OPINI FILOSOFIS: oleh Daeng Supriyanto SH MH selaku advokat
Penerapan AI dalam pengelolaan keuangan negara bukan sekadar soal kemajuan teknologi atau efisiensi kerja. Ditinjau secara mendalam, langkah ini adalah pergeseran besar dalam sejarah tata kelola manusia, yang menyentuh hakikat kekuasaan, keadilan, dan keterbatasan manusia. Berikut uraian pemikirannya:
1. Dari Kepercayaan pada Manusia, Menuju Kepastian pada Sistem
Masalah utama kebocoran selama ribuan tahun adalah kita menaruh kepercayaan pada manusia, padahal manusia makhluk yang penuh kelemahan. Kita tahu manusia punya nafsu, punya keluarga, punya teman, bisa disogok, bisa takut, bisa lupa, dan bisa berkhianat.
Secara filosofis, mengandalkan kejujuran manusia untuk menjaga uang negara adalah sesuatu yang rapuh dan berbahaya. Seperti kata filsuf David Hume: “Jika manusia bukan makhluk yang jujur, maka hukum saja tidak cukup; ia butuh sistem yang memaksanya berlaku jujur.”
Di sinilah letak makna terdalam AI. AI adalah entitas buatan yang tidak punya nafsu, tidak punya kepentingan pribadi, tidak punya teman, dan tidak bisa disuap. Ia tidak peduli apakah yang diperiksanya presiden, pejabat tinggi, atau rakyat biasa. Ia hanya bekerja berdasarkan data dan aturan yang ditetapkan. Dengan AI, kita mengubah landasan pengelolaan dari “harap-harap cemas pada moral manusia” menjadi “kepastian pada logika dan kebenaran data”. Ini adalah bentuk keadilan yang paling objektif yang pernah diciptakan peradaban.
2. AI Mewujudkan “Imperatif Kategoris” Tanpa Celah
Immanuel Kant mengajarkan prinsip etika tertinggi: “Bertindaklah seolah-olah tindakanmu itu bisa menjadi hukum umum bagi semua orang.” Dalam kenyataan, manusia sering melanggar ini karena merasa “dialah pengecualian”, merasa “sedikit curang tidak apa-apa”, atau merasa “kuasa hukum tidak sampai kepadanya”.
AI tidak mengenal pengecualian. Bagi AI, aturan adalah hukum mutlak. Jika harga satu kursi melebihi batas wajar, ia menolak, siapa pun yang memintanya. Jika aliran uang menyimpang dari jalur, ia memblokirnya. Secara filosofis, AI adalah perwujudan nyata dari Hukum Moral yang murni, yang menjalankan apa yang seharusnya dilakukan, tanpa terpengaruh oleh apa yang diinginkan atau dipaksakan oleh kekuasaan.
AI menjawab pertanyaan abadi: “Bagaimana membuat aturan ditegakkan tanpa memihak?” Jawabannya: serahkan pada akal yang tidak punya tubuh dan tidak punya rasa takut.
3. Menghapus “Kebijaksanaan” yang Menjadi Sumber Kejahatan
Selama ini, celah terbesar kebocoran ada pada kata “kebijaksanaan pejabat”. Dalam filsafat politik, kebijaksanaan adalah kekuasaan untuk menafsirkan aturan sesuai keadaan. Namun di tangan manusia, kebijaksanaan sering kali berubah menjadi senjata untuk memutarbalikkan kebenaran demi keuntungan sendiri. Aturan bisa dilunakkan, diubah, atau diabaikan atas nama “pertimbangan tertentu”.
AI mematikan kekuasaan menafsir itu. Bagi AI, data A bertemu aturan B, maka hasilnya pasti C. Tidak ada “pertimbangan lain”, tidak ada “keputusan di luar aturan”, dan tidak ada “kesepakatan diam-diam”. Dengan demikian, AI meruntuhkan dasar dari korupsi itu sendiri: hilangnya ruang gelap tempat kejahatan disembunyikan.
Secara ontologis, AI mengembalikan fungsi jabatan pada hakikatnya: Pelaksana aturan, bukan penguasa aturan. Pejabat kembali menjadi pelayan yang menjalankan sistem, bukan tuan yang berkuasa atas uang rakyat.
4. AI: Penjaga Amanah yang Tidak Pernah Tidur
Uang negara adalah amanah. Masalahnya, manusia adalah pemegang amanah yang lemah. Plato pernah bermimpi tentang “Negara yang diatur oleh Akal dan Kebenaran”, bukan diatur oleh kekuasaan manusia yang berubah-ubah.
Di era modern ini, mimpi Plato itu mulai terwujud lewat AI. AI adalah Akal Kolektif bangsa ini yang ditanamkan ke dalam mesin. Ia bekerja 24 jam, tidak lelah, tidak bosan, dan selalu waspada. Ia menjadi saksi abadi setiap rupiah yang masuk dan keluar.
Menggunakan AI untuk menjaga uang negara bukan berarti kita tidak percaya pada Tuhan atau pada kejujuran manusia. Melainkan, kita sadar bahwa kita adalah makhluk yang berpotensi jatuh ke dalam dosa keserakahan, maka kita membentengi diri dengan teknologi agar tidak tergoda, dan jika tergoda, ada penjaga yang mencegahnya.
5. Kesimpulan: Revolusi Menuju Negara yang Jujur
Secara filosofis, penerapan AI dalam keuangan negara adalah langkah besar membebaskan kehidupan bernegara dari cengkeraman nafsu manusia.
Dulu, kita berkata: “Negara akan jujur jika pemimpinnya jujur.” Itu harapan yang sulit.
Sekarang, dengan AI, kita berkata: “Negara akan jujur, mau pemimpinnya jujur atau tidak.”
Itulah kemenangan terbesar: Sistem yang memaksa kebaikan, sehingga keadilan dan kesejahteraan rakyat tidak lagi bergantung pada kebaikan hati pejabat, melainkan terjamin oleh keteguhan akal dan teknologi.
