Opini oleh Daeng Supriyanto SH MH selaku advokat
Dalam arsitektur hukum pidana, penahanan bukanlah sekadar tindakan administratif atau instrumen teknis belaka; ia adalah manifestasi paling radikal dari intervensi negara terhadap kebebasan individu. Oleh karena itu, pembahasan mengenai syarat-syarat penahanan—khususnya upaya untuk mengobjektifkan syarat subjektif—merupakan sebuah pencarian filosofis yang bertujuan menjembatani kesenjangan antara kehendak hukum yang abstrak dengan realitas kekuasaan yang konkret.
Dualisme Syarat: Antara Objektivitas dan Subjektivitas
Secara doktrinal, syarat penahanan sering kali dibagi menjadi dua dimensi: syarat objektif dan syarat subjektif. Syarat objektif bersifat empiris dan dapat diukur, seperti bukti permulaan yang cukup atau ancaman hukuman yang memenuhi kualifikasi. Namun, syarat subjektif—yang sering kali dirumuskan dalam frasa seperti “diduga akan melarikan diri”, “merusak barang bukti”, atau “mengulangi perbuatan”—memiliki sifat yang transenden dan spekulatif. Ia berbicara tentang niat, prediksi psikologis, dan antisipasi terhadap masa depan yang belum terjadi.
Di sinilah letak problematika ontologisnya. Ketika syarat subjektif dibiarkan berada dalam ranah yang terlalu cair dan tanpa bingkai, ia rentan menjadi wilayah yang didominasi oleh diskresi absolut atau penilaian yang bersifat intuitif semata. Hal ini berpotensi menjadikan penahanan bukan sebagai konsekuensi logis dari fakta, melainkan sebagai produk dari persepsi, prasangka, atau bahkan kebijakan sepihak. Oleh sebab itu, upaya mengobjektifkan syarat subjektif adalah sebuah upaya peradaban: menundukkan kehendak subjektif di bawah kekang rasionalitas objektif.
Rasionalisasi sebagai Benteng Hukum
Filsafat modern mengajarkan bahwa kekuasaan yang sah adalah kekuasaan yang dapat dijelaskan, diuji, dan dibenarkan melalui argumentasi yang logis (ratio scripta). Mengobjektifkan syarat subjektif berarti melakukan proses operasionalisasi konsep. Hal-hal yang tadinya bersifat batin, psikis, atau potensial, harus diubah menjadi indikator-indikator yang nyata, terukur, dan dapat dibuktikan secara empiris.
Misalnya, dugaan bahwa seseorang akan melarikan diri tidak cukup hanya didasarkan pada perasaan atau intuisi, melainkan harus didasarkan pada fakta-fakta eksternal seperti tidak memiliki tempat tinggal tetap, memiliki paspor yang masih aktif, atau adanya upaya nyata untuk memindahkan aset. Dengan demikian, kita menciptakan sebuah jembatan epistemologis yang menghubungkan “apa yang diperkirakan” dengan “apa yang terjadi”. Ini adalah upaya untuk meminimalkan ruang bagi arbitrer dan memaksimalkan ruang bagi kepastian hukum.
Perlindungan terhadap Habeas Corpus
Secara antropologis, manusia memiliki kecenderungan alami untuk merasa benar dan menganggap pihak lain sebagai ancaman. Dalam konteks hukum pidana, hal ini bisa berbahaya jika aparat penegak hukum menempatkan diri sebagai satu-satunya pemilik kebenaran. Mengobjektifkan syarat subjektif adalah bentuk kontrol diri (self-control) yang dilembagakan. Ini adalah pengakuan filosofis bahwa kebebasan fisik adalah hak kodrati yang tidak boleh dirampas semata-mata karena keraguan atau kecurigaan yang tidak berdasar.
Prinsip in dubio pro libertate (dalam keraguan, berpihaklah pada kebebasan) menjadi relevan di sini. Dengan membuat syarat subjektif menjadi objektif, hukum menciptakan standar yang ketat: negara hanya boleh menahan jika alasan-alasan yang bersifat pribadi dan subjektif tersebut telah bertransformasi menjadi bukti-bukti yang kuat, logis, dan meyakinkan bagi siapa saja yang menelitinya. Penahanan tidak lagi menjadi ekspresi kekuasaan, melainkan kesimpulan logis dari sebuah pembuktian.
Kesimpulan: Keadilan Prosedural sebagai Cita Hukum
Pada akhirnya, upaya mengobjektifkan syarat subjektif penahanan adalah perwujudan dari cita hukum Rechtsstaat yang sesungguhnya. Ia menegaskan bahwa dalam hukum pidana, tujuan tidak pernah menghalalkan cara. Bahwa proses menuju pemidanaan haruslah bersih dari unsur-unsur kesewenang-wenangan.
Ketika syarat subjektif berhasil diobjektifkan, maka hukum pidana telah mencapai tingkat kematangan di mana ia berbicara dengan bahasa logika, bukan bahasa kekuatan; dengan bahasa bukti, bukan bahasa prasangka. Di situlah letak martabat hukum terjaga: ketika penahanan dilakukan bukan karena bisa dilakukan, melainkan karena harus dilakukan berdasarkan alasan-alasan yang tak tergoyahkan oleh akal budi yang sehat.
