Dalam lanskap pembangunan berkelanjutan yang kini menjadi paradigma sentral bagi negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, peran sektor swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak lagi dapat dipandang sebagai entitas yang berdiri sendiri terpisah dari konteks sosial dan lingkungan. Sebagai praktisi hukum bisnis yang telah menelusuri dinamika regulasi dan […]

Oleh: Daeng Supriyanto, SH, MH (Praktisi Hukum) Dalam lanskap hukum dan bisnis kontemporer, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) telah mengalami transformasi paradigmatik yang signifikan. Awalnya dipandang sebagai inisiatif filantropis yang bersifat sukarela dan sporadis, kini CSR telah bertransformasi menjadi konsep yang terlembaga dan terintegrasi dalam kerangka […]

Oleh: Daeng Supriyanto, SH, MH (Advokat) Dalam arsitektur hukum dan tata pemerintahan modern, tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) telah berkembang dari sekadar inisiatif filantropis menjadi konsep yang terintegrasi dalam kerangka hukum dan strategi bisnis. Di Indonesia, keberadaan CSR tidak hanya didorong oleh kesadaran perusahaan terhadap dampak sosial dan […]

Oleh: Daeng Supriyanto, SH, MH (Advokat dan Praktisi Hukum) Dalam arsitektur sistem peradilan pidana yang berlandaskan prinsip negara hukum (rechtsstaat), hukum acara pidana tidak sekadar merupakan serangkaian prosedur teknis yang diatur dalam undang-undang untuk memfasilitasi penuntutan pelaku tindak pidana. Lebih dari itu, ia merupakan instrumen fundamental yang dirancang untuk menjaga […]

OPINI HUKUM Oleh: Daeng Supriyanto SH MH Advokat Praktisi Hukum Pidana Pada era dimana paradigma keadilan pidana terus mengalami transformasi epistemologis, munculnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP Baru) bukan hanya sebagai manifestasi normatif dari kesadaran kolektif bangsa akan kebutuhan reformasi sistem […]

OPINI HUKUM Oleh Daeng Supriyanto, SH., MH Advokat dan Praktisi Hukum Pidana Pada tataran epistemologi hukum pidana modern, konsep kebebasan individu dalam wilayah ranah privat telah menjadi pilar fundamental yang tidak hanya dijamin oleh norma-norma hukum domestik namun juga oleh prinsip-prinsip hukum internasional yang mengakar pada nilai-nilai kemanusiaan yang universal. […]

OPINI Oleh Daeng Supriyanto SH MH CMS.P, Advokat Dalam kronologi sejarah hukum pidana bangsa Indonesia, terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan berlaku sejak awal tahun 2026 bukan sekadar peristiwa normatif semata, melainkan manifestasi konstitusional dari kesadaran kolektif untuk membangun sistem hukum pidana […]

OPINI Oleh Daeng Supriyanto, SH, MH Advokat dan Praktisi Hukum Pidana Dalam konstelasi hukum pidana kontemporer Indonesia, disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menandai titik balik paradigmatis dalam pengakuan dan penanganan tindak pidana yang melibatkan entitas berbadan hukum. Perluasan konsep tindak pidana korporasi […]

OPINI: Oleh Daeng Supriyanto SH, MH, CMS.P Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Perhimpunan Profesi Pengacara Indonesia (PROPINDO) Sumatera Selatan Sebagai salah satu unsur yang menopang tatanan hukum pidana yang demokratis dan humanis, konsep pembelaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknis untuk melindungi hak-hak terdakwa, melainkan juga […]

OPINI Oleh Daeng Supriyanto SH MH Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Perhimpunan Profesi Pengacara Indonesia (PROPINDO) Sumatera Selatan Dalam kerangka evolusi sistem hukum pidana nasional yang telah melahirkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Baru) yang kemudian mengalami penyesuaian hingga berlakunya bentuk yang telah […]

OPINI Oleh Daeng Supriyanto SH MH Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Perhimpunan Profesi Pengacara Indonesia (PROPINSI) Sumatera Selatan Dalam kerangka evolusi sistem peradilan pidana nasional yang bersifat dinamis dan responsif terhadap tuntutan zaman, berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru yang menggantikan KUHP Kolonial tahun 1918 merupakan tonggak sejarah yang tak […]

Jakarta-, 4 Februari 2026 – Presiden International Minifootball Federation (IMF) M. Al Dausari melakukan kunjungan kerja ke Indonesia pada tanggal 5-6 Februari 2026. Agenda utama kunjungan ini adalah memastikan kesiapan pelaksanaan Asia Minifootball Championship 2026, dengan rangkaian kegiatan berupa drawing babak penyisihan grup di Jakarta dan pemeriksaan fisik lapangan di […]

OPINI:   Oleh Daeng Supriyanto, SH., MH Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Perhimpunan Profesi Pengacara Indonesia (PROPINSI) Sumatera Selatan Dalam konteks dinamika perkembangan sistem hukum acara pidana nasional yang terus menghadapi tantangan zaman, lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Baru menjadi tonggak penting dalam upaya […]

OPINI: Daeng Supriyanto SH MH ketua dewan pimpinan wilayah perhimpunan profesi pengacara Indonesia (PROPINSO) SUMSEL Dalam kerangka sistem hukum nasional yang terus berkembang, anotasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak hanya berperan sebagai instrumen teknis untuk menginterpretasikan ketentuan-ketentuan hukum pidana, melainkan juga berfungsi sebagai pondasi epistemologis yang membentuk cara berpikir […]