Oleh Daeng Supriyanto SH MH selaku advokat dengan praktisi hukum
Dalam arsitektur tatanan hukum suatu bangsa, terdapat sebuah dikotomi yang fundamental namun sering kali dipahami secara dangkal oleh banyak orang, yaitu perbedaan antara Hukum Pidana (dalam literatur akademis sering disebut sebagai Hukum Pidana Materiil) dan Hukum Acara Pidana (Hukum Pidana Formil). Jika kita menelusuri akar kata dan makna filosofisnya, kedua cabang hukum ini bagaikan dua sisi dari satu koin keadilan; satu sisi memuat nilai dan cita, sementara sisi lainnya memuat jalan dan metode untuk mewujudkannya. Tanpa satu sisi, sisi lainnya hanyalah konsep yang hampa atau kekuasaan yang tak terkendali.
Hukum Pidana Materiil: Sebagai Manifestasi Logos dan Nilai Keadilan
Hukum Pidana Materiil, yang di Indonesia diwadahi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pada hakikatnya adalah perwujudan dari logos atau akal budi kolektif masyarakat yang merumuskan apa yang baik dan apa yang buruk. Ia adalah sistem pemaknaan yang menentukan batas-batas perilaku manusia dalam ruang sosial. Secara filosofis, hukum ini berbicara tentang esensi; ia menjawab pertanyaan mendasar: “Apa yang dilarang dan mengapa?”
Setiap pasal yang tertulis di dalamnya merupakan hasil dari kontemplasi panjang mengenai nilai-nilai yang harus dilindungi oleh negara. Baik itu nyawa, kebebasan, harta kekayaan, atau kehormatan, semuanya adalah rechtsgoederen atau barang-barang hukum yang dianggap esensial bagi kelangsungan hidup peradaban. Hukum Pidana Materiil berfungsi sebagai cermin moralitas publik, di mana sanksi yang ditetapkan bukan sekadar alat hukuman, melainkan ekspresi dari penilaian masyarakat terhadap beratnya pelanggaran. Di sini berlaku asas nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali—tidak ada perbuatan yang dapat dipidana dan tidak ada pidana yang dapat dijatuhkan kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya. Asas ini adalah benteng kebebasan manusia, jaminan bahwa seseorang tidak dapat dituntut atas dasar hukum yang dibuat belakangan atau hukum yang tidak jelas. Ia berdiri sebagai hukum yang statis dalam sifatnya, karena ia memuat aturan yang bersifat tetap hingga diubah oleh pembuat undang-undang, menjadi pijakan yang kokoh bagi kepastian hukum.
Namun, keindahan dan ketegasan Hukum Pidana Materiil akan tetap menjadi sekadar teks di atas kertas, sebuah cita-cita yang tak terwujud, jika tidak ada mekanisme untuk menegakkannya. Di sinilah peran vital dari Hukum Acara Pidana hadir sebagai jembatan menuju realitas.
Hukum Acara Pidana: Sebagai Jalan Praksis dan Penjaga Keseimbangan
Jika Hukum Pidana Materiil adalah tentang substansi dan tujuan, maka Hukum Acara Pidana adalah tentang prosedur dan perjalanan. Ia diwadahi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan pelengkap lainnya. Secara filosofis, hukum ini merupakan manifestasi dari praxis—penerapan teori dalam tindakan nyata. Ia menjawab pertanyaan: “Bagaimana cara menegakkan aturan tersebut tanpa melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang juga dijunjung tinggi?”
Hukum Acara Pidana memiliki karakter yang dinamis. Ia bergerak, berjalan, dan berproses. Ia mengatur alur pergerakan kekuasaan negara yang sangat besar, yaitu kekuasaan untuk menuntut dan menghukum warganya sendiri. Dalam pandangan filsafat hukum, kekuasaan ini adalah hal yang berbahaya jika tidak dikendalikan, karena negara memiliki monopoli atas kekerasan yang sah. Oleh karena itu, Hukum Acara Pidana pada hakikatnya memiliki dua fungsi yang saling berlawanan namun harus diselaraskan: fungsi menegakkan hukum agar pelaku tidak lepas dari tanggung jawab, dan fungsi melindungi hak asasi manusia agar proses penegakan itu sendiri tidak berubah menjadi penindasan.
Di sinilah letak perbedaan mendasarnya. Hukum Pidana Materiil melihat pelaku sebagai subjek yang telah melakukan pelanggaran terhadap tatanan, sedangkan Hukum Acara Pidana melihat seseorang sebagai subjek hukum yang memiliki hak, bahkan saat ia sedang dicurigai atau dituntut. Asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) adalah jantung dari hukum acara. Ia menegaskan bahwa status seseorang adalah orang biasa yang dilindungi hukum hingga adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sebaliknya. Proses penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di sidang pengadilan bukanlah sekadar langkah administratif, melainkan serangkaian ritual hukum yang dirancang untuk meminimalisir kesalahan manusia dan kesewenang-wenangan kekuasaan. Bukti harus diperoleh secara sah, hak pembelaan harus dijamin, dan beban pembuktian berada sepenuhnya di tangan pihak yang menuduh.
Dinamika Hubungan: Antara Kepastian dan Keadilan
Perbedaan keduanya juga dapat dilihat dari sudut pandang tujuan akhir. Hukum Pidana Materiil lebih condong pada pencarian kepastian hukum dan perlindungan masyarakat. Ia menentukan bahwa perbuatan X adalah kejahatan dan harus dihukum dengan hukuman Y demi ketertiban umum. Sebaliknya, Hukum Acara Pidana lebih condong pada pencarian keadilan prosedural dan perlindungan individu. Ia memastikan bahwa penjatuhan hukuman Y kepada orang X dilakukan melalui jalan yang benar, adil, dan beradab.
Ada sebuah pepatah bijak dalam dunia hukum yang menyatakan bahwa keadilan tidak hanya harus ditegakkan, tetapi juga harus terlihat dan dirasakan cara penegakannya. Hukum Acara Pidana adalah wujud dari pemikiran tersebut. Jika Hukum Pidana Materiil adalah peta yang menunjukkan lokasi keadilan, maka Hukum Acara Pidana adalah jalan yang harus dilalui agar kita tidak tersesat ke dalam lembah ketidakadilan atau hutan kesewenang-wenangan.
Sebagai penutup refleksi ini, dapat dipahami bahwa memisahkan keduanya secara konseptual adalah keharusan intelektual, namun memisahkan keduanya dalam praktik adalah kesalahan fatal. Hukum Pidana tanpa Hukum Acara Pidana adalah otoritarianisme yang berkedok hukum, di mana negara bisa menghukum sesuka hati. Sebaliknya, Hukum Acara Pidana tanpa Hukum Pidana adalah prosedur yang hampa tanpa tujuan yang jelas, bagaikan sebuah mesin yang rumit namun tidak memiliki barang yang akan diproduksi. Kesatuan keduanya membentuk sebuah sistem yang utuh: sebuah tatanan di mana kekuasaan negara dibatasi oleh aturan, dan hak individu dijamin dalam proses pencarian kebenaran. Itulah esensi dari negara hukum yang beradab.
