Musi Banyuasin, 11 November 2026 — Suasana suksesi pemilihan Ketua Umum KONI Kabupaten Musi Banyuasin memasuki momen krusial namun diwarnai sejumlah gejolak yang mengguncang pengurus cabang olahraga di daerah tersebut. Beberapa cabang olahraga menyuarakan keprihatinan sekaligus protes keras atas praktik-praktik yang dinilai menyimpang dari aturan organisasi yang berlaku.
🟡 Kasus KSMI Muba: SK “Hantu” Di Tengah Proses Verifikasi
Salah satu yang paling menonjol adalah apa yang terjadi di lingkungan Komite Sepak Bola Mini Indonesia (KSMI). Seorang oknum mantan Ketua Pengprov KSMI Sumatera Selatan berinisial AS, yang telah diberhentikan secara sah oleh Pengurus Pusat KSMI sejak 6 April 2026 melalui Surat No. 02/SU.PP/KSMI/IV/2026, justru pada September 2026 menerbitkan Surat Keputusan sepihak dan mengangkat pengurus baru dengan mengatasnamakan dirinya selaku Ketua Pengprov KSMI Sumatera Selatan — jabatan yang sudah tidak dimilikinya.
Langkah tersebut langsung dibantah secara tegas oleh Ketua Pengprov KSMI Sumatera Selatan yang sah, Ruben Alkatiri, SH. Dalam pernyataan resminya, Ruben menegaskan bahwa SK yang diterbitkan oleh AS jelas melanggar ketentuan hukum, khususnya sebagaimana diatur dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), terutama terkait pemalsuan surat dan penggunaan wewenang tanpa hak. Pihaknya telah meminta agar surat tersebut segera diklarifikasi dan dicabut, dan apabila diabaikan, langkah hukum akan segera ditempuh.
Chandra Lesmana, Ketua KSMI Kabupaten Muba, menyatakan keprihatinan yang mendalam atas kejadian ini. “Hal ini terasa semakin ganjil karena dilakukan tepat saat tim Carateker KONI Sumsel sedang melakukan verifikasi cabang olahraga yang akan mendukung calon Ketua KONI Kabupaten Muba untuk empat tahun ke depan,” ungkap Chandra.
“Kami merasa aneh, mengapa hal ini bisa terjadi. Bukankah KSMI Muba telah memiliki rekomendasi resmi dari KONI Kabupaten Muba? Pergantian pengurus cabang itu harus melalui mekanisme yang diatur dalam Statuta — Musyawarah Luar Biasa yang dihadiri induk organisasi — bukan diganti secara sepihak tanpa prosedur yang jelas,” tegasnya.
🟢 Cabor Pickelboll: Protes Serupa Juga Terjadi
Kisah serupa dialami oleh cabang olahraga Pickelboll di bawah naungan Indonesia Pickelboll Federation (IPF) Kabupaten Muba. Abdulrahman, Ketua IPF Muba, menyayangkan langkah yang diambil oleh Ketua Pengprov IPF Sumsel yang menerbitkan surat keputusan secara sepihak dan dinilai menabrak Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi.
“Kami akan melayangkan protes resmi kepada Pengurus Besar IPF dan tidak menutup kemungkinan akan melaporkan hal ini ke aparat penegak hukum apabila perbuatan tersebut terindikasi masuk ke dalam pasal-pasal sebagaimana tertuang dalam KUHP Baru,” ujar Abdulrahman.
🔴 Seruan untuk Suksesi yang Bersih
Abdulrahman menambahkan harapannya agar proses suksesi KONI Kabupaten Muba tetap terjaga kehormatannya. “Jangan biarkan pergantian kepemimpinan KONI Muba ternoda oleh perbuatan curang yang tidak menjunjung tinggi sportifitas. Kita adalah insan olahraga — jangan gunakan cara politik yang menghalalkan segala cara hanya demi ambisi pribadi untuk merebut kekuasaan,” pesannya.
Sampai rilis ini diterbitkan, kedua organisasi cabang olahraga tengah menyiapkan langkah hukum lebih lanjut, sementara masyarakat dan pengamat berharap KONI Provinsi Sumatera Selatan dapat segera mengambil langkah tegas guna menertibkan gejolak ini demi keutuhan organisasi olahraga di Kabupaten Muba. ( CAN)
Sumber:
– Pernyataan resmi Ketua Pengprov KSMI Sumsel, Ruben Alkatiri, SH
– Pernyataan Ketua KSMI Muba, Chandra Lesmana
– Pernyataan Ketua IPF Muba, Abdulrahman
Demikian rilis berita ini disampaikan untuk diketahui masyarakat luas, khususnya insan olahraga di Kabupaten Muba dan Provinsi Sumatera Selatan.
