Opini daeng Supriyanto SH MH selaku pengamat sepakbola internasional
Dalam ontologi yang melingkupi eksistensi manusia, terdapat kontradiksi mendasar antara hasrat untuk bersatu dalam ruang yang transenden dan kenyataan pembagian yang diwujudkan melalui kekerasan. Piala Dunia sepakbola, sebagai salah satu institusi budaya global yang paling monumental, seharusnya menjadi manifestasi dari dimensi pertama – sebuah ruang di mana batasan-batasan geopolitik, ideologis, dan militer sirna di hadapan harmoni persaingan yang adil dan semangat kolektif. Namun, ketika perhelatan ini digelar di tengah eskalasi agresi militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, ia tidak lagi hanya menjadi panggung untuk kehebatan atletik, melainkan juga kanvas yang mencerminkan ketidakselarasan mendasar antara cita-cita manusiawi dan kengerian realitas politik. Fenomena ini mengundang kita untuk merenung secara filosofis tentang makna olahraga dalam konteks konflik, serta bagaimana kekuasaan dapat menyusup ke dalam ruang yang seharusnya menjadi benteng terhadap fragmentasi kolektif.
Piala Dunia Sebagai Mitos Modern dan Ruang Transenden
Secara filosofis, Piala Dunia dapat dipahami sebagai sebuah mitos modern yang membangun narasi kolektif tentang persatuan manusia. Seperti mitos-mitos kuno yang mengikat komunitas dalam keyakinan bersama, turnamen ini menawarkan sebuah cerita di mana negara-negara yang mungkin berseteru di bidang lain dapat berdiri sebagai peserta yang setara di atas hamparan rumput hijau. Dalam pandangan Hannah Arendt tentang ruang publik, lapangan sepakbola menjadi ruang di mana individu dan kelompok dapat mengungkapkan diri secara bebas, tanpa dibatasi oleh struktur kekuasaan yang ada di luarnya. Di sini, prestasi bukanlah hasil dari dominasi militer atau ekonomi, melainkan dari keahlian, kerja sama tim, dan semangat kompetitif yang murni.
FIFA sendiri mengklaim bahwa sepakbola adalah “bahasa universal” yang mampu menyatukan dunia, sebagaimana tercermin dalam prinsip-prinsipnya yang menekankan nilai-nilai humaniter, pendidikan, dan budaya. Konsep ini selaras dengan gagasan Emmanuel Levinas tentang kesetiaan kepada orang lain – di mana hubungan antarmanusia didasarkan pada pengakuan akan martabat dan keberadaan yang sama pentingnya. Dalam setiap pertandingan, pemain dari berbagai latar belakang budaya dan negara berinteraksi sebagai individu yang saling menghargai, menunjukkan bahwa persatuan bukanlah hal yang mustahil meskipun perbedaan ada. Piala Dunia seharusnya menjadi simbol dari potensi manusia untuk melewati batasan-batasan yang dibuat oleh sejarah dan politik, menciptakan momen-momen di mana we-ness (rasa kebersamaan) mengungguli us-versus-them (rasa permusuhan).
Namun, ketika agresi militer menghantui langit-langit kawasan Timur Tengah, momen-momen transenden ini tercoreng oleh bayangan kekerasan. Serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, yang menewaskan ribuan warga sipil dan mengguncang stabilitas regional, menciptakan kontras yang menyakitkan antara cita-cita persatuan yang diusung oleh Piala Dunia dan kenyataan pembantaian yang terjadi di luar stadion. Hal ini mengajukan pertanyaan filosofis yang mendasar: dapatkah sebuah institusi budaya benar-benar berdiri di atas politik, ataukah ia selalu akan menjadi produk dari struktur kekuasaan yang melingkunginya? Apakah konsep “olahraga yang netral” hanyalah ilusi yang dibuat untuk menyembunyikan bagaimana kekuasaan menggunakan simbol-simbol budaya untuk memelihara status quo yang tidak adil?
Politik sebagai Penyusup dalam Ruang yang Seharusnya Murni
Sejak awal sejarah peradaban, olahraga tidak pernah benar-benar terlepas dari politik. Seperti yang dicatat oleh Pierre Bourdieu dalam analisisnya tentang bidang olahraga, setiap bentuk kompetisi budaya selalu menjadi medan bagi perebutan simbolis kekuasaan. Namun, dalam kasus Piala Dunia 2026 yang dihadapkan pada agresi militer terhadap Iran, penyusupan politik bukan hanya tentang perebutan simbolis, melainkan juga tentang bagaimana kekuasaan dapat menggunakan kehadiran atau ketidakhadiran sebuah negara untuk memperkuat narasi geopolitiknya.
Pernyataan Donald Trump yang menyatakan bahwa Iran “tidak pantas” berpartisipasi dalam Piala Dunia – yang dikemukakan di tengah eskalasi konflik militer – adalah contoh nyata bagaimana olahraga dapat dijadikan alat untuk memvalidasi tindakan kekerasan. Secara filosofis, pernyataan ini mencerminkan gagasan kekuasaan diskursif yang diangkat oleh Michel Foucault, di mana kata-kata dan pandangan yang dianggap “benar” digunakan untuk membentuk realitas sosial dan membenarkan tindakan yang mungkin tidak dapat diterima secara etis. Dengan menyatakan bahwa keberadaan Iran di turnamen adalah ancaman bagi keamanan, Trump tidak hanya mencoba membatasi hak Iran untuk berpartisipasi dalam ruang global, tetapi juga menggunakan bahasa olahraga untuk membenarkan narasi yang menggambarkan Iran sebagai ancaman yang perlu diatasi – sebuah narasi yang juga menjadi dasar bagi agresi militer yang sedang berlangsung.
