Opini: Daeng Supriyanto SH MH selaku praktisi dan pengamat kebijakan publik Dalam sesi dialog di Hambalang, Bogor pada Kamis (19/3/2026), Presiden Prabowo Subianto melontarkan sindiran yang tajam namun penuh makna terhadap pola belanja pemerintah daerah, khususnya terkait pembelian mobil dinas gubernur yang mencapai Rp8 miliar. Sebagai perbandingan, ia menegaskan bahwa […]
Daeng Supriyanto SH MH Pengamat Geopolitik Global Dalam sejarah politik Indonesia yang penuh dengan dinamika dan perubahan, pertemuan antara dua tokoh besar yang mewakili kekuatan politik yang berbeda namun berpengaruh sering kali menjadi momen yang menandai titik balik dalam arah perjalanan bangsa. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-5 […]
Oleh Daeng Supriyanto SH MH pengamat ekonomi nasional Dalam lanskap ekonomi nasional yang semakin kompleks dan penuh tantangan, pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu kebobolan terbesar yang terjadi di Indonesia, serta penegasan bahwa pemerintah sedang melakukan proses pembersihan yang mendalam, merupakan […]
Oleh Daeng Supriyanto SH MH selaku pengamat kebijakan publik dan pemerhati perang di Timur Tengah Dalam lanskap geopolitik global yang semakin kompleks dan penuh ketegangan, keputusan pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menunda pengiriman pasukan perdamaian Board of Peace (BoP) ke Gaza, Palestina, merupakan langkah yang tidak […]
Oleh Daeng Supriyanto SH MH selaku pelaku olahraga Nasional Dalam sejarah panjang sepak bola sebagai fenomena global yang melampaui batas negara, budaya, dan ideologi, olahraga ini sering kali menjadi cermin yang memantulkan realitas sosial, politik, dan kemanusiaan dunia. Keputusan Komite Disiplin FIFA yang menjatuhkan sanksi kepada Asosiasi Sepak Bola Israel […]
Oleh Daeng Supriyanto SH MH selaku praktisi hukum Dalam lanskap pengawasan publik terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sering kali memegang peran yang krusial sebagai garda depan yang memantau, mengevaluasi, dan mengkritisi kinerja pemerintah maupun pelaksana proyek. Keberadaan mereka dianggap penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari […]
Oleh Daeng Supriyanto SH MH selaku pemerhati kebijakan publik Di tengah upaya pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur yang menjadi agenda utama pemerintah daerah di seluruh Indonesia, Kota Palembang baru-baru ini menjadi sorotan publik akibat sebuah proyek yang seharusnya menjadi kebanggaan, namun justru berakhir sebagai simbol kekecewaan. Proyek revitalisasi Bundaran Air […]
Oleh Daeng Supriyanto SH MH selaku advokat Di era digital yang terhubung secara global, internet telah bertransformasi dari sekadar alat komunikasi menjadi arsip abadi yang merekam setiap jejak aktivitas manusia—mulai dari ucapan, tindakan, hingga peristiwa yang pernah menjadi sorotan publik. Namun, di balik kemudahan akses informasi yang ditawarkannya, terdapat paradoks […]
Oleh Daeng Supriyanto SH MH selaku advokat Dalam arsitektur penafsiran hukum, perdebatan antara pendekatan yang berfokus pada hubungan kata-kata dalam suatu norma dan pendekatan yang mengintegrasikan analisis gramatikal dengan konteks sosial, politik, dan nilai-nilai yang mendasari aturan tersebut selalu menjadi inti dari diskursus yurisprudensi dan doktrin hukum. Doktrin noscitur a […]
Oleh Daeng Supriyanto SH MH selaku praktisi hukum Dalam arus pembaruan sistem hukum acara pidana Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025), praperadilan mengalami transformasi mendasar yang tidak hanya mengubah fungsi dan lingkupnya, tetapi juga menimbulkan tantangan baru terkait standarisasi prosedur dan […]
Oleh Daeng Supriyanto SH MH selaku advokat Dalam sejarah hukum pidana Indonesia, pengaturan terkait agama dan kepercayaan selalu menjadi isu yang sensitif dan kompleks. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, yang telah berlaku selama puluhan tahun, memuat pasal penodaan agama yang seringkali menjadi sorotan karena potensinya untuk menekan kebebasan beragama […]
Oleh Daeng Supriyanto SH MH selaku praktisi hukum Dalam arus pembaruan sistem hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025) yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026 menandai titik balik yang signifikan dalam pengaturan penahanan, menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP 1981) […]
Oleh Daeng Supriyanto SH MH selaku praktisi hukum Dalam wacana filosofis dan praktik yuridis, hukum seringkali didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang bersifat umum, abstrak, dan mengikat, yang didasarkan pada prinsip kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law). Prinsip ini, yang merupakan pilar fundamental dari negara hukum, menegaskan bahwa setiap […]
Oleh Daeng Supriyanto SH MH selaku ketua Forum Masyarakat Anti Korupsi (Formasi) Dalam arsitektur hukum pidana Indonesia, asas lex favo reo—yang secara harfiah berarti “hukum yang menguntungkan terdakwa”—merupakan salah satu pilar fundamental yang mencerminkan komitmen negara terhadap prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Asas ini, yang seringkali juga dikaitkan dengan […]
Oleh Daeng Supriyanto SH MH selaku praktisi hukum bisnis Dalam arsitektur sistem peradilan di Indonesia, pembagian kewenangan antara peradilan umum dan peradilan agama merupakan manifestasi dari prinsip negara hukum yang mengakui keberagaman sistem hukum dan kebutuhan akan keadilan yang spesifik sesuai dengan latar belakang hukum dan agama para pihak. Namun, […]
