Sebuah Refleksi Filosofis Yuridis atas Kesatuan Hukum di Tengah Pluralisme Forum Peradilan
Oleh: Daeng Supriyanto, S.H., M.H.
Advokat
Dalam arsitektur hukum yang dibangun di atas nalar kemanusiaan dan keadilan transenden, terdapat satu prinsip luhur yang berdiri tegak bagaikan menara penjaga kehormatan hakim dan perlindungan hak asasi manusia: prinsip Ne Bis In Idem. Prinsip ini, yang makna hakikinya menegaskan bahwa “seseorang tidak boleh dihukum atau diadili dua kali untuk perbuatan yang sama”, bukanlah sekadar aturan prosedural belaka yang lahir dari kesepakatan formalitas semata. Melainkan, ia adalah manifestasi nyata dari kebijaksanaan ilahi yang menolak menindas manusia dengan penderitaan berulang atas satu kesalahan yang sama, sekaligus penegasan ontologis bahwa kebenaran hakiki, bagaikan matahari yang satu, tidak memancarkan cahaya yang saling bertentangan meski dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda.
Namun, permasalahan yang menuntut renungan mendalam bagi para ahli hukum dan penegak keadilan masa kini muncul ketika prinsip suci ini kita hadapkan dengan realitas pluralitas lingkungan peradilan yang berbeda dalam satu sistem hukum nasional yang sama. Kita menyaksikan di hadapan mata nalar kita, adanya berbagai ranah peradilan yang memiliki kewenangan dan hakikat yang berbeda: mulai dari Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, hingga Peradilan Militer. Pertanyaan filosofis yang menggetarkan sendi-sendi keadilan adalah: apakah keberagaman forum dan kewenangan ini dapat meruntuhkan tembok pelindung Ne Bis In Idem, sehingga membiarkan seseorang diadili kembali di lingkungan peradilan yang lain meski telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap?
Jika kita menelusuri makna hakiki di balik prinsip ini, bukan sekadar memahaminya secara tekstual semata, maka kita akan sampai pada kesadaran bahwa hakikat kebenaran dan keadilan tidak terpecah-pecah oleh sekat-sekat yurisdiksi yang diciptakan manusia. Sebagaimana diajarkan oleh filsuf hukum besar, Gustav Radbruch: “Hukum adalah wujud perwujudan keadilan, dan keadilan itu sendiri adalah kesatuan yang mutlak.” Oleh karenanya, ketika seseorang telah diadili dan diputuskan secara sah oleh satu cabang kekuasaan kehakiman, maka sesungguhnya ia telah diadili oleh seluruh kesatuan kehormatan hukum negara tersebut. Mengulang proses peradilan yang baru atas dasar perbedaan lingkungan peradilan, meskipun objek perbuatan materiilnya tetap sama, bukanlah ekspansi penegakan hukum, melainkan kemunduran intelektual yang menegasikan hakikat mutlak dari kebenaran itu sendiri.
Tentu, kita menyadari argumen yang sering dikemukakan: bahwa perbuatan yang sama dapat memiliki akibat hukum ganda yang berbeda—satu sisi melanggar hukum pidana, sisi lain melanggar kewajiban administratif, agama, atau disiplin militer. Namun, pemahaman ini tidak boleh disalahartikan sebagai izin untuk melenyapkan perlindungan Ne Bis In Idem. Sebagai seorang Advokat yang memegang teguh etika dan filosofi pembelaan hak, saya berpendapat bahwa perbedaan jenis akibat hukum tidak serta-merta menghapuskan substansi perlindungan terhadap individu dari ketidakpastian hukum dan penderitaan tanpa batas. Jika prinsip ini mudah runtuh hanya karena perbedaan nama pintu masuk ruang sidang, maka kita sedang membangun sebuah sistem hukum yang tidak berlandaskan pada kepastian kebenaran yang final, melainkan labirin tak berujung di mana seseorang dapat dikejar-kejar hukum seumur hidupnya untuk satu perbuatan yang telah dinilai oleh keadilan.
Lebih jauh lagi, jika kita membiarkan prinsip ini menjadi lunak dan rapuh di hadapan sekat-sekat teknis antar-lingkungan peradilan yang berbeda, maka kita telah merobek martabat mutlak manusia sebagai subjek hukum, bukan sekadar objek penerapan sanksi. Prinsip Ne Bis In Idem sesungguhnya adalah pengakuan luhur bahwa kewajiban hukum memiliki titik penuntasan yang pasti; bahwa setelah seseorang menjawab panggilan keadilan dan menjalani proses pembuktian yang sempurna, maka lembaran masa lalu itu harus tertutup rapat agar ia dapat melangkah maju membawa masa depan yang jernih. Membukanya kembali di forum lain, meski alasannya berbeda, adalah bentuk kekejaman halus yang bertentangan dengan hakikat kemanusiaan yang beradab.
Dalam perspektif kesejarahan hukum Romawi yang menjadi induk prinsip ini—Non bis in idem—hakikatnya adalah ketidakmungkinan bagi kebenaran untuk menghasilkan dua keputusan yang saling memisahkan diri mengenai satu peristiwa yang sama. Sekalipun kita mengakui adanya spesialisasi kewenangan antar-peradilan demi efisiensi dan keadilan yang lebih spesifik, namun hakikat penilaian hukum terhadap fakta materiil yang sama tetaplah satu dan tidak dapat dipertentangkan. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam satu lingkungan peradilan, sejatinya telah memancarkan kekuatan kebenaran yang melintasi batas yurisdiksi teknis tersebut, dan harus dihormati sebagai fakta yang telah teruji kebenarannya oleh seluruh elemen kekuasaan kehakiman.
Sebagai penutup renungan panjang ini, marilah kita sadari bahwa keberadaan berbagai lingkungan peradilan yang berbeda itu diciptakan untuk melayani keadilan dengan lebih tepat dan sempurna, bukan untuk memecah belah kebenaran menjadi kepingan-kepingan yang saling memakan satu sama lain. Prinsip Ne Bis In Idem adalah pilar sentral yang menjaga agar keberagaman tersebut tidak berubah menjadi sumber ketakutan abadi bagi setiap warga negara. Karena pada akhirnya, keadilan sejati tidak menuntut pembuktian berulang kali atas kebenaran yang telah ditemukan; keadilan sejati adalah ketika kebenaran yang telah dinyatakan benar di satu tempat, tetap diakui sebagai kebenaran yang mutlak, tak tergoyahkan, dan tidak terulang kembali, di manapun tempatnya di bawah naungan langit hukum yang sama.
