Oleh: Daeng Supriyanto, SH., MH.
Advokat dan Prakt Keadilan Hukum
Profesi advokat, jika kita telusuri hakikatnya secara mendalam, bukan sekadar pekerjaan mencari nafkah, bukan pula sekadar keahlian teknis membaca pasal dan berdebat di ruang sidang. Di dalam kacamata filsafat hukum, advokat adalah salah satu pilar utama penegakan keadilan, adalah perpanjangan tangan hak asasi manusia, dan adalah penjaga setia agar hukum senantiasa berjalan di atas rel kebenaran, keseimbangan, dan perlindungan hak setiap warga negara. Sejak zaman dahulu, peran ini dipandang luhur, diberi amanah besar, dan ditempatkan pada posisi strategis yang menentukan arah dan kualitas peradaban hukum suatu bangsa. Maka, ketika Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setyo Budiyanto dan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, dalam momen sakral pelantikan PERADI Profesional periode 2026–2031, menyerukan dengan tegas agar seluruh insan profesi ini menjadi advokat yang adaptif, bersih, intelektual, dan modern, pesan itu tidak sekadar menjadi himbauan rutin semata. Seruan itu adalah panggilan sejarah, adalah peringatan filosofis, dan adalah penegasan ulang makna sejati dari profesi yang berat dan mulia ini, yang kini berdiri di persimpangan besar antara tuntutan zaman dan kesetiaan pada nilai dasar .
Secara hakiki, hukum dan profesi yang menanganinya tidaklah diam, melainkan senantiasa bergerak, berubah, dan berkembang mengikuti irama perubahan masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan, serta pesatnya kemajuan teknologi. Inilah makna mendasar dari kata adaptif dan modern yang digaungkan. Ketua KPK dengan sangat tajam merumuskan bahwa modernitas dalam ranah hukum bukan sekadar mengikuti tren zaman, melainkan kemampuan menyerap, memahami, dan memanfaatkan kemajuan teknologi demi pelayanan hukum yang lebih cepat, tepat, dan terbuka. Namun, di sisi lain, ia juga mengingatkan bahwa modernitas tidak boleh lepas dari intelektualitas, yang dimaknai bukan sekadar kepintaran teknis, melainkan kedalaman pemahaman akan jiwa, moralitas, dan tujuan akhir hukum itu sendiri. Sebuah rumusan yang sangat indah dan dalam maknanya: “Modernitas adalah adaptasi pada teknologi, namun intelektualitas adalah kedalaman pemahaman pada moralitas hukum”. Di sinilah terletak garis pemisah antara advokat yang hanya pandai berteknik dengan advokat yang benar-benar paham makna keadilan. Advokat modern bukan hanya mereka yang terbiasa dengan sistem persidangan elektronik, pengelolaan data canggih, atau metode pembuktian berbasis digital, melainkan mereka yang mampu menempatkan kemajuan itu sebagai sarana, bukan tujuan, dan senantiasa memegang teguh bahwa di balik setiap aturan dan pasal, ada nilai kemanusiaan yang harus dijaga.
Pemahaman ini menjadi sangat krusial mengingat dinamika hukum di Indonesia kini semakin kompleks, beragam, dan menuntut kepekaan yang luar biasa. Perubahan undang-undang acara, perkembangan aturan materiil, serta meluasnya ruang lingkup perlindungan hak asasi manusia menuntut setiap advokat tidak hanya sekadar menguasai apa yang tertulis di atas kertas, tetapi juga mampu menafsirkan, menerapkan, dan menjabarkannya sesuai dengan semangat keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Wakil Menteri Hukum menegaskan bahwa peran advokat adalah bagian tak terpisahkan dari perlindungan hak asasi manusia, menjadi penyeimbang kekuasaan negara, dan menjadi pembela bagi siapa saja yang haknya terancam, mulai dari tersangka, terdakwa, saksi, hingga korban, termasuk kelompok-kelompok rentan yang sering kali terabaikan . Maka, menjadi advokat yang intelektual berarti memiliki wawasan yang luas, kepekaan moral yang tajam, dan kemampuan berpikir kritis untuk menempatkan kepentingan keadilan di atas segala kepentingan lain, baik kepentingan pribadi, kepentingan klien secara berlebihan, maupun kepentingan kekuasaan.
Namun, di tengah seruan untuk bergerak maju dan beradaptasi, ada satu kata kunci yang menjadi harga mati, satu nilai yang menjadi pondasi utama, dan satu syarat mutlak yang tidak boleh ditawar sedikit pun: bersih dan berintegritas. Di sini, Ketua KPK menyampaikan pesan yang sangat tegas dan berbatuan: “Kami melihat advokat sebagai mitra strategis penegakan hukum, bukan musuh atau pihak yang berseberangan. Namun integritas adalah harga mati; kami tidak segan menindak tegas jika ada oknum yang menyalahgunakan profesi ini untuk menghambat hukum, bertransaksi, atau memutarbalikkan kebenaran”. Pernyataan ini mengungkapkan sebuah realitas dan juga harapan besar. Secara filosofis, hubungan antara aparat penegak hukum dan advokat adalah hubungan kerja sama dalam perbedaan fungsi, bukan pertentangan. KPK bertugas menegakkan hukum dan membongkar kejahatan, advokat bertugas memastikan proses itu berjalan benar, adil, dan sesuai aturan. Keduanya memiliki tujuan akhir yang sama: mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Namun, keseimbangan ini akan runtuh manakala ada pihak yang menyalahgunakan amanah profesi, mengubah profesi mulia ini menjadi sarana negosiasi gelap, penghambat kebenaran, atau pedagang keadilan.
