KETIKA DOLAR MENYENTUH RP22.000 DAN 2030 MENGINTIP: Antara Bayang Krisis 1998 dan Ramalan Runtuhnya Sebuah Bangsa
Sebuah Renungan Filosofis tentang Nilai, Kepercayaan, dan Kelanggengan Kedaulatan
Oleh Daeng Supriyanto SH MH selaku praktisi hukum bisnis dan pengamat ekonomi global
Sejak peradaban manusia mengenal pengorganisasian diri dalam bentuk negara, satu pertanyaan mendasar tak pernah berhenti menguji akal budi para pemikir: Apa yang membuat sebuah bangsa bertahan, dan apa yang menyebabkannya musnah dari peta sejarah? Bukan semata kekayaan alamnya yang melimpah, bukan pula luas wilayahnya yang membentang, melainkan kekuatan ikatan batin, keadilan dalam pengelolaan rumah tangga, serta kedaulatan yang tak tergoyahkan. Kini, kita berdiri di persimpangan paling genting dalam perjalanan panjang sejarah Indonesia: ketika nilai tukar Dolar Amerika Serikat telah melampaui batas kritis Rp22.000, bukan hanya bayang-bayang krisis moneter 1998 yang kembali menghantui dengan segala kepahitannya, melainkan juga munculnya prediksi kelam yang menyayat nurani—bahwa pada tahun 2030, kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia akan hancur dan bubar.
Apakah ini sekadar ketakutan kosong, ataukah ia adalah bunyi lonceng peringatan dari hukum sebab-akibat yang tak dapat dibantah? Untuk memahaminya, kita harus menembus lapisan permukaan angka ekonomi, menelusuri makna hakiki dari runtuhnya nilai mata uang, merenungkan kembali pelajaran pahit masa lalu, dan menyadari bagaimana keruntuhan ekonomi adalah pintu gerbang utama menuju keruntuhan kesatuan sebuah bangsa.
I. Rp22.000 per Dolar: Simbol Runtuhnya Nilai dan Kembalinya Kiamat Ekonomi 1998
Dalam khazanah filsafat ekonomi, uang tidak pernah sekadar kepingan logam atau selembar kertas yang memiliki nilai tukar semata. Sebagaimana diajarkan oleh Aristoteles, mata uang adalah kesepakatan suci bersama, perwujudan dari kepercayaan kolektif seluruh warga negara terhadap kekuasaan hukum, kebijaksanaan pemimpin, dan kekuatan perekonomian negaranya. Ketika satu Dolar AS yang merupakan lambang kekuatan ekonomi negara lain harus ditukar dengan dua puluh dua ribu Rupiah, sesungguhnya kita sedang menyaksikan pemakaman lambat-lambat harga diri dan martabat ekonomi bangsa ini. Angka ini bukanlah hasil perhitungan sembarangan; ia adalah angka batas, garis pemisah antara kondisi yang masih dapat diperbaiki dan jurang kehancuran yang hampir mustahil dipulihkan.
Kita tidak perlu mengingat terlalu jauh ke belakang untuk merasakan getaran kepahitan ini. Tahun 1998 menjadi saksi nyata bagaimana angka yang melambung tinggi pada nilai tukar mata uang mampu meluluhlantakkan segala sendi kehidupan. Ketika Rupiah jatuh bebas dari posisi semula Rp2.300 hingga menyentuh angka Rp16.000, ia tidak hanya mengubah angka di papan transaksi, tetapi mengubah seluruh struktur tatanan sosial dan politik. Itulah saat ketika rakyat menyadari bahwa kerja keras bertahun-tahun menguap dalam semalam, ketika tabungan hidup menjadi tak berharga, ketika ribuan perusahaan tumbang, jutaan orang kehilangan pekerjaan, dan harga kebutuhan pokok melambung di luar jangkauan akal sehat. Krisis moneter yang dimulai dari goyahnya nilai tukar berubah menjadi krisis kepercayaan, lalu menjelma menjadi krisis politik, dan akhirnya menggoncang hingga ke dasar fondasi kesatuan negara.
Maka, jika kini batas itu didorong lebih jauh hingga menembus angka Rp22.000, maka kita sedang menghadapi bencana yang jauh lebih dahsyat dan mendalam daripada apa yang dialami pada tahun 1998. Mengapa demikian? Karena sebagaimana prinsip hukum alam yang diajarkan oleh Immanuel Kant, setiap sebab akan melahirkan akibat yang setara, bahkan berlipat ganda jika kesalahan itu dibiarkan berlarut-larut. Pada tahun 1998, kita masih memiliki banyak cadangan kekuatan untuk bangkit kembali. Namun kini, setelah lebih dari seperempat abad, kita menyadari bahwa penyakit mendasar yang menyebabkan keruntuhan itu tidak pernah benar-benar disembuhkan, melainkan hanya ditutupi dengan pakaian indah pertumbuhan semu.
