Banyuasin – Akses jalan di wilayah Banyuasin I kembali mendapat perhatian setelah Pemerintah Kabupaten Banyuasin mulai meningkatkan ruas Jalan Simpang RSA hingga Simpang Sungai Dua. Pekerjaan yang kini memasuki tahap agregat tersebut disiapkan menuju proses pengecoran beton sebagai langkah peningkatan kualitas infrastruktur. Peninjauan langsung dilakukan Bupati Banyuasin, H. Askolani bersama […]
Oleh Daeng Supri Yanto SH MH Advokat / Pengacara Penggelapan merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penanganan kasus penggelapan oleh kepolisian harus mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, serta berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tahapan Penanganan Kasus Penggelapan […]
Oleh Daeng Supri Yanto SH MH Advokat/ Pengacara Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) merupakan mekanisme penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia untuk memberikan informasi kepada pelapor mengenai perkembangan penanganan perkara yang dilaporkan. SP2HP diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di […]
Opini: Daeng Supri Yanto SH MH Banjir yang melanda Sumatera, bukan sekadar fenomena alamiah yang tak terhindarkan, melainkan sebuah tragedi ekologis yang memilukan. Bencana ini adalah manifestasi nyata dari pembangunan yang selama ini kita agung-agungkan, namun sayangnya, dilakukan dengan mengabaikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem. Sumatera, dengan kekayaan alamnya yang […]
Oleh : Daeng Supri Yanto SH MH Advokat/ Pengacara Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, proses penyidikan merupakan tahap kritis yang menentukan keberhasilan pengungkapan dan penuntutan tindak pidana. Sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), keberadaan alat bukti yang cukup menjadi salah satu indikator utama untuk mempercepat proses penahanan […]
Oleh Daeng Supri Yanto SH MH Advokat/pengacara Dalam sistem hukum pidana Indonesia, proses pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti merupakan bagian integral dari tahapan penyidikan yang harus dilaksanakan secara sah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah penggunaan surat keterangan sakit sebagai alat bukti atau dokumen […]
Oleh : Daeng Supri Yanto SH MH Advokat Wacana pembatasan usia maksimum bagi profesi advokat, yang diusulkan oleh Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) RI Edward Omar Sharif Hiariej, memicu perdebatan sengit di kalangan praktisi hukum dan akademisi. Usulan ini, yang dilandasi kekhawatiran akan potensi konflik kepentingan dan beban psikologis bagi penyidik, […]
Oleh Daeng Supri Yanto SH MH Ketua Umum Indonesia Pickleball Federation (IPF) Sumsel Republik Indonesia, sebagai sebuah bangsa yang besar, memiliki potensi luar biasa dalam bidang olahraga. Potensi ini, jika dikelola dengan baik, dapat menjadi salah satu pilar penting dalam membangun identitas nasional dan meningkatkan daya saing bangsa di […]
Opini: Daeng Supri Yanto SH MH Fenomena umrah mandiri, yang dipromosikan sebagai alternatif ekonomis dan fleksibel menuju Tanah Suci, kini menjadi tren yang menarik perhatian. Namun, di balik narasi kemandirian dan kebebasan yang ditawarkan, tersembunyi realitas yang kompleks dan penuh risiko. Pengalaman Zulkarnaen, seorang jemaah yang memilih jalur umrah mandiri, […]
Opini: Daeng Supri Yanto SH MH yang Isu eksploitasi sumber daya alam (SDA) di daerah, khususnya yang berkaitan dengan industri pertambangan, selalu menghadirkan paradoks. Di satu sisi, eksploitasi SDA diharapkan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Di sisi lain, eksploitasi […]
Opini: Daeng Supri Yanto SH MH Advokat/ pengacara Dalam lanskap demokrasi modern, unjuk rasa merupakan manifestasi fundamental dari kebebasan berekspresi dan berpendapat, yang dijamin oleh konstitusi dan instrumen hukum internasional. Namun, kebebasan ini bukanlah tanpa batas. Negara memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban umum, melindungi hak-hak warga negara lainnya, dan mencegah […]
Opini: Daeng Supri Yanto SH MH Alumni STIHPADA Rasionalitas di balik kodifikasi hukum pidana senantiasa bertumpu pada upaya untuk menciptakan sistem yang koheren, adil, dan efisien. Namun, upaya tersebut seringkali terbentur pada kompleksitas inheren dalam konsep-konsep hukum itu sendiri. Salah satu contohnya adalah perdebatan mengenai ajaran dualistis dalam hukum pidana, […]
Opini: Daeng Supri Yanto SH MH Dalam lanskap dinamika sosial-politik kontemporer, isu-isu yang mencuat ke permukaan publik seringkali mencerminkan kompleksitas tantangan yang dihadapi bangsa. Dari hiruk-pikuk metropolitan Jabodetabek hingga implikasi kebijakan internasional, dari perdebatan hukum yang mendalam hingga investigasi mendalam ala detikX, kita menyaksikan spektrum informasi yang luas dan beragam. […]
Opini: Daeng Supri Yanto SH MH Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai potensi pembekuan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) dan perumahan 16 ribu pegawainya, yang dilontarkan usai Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, merupakan sebuah refleksi mendalam atas kompleksitas tata kelola pemerintahan dan tuntutan reformasi birokrasi di […]
Opini Naratif: Daeng Supri Yanto SH MH Pengacara/ Advokat Gonjang-ganjing yang melanda Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), dengan munculnya surat keputusan rapat harian Syuriyah yang menyatakan KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum, bukan sekadar persoalan internal organisasi, melainkan sebuah fenomena kompleks yang menguji soliditas, […]
