OPINI Oleh Daeng Supriyanto SH MH Ketua Umum Asosiasi Pelaku Olahraga Indonesia Munculnya pernyataan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) tentang persiapan opsi untuk mengambil alih pengelolaan federasi olahraga sebagai upaya mengatasi fenomena dualisme yang telah lama mengganggu tatanan struktural dunia olahraga nasional, tidak dapat kita pandang sebagai langkah yang sederhana […]
OPINI Oleh Daeng Supriyanto SH MH CMS.P Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Perhimpunan Profesi Pengacara Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Pada tanggal 2 Januari 2026, berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara resmi menandai babak baru dalam sejarah sistem hukum pidana Indonesia, yang selama lebih dari […]
OPINI Oleh Daeng Supriyanto, SH, MH Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Perhimpunan Profesi Pengacara Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Dalam kajian filosofis dan sosiologis hukum, konsep Living Law atau hukum yang hidup telah lama menjadi titik temu antara paradigma hukum positif yang mementingkan norma-norma tertulis dengan realitas sosial yang membentuk perilaku dan […]
OPINI Oleh Daeng Supriyanto, SH, MH Ketua Perhimpunan Profesi Pengacara Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Dalam konteks sistem peradilan yang berdasarkan prinsip-prinsip hukum positif dan nilai-nilai keadilan substantif, keberadaan lembaga peradilan tidak hanya sebagai institusi yang menjalankan wewenang kehakiman semata, melainkan sebagai pilar fundamental yang menjamin terwujudnya keadilan bagi seluruh lapisan […]
OPINI: Oleh Daeng Supriyanto, SH, MH – Pengamat Kecerdasan Buatan Pada masa kini di mana paradigma kemajuan teknologi telah mengubah landskap struktural dari hampir seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, keputusan Universitas Indonesia (UI) untuk membuka Program Studi Kecerdasan Buatan (AI) merupakan langkah yang tidak hanya relevan secara epistemologis, melainkan juga memiliki […]
OPINI Oleh Daeng Supriyanto SH MH Advokat dan Praktisi Hukum Dalam kerangka sistem hukum Indonesia yang berlandaskan pada falsafah Bhinneka Tunggal Ika dan mengakui keberagaman sumber hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Peraturan Perundang-Undangan, kedudukan kaidah fiqh dalam proses legal reasoning hakim […]
OPINI Oleh Daeng Supriyanto SH MH Advokat dan Praktisi Hukum Dalam konstelasi reformasi hukum yang sedang melanda struktur normatif bangsa ini, diskursus seputar transisi menuju implementasi KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) dan KUHAP Baru (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025) cenderung terjebak dalam paradigma yang sempit—yakni fokus yang berlebihan […]
OPINI Oleh Daeng Supriyanto SH MH Advokat dan Konsultan Hukum Dalam ranah diskursus hukum nasional yang senantiasa dinamis dan penuh dengan pergulatan paradigma, munculnya gagasan pendirian pengadilan khusus dan penunjukan hakim ad hoc sebagai solusi atas berbagai kompleksitas perkara hukum yang dihadapi bangsa ini tidak dapat dilihat sebagai sebuah proposisi […]
OPINI. Oleh Daeng Supriyanto SH MH Advokat dan Praktisi Hukum Dalam konstelasi dinamika hukum pidana nasional yang terus mengalami transformasi normatif dan paradigmatis, berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) bukanlah sekadar sebuah langkah evolusi prosedural semata, melainkan sebuah manifestasi ontologis dari komitmen […]
OPINI. Oleh Daeng Supriyanto SH MH, Praktisi Hukum dan Pengamat Kebijakan Publik Dalam peta dinamika hukum dan demokrasi nasional yang terus berkembang, langkah yang diambil oleh Bendahara BEM Perguruan Tinggi Negeri Umum (PTNU) Se-Nusantara untuk melakukan uji materiil terhadap beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 18 Tahun […]
OPINI Oleh Daeng Supriyanto SH MH, Praktisi Hukum Dalam konstelasi sistem hukum acara pidana nasional yang sedang mengalami transformasi mendasar, munculnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 20 Tahun 2025 telah memicu perdebatan yang mendalam di kalangan praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat luas. Salah satu tuduhan paling krusial yang […]
OPINI. Oleh Daeng Supriyanto SH MH, Praktisi Hukum Pidana Dalam khazanah ilmu hukum pidana nasional yang terus mengalami evolusi, lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 18 Tahun 2025 seharusnya menjadi tonggak kemajuan dalam menyusun kerangka normatif yang mampu menghadapi dinamika kejahatan abad ke-21. Namun, dari perspektif praktisi hukum pidana […]
OPINI. Oleh Daeng Supriyanto SH MH, Pengamat Kebijakan Ekonomi Publik Dalam ekosistem kebijakan ekonomi publik nasional, badan usaha milik daerah (BUMD) bukan hanya sebagai instrumen teknokratis untuk pengelolaan kekayaan daerah, melainkan juga sebagai simbol dari kredibilitas institusi pemerintah daerah dalam mengelola aset yang bersumber dari kontribusi rakyat. Fenomena suasana panas […]
OPINI. Oleh Daeng Supriyanto SH MH, Praktisi Hukum Dalam khazanah ilmu hukum pidana nasional, fenomena rekodifikasi yang meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 20 Tahun 2025 telah menjadi titik temu antara harapan kolektif akan transformasi sistem peradilan dan realitas kompleks yang menyertai […]
OPINI : Oleh Daeng Supriyanto SH MH, Advokat Dalam konteks sistem peradilan pidana nasional yang terus mengalami evolusi normatif dan praktis, lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 20 Tahun 2025 bukan hanya sebuah langkah reformasi prosedural semata, melainkan sebuah manifestasi dari komitmen kolektif untuk membangun arsitektur keadilan yang […]
