Oleh: Daeng Supriyanto, SH, MH (Praktisi Hukum Bisnis) Dalam lanskap hukum bisnis global yang terus bertransformasi di tengah arus integrasi ekonomi dan kesadaran lingkungan yang semakin meningkat, konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) telah melampaui batas tradisionalnya sebagai sekadar kewajiban moral atau filantropi korporat. Di era globalisasi ini, CSR telah […]
Oleh: Daeng Supriyanto, SH, MH (Advokat dan Pemerhati Hukum Bisnis) Dalam wacana tata kelola wilayah dan pembangunan daerah yang berkelanjutan, peran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) telah melampaui batas sekadar kegiatan filantropi atau inisiatif sukarela korporat. Sebagai konstruksi hukum dan sosial yang semakin terlembaga, CSR kini menjadi instrumen strategis yang […]
Oleh: Daeng Supriyanto, SH, MH (Praktisi Hukum Bisnis) Dalam lanskap hukum bisnis Indonesia yang terus berkembang, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) telah bertransformasi dari sekadar praktik filantropi sukarela menjadi kewajiban hukum yang terstruktur dan terikat dalam kerangka peraturan perundang-undangan. Namun, meskipun landasan hukum telah tersedia, implementasi CSR di lapangan masih […]
Oleh: Daeng Supriyanto, SH, MH (Praktisi Hukum Bisnis) Dalam wacana hukum bisnis kontemporer yang semakin terintegrasi dengan prinsip-prinsip keadilan distributif dan keberlanjutan, konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) tidak lagi dapat dipandang sebagai sekadar instrumen filantropi atau strategi pemasaran korporat. Sebaliknya, CSR telah berevolusi menjadi sebuah konstruksi hukum dan etis […]
Oleh: Daeng Supriyanto, SH, MH (Praktisi Hukum Bisnis) Dalam lanskap hukum bisnis kontemporer Indonesia, konsep tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) telah mengalami transformasi paradigmatik yang mendasar—dari sekadar praktik filantropi sukarela yang didorong oleh kesadaran moral korporat, menjadi kewajiban hukum yang terikat secara formal dan terstruktur dalam kerangka peraturan perundang-undangan. Sebagai […]
Dalam lanskap pembangunan berkelanjutan yang kini menjadi paradigma sentral bagi negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, peran sektor swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak lagi dapat dipandang sebagai entitas yang berdiri sendiri terpisah dari konteks sosial dan lingkungan. Sebagai praktisi hukum bisnis yang telah menelusuri dinamika regulasi dan […]
Oleh: Daeng Supriyanto, SH, MH (Praktisi Hukum) Dalam lanskap hukum dan bisnis kontemporer, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) telah mengalami transformasi paradigmatik yang signifikan. Awalnya dipandang sebagai inisiatif filantropis yang bersifat sukarela dan sporadis, kini CSR telah bertransformasi menjadi konsep yang terlembaga dan terintegrasi dalam kerangka […]
Oleh: Daeng Supriyanto, SH, MH (Advokat) Dalam arsitektur hukum dan tata pemerintahan modern, tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) telah berkembang dari sekadar inisiatif filantropis menjadi konsep yang terintegrasi dalam kerangka hukum dan strategi bisnis. Di Indonesia, keberadaan CSR tidak hanya didorong oleh kesadaran perusahaan terhadap dampak sosial dan […]
Oleh: Daeng Supriyanto, SH, MH (Advokat dan Praktisi Hukum) Dalam arsitektur sistem peradilan pidana yang berlandaskan prinsip negara hukum (rechtsstaat), hukum acara pidana tidak sekadar merupakan serangkaian prosedur teknis yang diatur dalam undang-undang untuk memfasilitasi penuntutan pelaku tindak pidana. Lebih dari itu, ia merupakan instrumen fundamental yang dirancang untuk menjaga […]
OPINI HUKUM Oleh: Daeng Supriyanto SH MH Advokat Praktisi Hukum Pidana Pada era dimana paradigma keadilan pidana terus mengalami transformasi epistemologis, munculnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP Baru) bukan hanya sebagai manifestasi normatif dari kesadaran kolektif bangsa akan kebutuhan reformasi sistem […]
OPINI HUKUM Oleh Daeng Supriyanto, SH., MH Advokat dan Praktisi Hukum Pidana Pada tataran epistemologi hukum pidana modern, konsep kebebasan individu dalam wilayah ranah privat telah menjadi pilar fundamental yang tidak hanya dijamin oleh norma-norma hukum domestik namun juga oleh prinsip-prinsip hukum internasional yang mengakar pada nilai-nilai kemanusiaan yang universal. […]
OPINI Oleh Daeng Supriyanto SH MH CMS.P, Advokat Dalam kronologi sejarah hukum pidana bangsa Indonesia, terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan berlaku sejak awal tahun 2026 bukan sekadar peristiwa normatif semata, melainkan manifestasi konstitusional dari kesadaran kolektif untuk membangun sistem hukum pidana […]
OPINI Oleh Daeng Supriyanto, SH, MH Advokat dan Praktisi Hukum Pidana Dalam konstelasi hukum pidana kontemporer Indonesia, disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menandai titik balik paradigmatis dalam pengakuan dan penanganan tindak pidana yang melibatkan entitas berbadan hukum. Perluasan konsep tindak pidana korporasi […]
OPINI: Oleh Daeng Supriyanto SH, MH, CMS.P Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Perhimpunan Profesi Pengacara Indonesia (PROPINDO) Sumatera Selatan Sebagai salah satu unsur yang menopang tatanan hukum pidana yang demokratis dan humanis, konsep pembelaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknis untuk melindungi hak-hak terdakwa, melainkan juga […]
OPINI Oleh Daeng Supriyanto SH MH Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Perhimpunan Profesi Pengacara Indonesia (PROPINDO) Sumatera Selatan Dalam kerangka evolusi sistem hukum pidana nasional yang telah melahirkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Baru) yang kemudian mengalami penyesuaian hingga berlakunya bentuk yang telah […]