Fenomena adanya oknum advokat yang menjadikan keahlian hukumnya sebagai alat untuk melindungi kejahatan, menutupi kesalahan, atau melakukan praktik transaksional, adalah dosa terbesar bagi kemurnian profesi ini. Ia tidak hanya merusak nama baik profesi, tetapi juga merusak sendi-sendi kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Karena pada hakikatnya, kepercayaan publik adalah modal terbesar dan satu-satunya yang dimiliki hukum. Ketika masyarakat mulai ragu bahwa advokat adalah pembela kebenaran, dan menganggapnya hanya sebagai perantara yang bisa membeli kemenangan, maka hukum telah kehilangan jiwanya. Di sinilah makna kata bersih menjadi sangat mendasar: bersih berarti bebas dari segala bentuk kepentingan yang bertentangan, bersih berarti memegang teguh kode etik sebagai kitab suci profesi, bersih berarti menempatkan kehormatan profesi di atas keuntungan materi, dan bersih berarti tidak pernah mau berkompromi dengan kejahatan, meskipun disodorkan imbalan yang sangat besar.
Kita harus sadar sepenuhnya bahwa posisi advokat sangat strategis dan memiliki kekuatan besar. Di tangan advokat, nasib seseorang, nasib sebuah lembaga, bahkan nasib kekayaan negara sering kali bergantung. Jika kekuatan besar ini dipegang oleh orang yang tidak bersih, tidak berintegritas, dan hanya berpikir materi, maka dampak kehancurannya luar biasa besar. Ia bisa menjadikan penjahat lepas dari jerat hukum, menjadikan yang benar tampak salah, dan menjadikan hak orang banyak hilang begitu saja. Sebaliknya, jika kekuatan ini dipegang oleh advokat yang bersih, intelektual, dan berjiwa keadilan, maka ia akan menjadi benteng yang kokoh: ia akan membela hak kliennya dengan cara yang benar, akan mengingatkan jika kliennya salah, akan menolak cara-cara curang, dan akan memastikan bahwa kebenaranlah yang akhirnya menang di ruang sidang. Inilah makna sejati dari kemitraan strategis yang diharapkan KPK: kerja sama yang sehat, saling mengisi, saling mengawasi, dan sama-sama berjuang agar hukum tegak dengan kemurnian tertinggi.
Langkah PERADI Profesional yang dipimpin Prof. Dr. Harris Arthur Hedar, SH., MH., yang hadir bukan karena konflik internal, melainkan murni sebagai jawaban atas kebutuhan zaman, adalah langkah yang sangat tepat dan strategis . Organisasi ini lahir untuk merespons tantangan besar: bagaimana menjaga agar ribuan advokat di Indonesia tetap berjalan di jalur yang benar, tetap berkualitas, tetap adaptif, namun tetap bersih dan berintegritas. Misi yang diusungnya: Intelektual-Modern, bukan sekadar slogan kosong, melainkan harus menjadi jiwa yang hidup dalam setiap tindak tanduk anggotanya. Organisasi profesi ini memikul tanggung jawab besar untuk membimbing, mengawasi, dan menegur, agar standar profesi terus dijaga tinggi, agar penyimpangan segera dibenahi, dan agar citra advokat di mata masyarakat kembali bersinar sebagai pembela kebenaran dan keadilan.
Secara filosofis, kita juga memahami bahwa profesi advokat memiliki kedudukan istimewa dalam sistem hukum kita karena ia adalah satu-satunya profesi yang berdiri tepat di tengah-tengah: di antara kekuasaan negara dan hak warga negara. Ia berfungsi sebagai penyeimbang agar kekuasaan negara tidak sewenang-wenang, dan agar hak warga negara tidak terinjak-injak. Karena kedudukan istimewa inilah, tuntutan moral dan etikanya pun jauh lebih berat dibandingkan profesi lain. Ia tidak hanya terikat pada hukum, tetapi juga terikat pada hati nurani, terikat pada sumpah jabatan, dan terikat pada kesadaran bahwa ia adalah bagian dari penegakan hukum, bukan sekadar pengusaha jasa hukum.
Pada akhirnya, pesan besar yang tersampaikan dari pertemuan strategis ini adalah sebuah panggilan untuk kembali pada hakikat. Bahwa menjadi advokat yang hebat tidak cukup hanya dengan pandai berbicara atau paham pasal, tidak cukup hanya menguasai teknologi dan metode baru. Menjadi advokat sejati adalah menggabungkan ketiga hal ini secara utuh: beradaptasi dengan zaman agar tidak tertinggal, berintelektual tinggi agar memahami makna hukum yang dalam, dan tetap bersih berintegritas agar tidak tergelincir dari jalur kebenaran.
Ketika seluruh elemen advokat Indonesia mampu mewujudkan sosok ideal ini, maka kita tidak hanya akan memiliki profesi hukum yang hebat, tetapi kita juga sedang membangun sistem peradilan yang kuat, dipercaya, dan benar-benar mampu mewujudkan keadilan. Kemitraan antara advokat yang bersih dan aparat penegak hukum yang jujur adalah kunci emas untuk membasmi korupsi, menegakkan kebenaran, dan menjamin bahwa setiap warga negara, baik kuat maupun lemah, kaya maupun miskin, akan mendapatkan perlakuan hukum yang sama, adil, dan bermartabat. Di tangan para advokat yang bersih, intelektual, dan adaptif inilah, cita-cita hukum sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan menemukan jalan terangnya yang paling nyata.
