan aliran dana besar dan hiruk-pikuk persiapan perayaan keagamaan. Namun, jika kita menelusuri lebih dalam melalui kacamata hukum dan filsafat keadilan sosial, THR bukanlah sekadar insentif finansial atau bentuk kemurahan hati […]
Dalam sejarah panjang perkembangan hukum di Indonesia, revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang disahkan pada tahun 2025 menandai sebuah titik balik yang signifikan. Sebagai landasan hukum yang mengatur seluruh proses peradilan pidana, KUHAP 2025 tidak hanya membawa perubahan teknis dalam prosedur hukum, tetapi juga memiliki implikasi yang mendalam […]
Dalam tatanan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia, Tunjangan Hari Raya (THR) bukan sekadar sebuah alokasi finansial yang diberikan menjelang perayaan keagamaan, melainkan sebuah hak normatif yang telah tertanam dalam struktur hukum dan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar. Hak normatif ini, yang dijamin melalui peraturan perundang-undangan, mencerminkan komitmen bangsa untuk menghormati […]
Dalam lanskap global yang terus berubah dengan kecepatan yang tak terduga, di mana teknologi digital telah meresap ke setiap pori-pori kehidupan manusia, dunia hukum tidak lagi menjadi sebuah ekosistem yang terisolasi dari arus inovasi. Sebaliknya, ia telah menjadi salah satu bidang yang paling rentan terhadap transformasi yang didorong oleh kemajuan […]
Pada tataran epistemologis, fenomena bunga bank sebagai instrumen fundamental dalam sistem keuangan konvensional tidak dapat dipisahkan dari paradigma ekonomi klasik yang mengakui adanya nilai waktu terhadap uang (time value of money), di mana satuan moneter yang dimiliki saat ini dianggap memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah yang sama di […]
Dalam lanskap hukum dan kebijakan Indonesia saat ini, wacana mengenai perampasan aset tanpa putusan pidana, atau yang dikenal sebagai Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB), telah menjadi topik yang sangat kontroversial dan memicu perdebatan yang mendalam di kalangan ahli hukum, praktisi, dan masyarakat luas. Mekanisme ini, yang memungkinkan negara untuk menyita […]
Dalam lanskap geopolitik global yang semakin kompleks dan tidak terduga, perang yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran telah menimbulkan dampak yang signifikan terhadap pasar energi dunia. Sebagai seorang praktisi hukum bisnis yang telah lama menelusuri dinamika hubungan antara kebijakan pemerintah, ekonomi, dan hukum, saya memandang bahwa rencana pemerintahan Prabowo […]
Oleh: Daeng Supriyanto, SH, MH Praktisi Hukum Anti-Korupsi Dalam dinamika tata kelola pemerintahan Indonesia yang terus berkembang, kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak dapat dipisahkan dari peran krusialnya sebagai motor penggerak pelaksanaan kebijakan negara dan penyedia layanan publik yang berkualitas. Namun, bayang-bayang praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang telah […]
Oleh: Daeng Supriyanto, SH, MH Praktisi Hukum Anti-Korupsi Dalam dinamika tata kelola pemerintahan Indonesia yang terus berkembang, kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak dapat dipisahkan dari peran krusialnya sebagai motor penggerak pelaksanaan kebijakan negara dan penyedia layanan publik yang berkualitas. Namun, bayang-bayang praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang telah […]
Oleh Daeng Supriyanto SH MH selaku praktisi hukum bisnis Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru menandai titik balik yang fundamental dalam arsitektur hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam hal pengakuan dan penanganan tanggung jawab hukum korporasi. Sebelumnya, sistem hukum pidana nasional cenderung berpusat […]