Ketika Dolar berada di angka Rp 22.000, maka siklus kehancuran yang sama akan berputar kembali dengan kekuatan yang jauh lebih mematikan:
Pertama, beban utang menjadi rantai yang tak terputuskan. Sebagian besar kewajiban negara dan swasta tercatat dalam mata uang asing; setiap kenaikan nilai tukar menambah beban yang harus ditanggung seluruh rakyat. Pemerintah akan kehabisan napas hanya untuk membayar bunga utang, sehingga anggaran untuk pendidikan, kesehatan, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat akan terpotong habis. Inilah awal dari kelaparan keadilan.
Kedua, ketergantungan yang menjadi jerat. Sejak lama kita membangun perekonomian bukan atas dasar kemandirian, melainkan atas dasar impor dan utang. Dari energi, pupuk, obat-obatan, bahan baku industri, hingga teknologi, semuanya bergantung pada pihak luar. Ketika Rupiah melemah hingga taraf ini, maka segala kebutuhan hidup akan menjadi mahal tak terjangkau. Rakyat miskin akan semakin terpuruk, sedangkan kesenjangan antara yang kaya dan miskin akan melebar menjadi jurang yang tak dapat dijembatani.
Ketiga, hilangnya kendali atas nasib sendiri. Sama seperti pada masa 1998, ketika kita terjepit, kita akan terpaksa menyerahkan kebijakan ekonomi kita kepada lembaga dan kekuasaan asing demi mendapatkan pertolongan. Kedaulatan bukan lagi di tangan rakyat, melainkan di tangan mereka yang memegang kendali uang dan pasar. Inilah bentuk penindasan paling halus, yang dilakukan tanpa mengerahkan sebutir peluru pun.
Jika pada tahun 1998 krisis ekonomi sempat menggoncang persatuan bangsa, maka krisis yang dipicu oleh angka Rp22.000 ini akan menjadi bom waktu yang jauh lebih besar, meledakkan segala ketegangan yang selama ini disembunyikan di balik topeng stabilitas semu.
II. Dari Krisis Ekonomi Menuju Runtuhnya Kesatuan: Mengapa Tahun 2030 Menjadi Titik Penentu
Lebih mengerikan lagi, akal budi kita kini dipaksa menghadapi prediksi kelam yang menggema di berbagai kajian strategis dan filsafat kenegaraan: jika pola kesalahan yang sama terus berlanjut, maka pada tahun 2030 Negara Kesatuan Republik Indonesia akan bubar dan hancur. Bagi banyak orang, ini mungkin terdengar sebagai omongan yang berlebihan, namun jika kita menyelami hubungan kausal antara kondisi ekonomi, keadilan sosial, dan kekuatan ikatan kebangsaan, maka ramalan itu bukanlah khayalan semata, melainkan kesimpulan logis dari perjalanan sejarah yang kita lalui.
Filsuf politik terkemuka Niccolò Machiavelli pernah memperingatkan dengan tajam: “Tidak ada benteng pertahanan yang cukup kokoh untuk melindungi sebuah negara yang rakyatnya hidup dalam penderitaan dan ketidakadilan.” Kesatuan sebuah bangsa tidak dibangun di atas kertas perjanjian atau semboyan yang diucapkan di atas mimbar semata. Kesatuan itu dibangun di atas dasar kepercayaan bahwa hidup bersama dalam satu negara memberikan keadilan, kesejahteraan, dan masa depan yang lebih baik bagi seluruh warganya tanpa memandang suku, agama, ras, dan daerah asal. Ketika dasar itu mulai retak karena penderitaan yang merata dan ketimpangan yang melampaui batas kewajaran, maka runtuhnya kesatuan adalah proses yang tak terelakkan.
Ketika Dolar mencapai Rp22.000 dan resesi besar melanda seluruh sendi kehidupan, maka kita sedang memasuki fase awal menuju keruntuhan itu. Mari kita renungkan alur logis yang menghubungkan dua peristiwa besar ini:
Pertama, krisis ekonomi melahirkan krisis kepercayaan yang parah. Ketika rakyat melihat bahwa penderitaan mereka semakin mendalam sementara sekelompok kecil orang justru semakin kaya dan makmur, ketika negara tampak tidak mampu melindungi kesejahteraan warganya sendiri, maka timbullah rasa kecewa yang berubah menjadi amarah, dan amarah yang lama terpendam berubah menjadi keraguan mendasar: “Apa gunanya bersatu jika hanya membawa penderitaan?” Di sinilah benih perpecahan mulai tumbuh subur. Rasa keadilan yang hilang adalah racun paling mematikan bagi persatuan.