Respons tegas Timnas Iran yang menegaskan bahwa keputusan partisipasi dalam Piala Dunia adalah hak mutlak FIFA dan bukan kewenangan negara mana pun, dapat dilihat sebagai usaha untuk mempertahankan otonomi ruang olahraga dari campur tangan politik. Ini selaras dengan gagasan Jurgen Habermas tentang ruang publik yang ideal, di mana diskursus dan keputusan dibuat berdasarkan argumen yang masuk akal dan bukan berdasarkan kekuasaan atau paksaan. Namun, ketika keputusan akhir Iran untuk menarik diri dari turnamen – sebagai bentuk protes terhadap pembunuhan pemimpin mereka dan korban sipil yang jatuh akibat serangan AS-Israel – kita menyaksikan bagaimana kekerasan luar dapat menghancurkan bahkan upaya paling gigih untuk memisahkan olahraga dari politik. Ini adalah tragedi filosofis: sebuah institusi yang dirancang untuk menyatukan manusia akhirnya menjadi korban dari kekerasan yang membagi mereka.
Kontradiksi Antara Keamanan dan Kebebasan dalam Ruang Global
Salah satu argumen yang sering diajukan untuk membenarkan campur tangan politik dalam olahraga adalah pertimbangan keamanan. Negara tuan rumah Piala Dunia 2026, Amerika Serikat, mungkin berargumen bahwa kehadiran Iran di wilayahnya akan meningkatkan risiko ancaman bagi pemain dan penonton. Namun, secara filosofis, argumen ini mengandung kontradiksi mendasar antara konsep keamanan dan kebebasan.
Menurut Thomas Hobbes, keamanan adalah syarat mutlak untuk kehidupan yang teratur, dan orang bersedia menyerahkan sebagian kebebasan mereka kepada kekuasaan negara untuk mendapatkan perlindungan. Namun, dalam konteks global, siapa yang memiliki wewenang untuk menentukan apa yang dianggap “aman” dan bagi siapa keamanan tersebut diperjuangkan? Apakah keamanan yang dicari adalah keamanan bagi semua peserta turnamen, ataukah hanya keamanan bagi kepentingan tertentu yang diwakili oleh negara tuan rumah? Ketika serangan militer terhadap Iran sendiri telah menyebabkan ribuan korban sipil dan menciptakan ketidakstabilan yang meluas, argumen tentang keamanan sebagai alasan untuk membatasi partisipasi Iran menjadi sangat ironis. Ini adalah contoh dari bagaimana konsep keamanan dapat digunakan secara selektif untuk membenarkan tindakan yang sebenarnya bertujuan untuk memelihara dominasi politik dan militer.
Selain itu, argumen keamanan juga mengabaikan makna filosofis dari olahraga sebagai ruang untuk pertemuan antarmanusia. Dalam pandangan Martin Buber tentang hubungan I-Thou, pertemuan yang sejati antara individu hanya mungkin terjadi dalam ruang yang bebas dari ketakutan dan paksaan. Jika keamanan digunakan sebagai alasan untuk membatasi siapa yang boleh masuk ke dalam ruang tersebut, maka kita tidak lagi memiliki pertemuan yang sejati, melainkan hanya sebuah pertunjukan yang dikendalikan oleh kekuasaan. Piala Dunia yang hanya mengizinkan negara-negara yang dianggap “aman” atau “pantas” untuk berpartisipasi tidak lagi menjadi simbol persatuan manusia, melainkan sebuah cerminan dari dunia yang dibagi oleh ketakutan dan dominasi.
Sepakbola sebagai Cermin dari Kondisi Manusia dan Panggilan untuk Perubahan
Meskipun Piala Dunia 2026 dihadapkan pada bayangan agresi militer yang mengerikan, ia tetap menjadi cermin yang penting dari kondisi manusia – sebuah cermin yang menunjukkan baik potensi kita untuk persatuan maupun kecenderungan kita untuk kekerasan. Secara filosofis, ini adalah bagian dari dialektika sejarah yang diangkat oleh Georg Wilhelm Friedrich Hegel, di mana kontradiksi antara ide dan realitas menjadi pendorong bagi perkembangan dan perubahan.
Kehadiran sepakbola sebagai institusi global yang mengingatkan kita pada nilai-nilai persatuan, kerja sama, dan penghormatan terhadap orang lain, dapat dilihat sebagai tesis yang menentang antitesis dari agresi militer dan pembagian geopolitik. Hasil dari kontradiksi ini – apakah kita akan memilih untuk memperkuat nilai-nilai persatuan atau terus terjebak dalam siklus kekerasan – akan menentukan masa depan bukan hanya olahraga, tetapi juga peradaban manusia secara keseluruhan.
Piala Dunia di tengah konflik militer terhadap Iran bukan hanya sebuah perhelatan olahraga, melainkan juga sebuah panggilan filosofis untuk merenung tentang jenis dunia yang ingin kita ciptakan. Apakah kita akan mengizinkan kekerasan dan dominasi untuk menentukan batasan-batasan kita, ataukah kita akan menggunakan simbol-simbol budaya seperti sepakbola untuk membangun jembatan antara perbedaan dan bekerja menuju perdamaian yang sejati? Ini adalah pertanyaan yang tidak hanya harus dijawab oleh penyelenggara olahraga atau pemimpin politik, tetapi juga oleh setiap individu yang percaya pada potensi manusia untuk lebih dari sekadar makhluk yang saling berperang.
