Opini: oleh Daeng Supriyanto SH MH selaku pengamat Geopolitik ekonomi global
Pada awal Maret 2026, dunia menyaksikan sebuah langkah yang cukup mencengangkan dari Iran ketika pemerintahnya mulai memberlakukan tarif transit sebesar 2 juta dolar AS per kapal tanker yang melintas di Selat Hormuz. Langkah ini diumumkan oleh anggota parlemen Iran, Alaeddin Boroujerdi, yang menyebutkannya sebagai cerminan kekuatan Iran atas salah satu jalur perairan paling strategis di dunia dan bagian dari “konsep kedaulatan baru” yang diciptakan negara tersebut setelah 47 tahun. Pernyataan bahwa Iran bisa menjadi kaya raya melalui kebijakan ini memang menarik perhatian, namun di baliknya terdapat kompleksitas geopolitik, hukum internasional, dan dinamika ekonomi global yang tidak bisa diabaikan.
Selat Hormuz tidak bisa dipandang sebagai sekadar jalur pelayaran biasa. Sebagai salah satu “chokepoint” paling penting dalam sistem perdagangan energi dunia, selat ini menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman dan menjadi pintu keluar utama ekspor minyak dari kawasan Teluk menuju pasar global. Menurut data dari U.S. Energy Information Administration tahun 2024, sekitar 20 persen konsumsi minyak dunia atau mencapai sekitar 20,9 juta barel minyak per hari melewati selat ini. Selain itu, sebagian besar ekspor gas alam cair dari Qatar, salah satu eksportir gas terbesar di dunia, juga sangat bergantung pada akses pelayaran melalui jalur ini. Posisi geografis yang strategis ini membuat Selat Hormuz memiliki peran yang sangat krusial dalam stabilitas ekonomi global, karena gangguan sekecil apa pun di wilayah ini dapat langsung memicu fluktuasi harga minyak dunia dan mengguncang stabilitas ekonomi internasional.
Dari perspektif ekonomi, jika kita hanya melihat dari sisi perhitungan matematis, potensi pendapatan yang bisa diperoleh Iran dari penerapan tarif ini memang terlihat sangat besar. Misalnya, jika setiap hari terdapat seratus kapal tanker yang melintas dan membayar tarif sebesar 2 juta dolar AS, maka Iran bisa memperoleh pendapatan sebesar 200 juta dolar AS per hari atau sekitar 73 miliar dolar AS per tahun. Angka ini bahkan bisa lebih besar jika kita mengikuti perkiraan yang pernah dikemukakan oleh地缘政治学者彼得·泽汉, yang menyatakan bahwa jika Iran mengenakan biaya sebesar 10% dari nilai perdagangan energi yang melintas di Selat Hormuz, maka secara teoritis negara ini bisa mendapatkan pendapatan sebesar 8000 miliar dolar AS per tahun. Namun, perkiraan ini adalah sangat idealistis dan tidak mempertimbangkan berbagai faktor yang ada di dunia nyata.
Pertama-tama, masalah hukum internasional menjadi hal yang sangat krusial dalam kebijakan ini. Selat Hormuz merupakan jalur pelayaran internasional yang diatur oleh hukum laut internasional. Menurut prinsip-prinsip hukum laut internasional, negara-negara memiliki hak bebas berlayar melalui jalur pelayaran internasional dan tidak boleh dikenakan biaya atau pembatasan yang tidak wajar oleh negara yang memiliki wilayah sekitarnya. Upaya Iran untuk secara sepihak menerapkan tarif tol pada kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini dan dapat menimbulkan protes dari berbagai negara di dunia. Hal ini juga bisa menjadi alasan bagi negara-negara lain untuk mengambil tindakan balasan, seperti menerapkan sanksi ekonomi atau bahkan tindakan militer yang bisa memperparah ketegangan di kawasan tersebut.
Kedua, respon dari komunitas internasional juga menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Amerika Serikat, yang memiliki kepentingan besar dalam keamanan jalur pelayaran di Selat Hormuz dan merupakan salah satu negara yang paling kritis terhadap kebijakan Iran, telah memberikan tanggapan yang cukup tegas. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, bahkan mengancam akan menghancurkan infrastruktur energi Iran jika Selat Hormuz tidak dibuka total dalam waktu 48 jam. Selain itu, negara-negara lain yang bergantung pada pasokan energi dari kawasan Teluk, seperti China, India, Jepang, dan negara-negara di kawasan Eropa, juga memiliki kepentingan sendiri dalam keamanan jalur pelayaran di Selat Hormuz. Meskipun beberapa negara seperti China, India, Turki, Pakistan, dan Thailand telah berkoordinasi langsung dengan Iran untuk memastikan akses aman, namun mereka juga tidak akan menginginkan adanya gangguan yang berkepanjangan di jalur ini karena dapat berdampak negatif pada ekonomi mereka sendiri.