Kedua, krisis ekonomi melemahkan kekuasaan pemerintah pusat. Dalam kondisi hancurnya perekonomian, kas negara kosong, dan kemampuan mengatur kehidupan rakyat hilang, maka kekuasaan pusat menjadi lemah tak berdaya. Sejarah mengajarkan, sebagaimana tercatat dalam analisis filsuf sejarah Arnold Toynbee, bahwa negara-negara besar runtuh bukan karena serangan dari luar, melainkan karena pembusukan dari dalam, yang diawali oleh ketidakmampuan mengelola sumber daya dan menciptakan kesejahteraan bersama. Ketika pusat tidak lagi mampu mendistribusikan keadilan dan kemakmuran, maka timbullah dorongan dari berbagai daerah untuk mencari jalan keluar sendiri, menganggap bahwa nasib mereka akan lebih baik jika berdiri sendiri tanpa terikat beban negara yang sedang sekarat.
Ketiga, kekosongan kekuasaan dan penderitaan menjadi ladang subur bagi kepentingan asing. Sejak awal, kekuatan besar dunia selalu memandang Indonesia sebagai wilayah yang sangat strategis, baik dari sisi kekayaan alam maupun posisi geografisnya. Ketika bangsa ini sedang lemah, terpecah belah, dan dilanda krisis ekonomi yang parah, maka tangan-tangan kekuasaan asing akan masuk dengan mudah, memanfaatkan ketimpangan, memicu perselisihan antarkelompok dan antardaerah, serta mendorong keinginan untuk memisahkan diri. Strategi memecah belah dan menguasai ini adalah hukum kekuasaan yang telah dipraktikkan sepanjang sejarah peradaban manusia. Jika pada tahun 1998 persatuan bangsa masih mampu bertahan meski terguncang hebat, maka pada tahun 2030, setelah melewati satu dekade penuh penderitaan akibat keruntuhan ekonomi yang dimulai dari angka Rp22.000 itu, kekuatan ikatan persatuan itu akan habis terkikis habis.
Maka, prediksi bahwa Indonesia akan bubar pada tahun 2030 bukanlah ancaman kosong. Ia adalah gambaran akhir dari rangkaian kesalahan yang kita lakukan hari ini: kesalahan dalam memaknai pembangunan, kesalahan dalam mengelola keuangan negara, kesalahan dalam membangun kemandirian, dan kesalahan dalam menempatkan kepentingan rakyat di atas segala hal. Ketika Rupiah jatuh ke angka Rp22.000, kita sedang melintasi gerbang menuju masa di mana kesatuan yang kita jaga selama lebih dari tujuh dekade ini perlahan namun pasti mulai hancur berkeping-keping.
III. Refleksi Akhir: Apakah Masih Ada Jalan untuk Mengubah Takdir?
Namun, di tengah kegelapan ramalan kelam ini, filsafat juga mengajarkan satu kebenaran yang menyelamatkan: Takdir bukanlah sesuatu yang tertulis secara mutlak, melainkan hasil dari pilihan dan tindakan kita sendiri. Angka Rp22.000 per Dolar dan ramalan hancurnya Indonesia pada tahun 2030 bukanlah nasib yang pasti terjadi, melainkan peringatan paling keras dan jelas bahwa kita telah melangkah terlalu jauh dari jalan yang benar.
Kita harus menyadari kembali hakikat menjadi sebuah bangsa: bahwa kekuatan kita bukanlah pada megahnya gedung, panjangnya jalan tol, atau mewahnya proyek yang menguras kas negara, melainkan pada kemandirian, keadilan, dan kepercayaan bersama. Jika sejak hari ini kita berani mengubah arah: berhenti hidup dari utang dan ketergantungan, mulai membangun kekuatan produksi dalam negeri, mengelola kekayaan alam untuk kesejahteraan seluruh rakyat, memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya, serta menegakkan keadilan yang sejati tanpa pandang bulu—maka angka Rp22.000 itu tidak akan menjadi titik akhir, melainkan titik balik kesadaran.
Namun, jika kita tetap mempertahankan jalan yang sama, tetap menutup mata dari kenyataan, dan terus membiarkan penderitaan serta ketimpangan meluas tanpa henti—maka apa yang kita lihat hari ini sebagai angka pada nilai tukar mata uang, pada akhirnya akan berubah menjadi kenyataan pahit pada tahun 2030: Indonesia yang pernah menjadi harapan kemajuan Asia, hancur terpecah belah, menjadi sekadar catatan sejarah yang menyedihkan bagi peradaban dunia.
Itulah pelajaran mendalam yang tersembunyi di balik angka Rp22.000 itu sendiri. Ia adalah cermin yang memantulkan wajah sebenarnya dari bangsa ini, memaksa kita memilih: apakah kita ingin tetap bersatu dan maju, atau membiarkan diri kita terjerumus kembali ke dalam krisis yang lebih dahsyat dari 1998, hingga akhirnya kehilangan segala sesuatu yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu kita dengan tetesan darah dan air mata?