Ketiga, dampak terhadap ekonomi global juga perlu diperhatikan. Penerapan tarif tol oleh Iran telah menyebabkan peningkatan biaya pengiriman dan premi asuransi untuk kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz. Hal ini telah mendorong kenaikan harga minyak di pasar global dan memicu kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi global. Jika situasi ini berlanjut dan ketegangan di kawasan semakin meningkat, maka bisa saja terjadi pergeseran rute pelayaran atau bahkan penghentian sementara perdagangan energi melalui Selat Hormuz. Hal ini akan berdampak sangat besar pada negara-negara yang bergantung pada pasokan energi dari kawasan Teluk dan dapat menyebabkan terjadinya krisis energi global.
Keempat, dampak terhadap ekonomi Iran sendiri juga perlu dipertimbangkan secara cermat. Meskipun penerapan tarif tol ini bisa memberikan pendapatan tambahan bagi Iran, namun negara ini juga sangat bergantung pada ekspor minyak dan gas melalui Selat Hormuz. Jika terdapat gangguan yang berkepanjangan di jalur ini, maka ekspor energi Iran juga akan terpengaruh dan dapat menyebabkan penurunan pendapatan negara. Selain itu, sanksi ekonomi yang mungkin diterapkan oleh negara-negara lain sebagai tanggapan terhadap kebijakan ini juga dapat berdampak negatif pada ekonomi Iran yang sudah sedang menghadapi berbagai tantangan.
Di sisi lain, kita juga tidak bisa mengabaikan konteks geopolitik yang melatarbelakangi kebijakan ini. Iran telah lama berada dalam ketegangan dengan Amerika Serikat dan sekutunya, terutama dalam masalah program nuklir dan aktivitas regionalnya. Serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari 2026 yang menewaskan lebih dari 1.300 orang, termasuk pemimpin tertinggi Iran saat itu, Ali Khamenei, telah memperparah ketegangan di kawasan tersebut. Penerapan tarif tol oleh Iran bisa dianggap sebagai bentuk balasan terhadap serangan tersebut dan juga sebagai cara untuk memperkuat posisi negara dalam konflik yang sedang berlangsung. Selain itu, Iran juga mungkin melihat kebijakan ini sebagai cara untuk menunjukkan kekuatan dan kemampuannya untuk mengontrol jalur pelayaran yang sangat penting dalam sistem perdagangan energi dunia.
Dalam konteks yang lebih luas, kebijakan Iran untuk menerapkan tarif tol di Selat Hormuz juga menimbulkan pertanyaan tentang masa depan tata kelola jalur pelayaran internasional. Seiring dengan meningkatnya ketegangan geopolitik dan persaingan kekuatan di seluruh dunia, kita mungkin akan melihat lebih banyak negara yang mencoba untuk mengklaim kedaulatan atau pengaruh mereka atas jalur pelayaran yang strategis. Hal ini dapat mengganggu stabilitas sistem perdagangan global dan menimbulkan tantangan baru bagi komunitas internasional dalam menjaga keamanan dan kelancaran jalur pelayaran internasional.
Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi dari komunitas internasional. Pertama-tama, perlu dilakukan upaya diplomasi yang intensif untuk mengurangi ketegangan di kawasan dan mencari solusi damai untuk konflik yang sedang berlangsung. Negara-negara yang terlibat harus bersedia untuk berbicara satu sama lain dan mencari titik temu yang dapat diterima oleh semua pihak. Selain itu, juga perlu dilakukan upaya untuk memperkuat kerangka hukum internasional yang mengatur jalur pelayaran internasional dan memastikan bahwa semua negara menghormati prinsip-prinsip hukum laut internasional.
Kedua, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kerjasama regional dan internasional dalam menjaga keamanan jalur pelayaran di Selat Hormuz. Negara-negara di kawasan harus bekerja sama untuk mengembangkan mekanisme keamanan yang efektif dan untuk menangani masalah-masalah yang muncul di jalur pelayaran, seperti kejahatan maritim dan ancaman teroris. Selain itu, juga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan diversifikasi jalur pelayaran energi dan mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz sebagai satu-satunya jalur ekspor energi dari kawasan Teluk. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan pipa bawah tanah atau jalur pelayaran alternatif yang lebih aman dan stabil.
Ketiga, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi konsumsi minyak di seluruh dunia. Hal ini dapat membantu untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan energi dari kawasan Teluk dan juga dapat membantu untuk mengurangi dampak negatif dari kenaikan harga minyak pada ekonomi global. Negara-negara harus bekerja sama untuk mengembangkan teknologi energi baru dan terbarukan yang lebih bersih dan efisien dan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim.
Dalam kesimpulan, kebijakan Iran untuk menerapkan tarif tol sebesar 2 juta dolar AS per kapal tanker di Selat Hormuz adalah sebuah langkah yang kontroversial dan memiliki dampak yang luas pada geopolitik, hukum internasional, dan ekonomi global. Meskipun potensi pendapatan yang bisa diperoleh Iran dari kebijakan ini terlihat sangat besar, namun terdapat banyak faktor yang perlu dipertimbangkan dan tantangan yang perlu diatasi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi dari komunitas internasional yang melibatkan upaya diplomasi, kerjasama regional dan internasional, serta upaya untuk meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi konsumsi minyak di seluruh dunia. Hanya dengan cara ini kita dapat menjaga keamanan dan kelancaran jalur pelayaran di Selat Hormuz dan memastikan stabilitas ekonomi global.
