Oleh Daeng Supriyanto SH MH selaku praktisi hukum bisnis
Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru menandai titik balik yang fundamental dalam arsitektur hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam hal pengakuan dan penanganan tanggung jawab hukum korporasi. Sebelumnya, sistem hukum pidana nasional cenderung berpusat pada individu sebagai satu-satunya subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sementara korporasi sering kali dianggap sebagai entitas abstrak yang tidak memiliki kesadaran atau niat untuk melakukan tindak pidana. Namun, dengan masuknya korporasi secara eksplisit sebagai subjek hukum dalam KUHP baru, paradigma tersebut telah bergeser secara radikal, menempatkan korporasi pada posisi yang setara dengan individu dalam hal kemampuan untuk menjadi pelaku tindak pidana dan dengan demikian, dapat dikenakan sanksi pidana. Perubahan legislatif ini bukan sekadar perubahan teknis dalam teks hukum, melainkan sebuah manifestasi dari kesadaran kolektif akan realitas sosial dan ekonomi modern, di mana korporasi memiliki peran yang sangat dominan dan pengaruh yang luas dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga tanggung jawab mereka terhadap kepatuhan hukum tidak dapat lagi diabaikan atau disederhanakan.
Dalam konteks ini, pandangan Daeng Supriyanto SH MH, selaku praktisi hukum bisnis yang berpengalaman, memberikan perspektif yang sangat berharga dan relevan. Menurutnya, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam KUHP baru merupakan katalisator yang kuat yang mendorong perusahaan untuk lebih memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara lebih ketat dan komprehensif. GCG, yang selama ini sering kali dipandang sebagai sekadar konsep manajemen atau persyaratan administratif untuk memenuhi standar pasar, kini bertransformasi menjadi sebuah benteng pertahanan yang vital bagi korporasi dalam menghadapi risiko hukum pidana. Prinsip-prinsip dasar GCG—yang meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan keadilan—bukan lagi sekadar nilai-nilai ideal yang harus dijunjung tinggi, melainkan menjadi instrumen operasional yang konkret yang dapat mencegah terjadinya tindak pidana di dalam lingkungan korporasi.
Transparansi, sebagai salah satu pilar utama GCG, menuntut perusahaan untuk menyajikan informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu mengenai semua aspek operasional dan keuangan mereka. Dalam konteks pencegahan tindak pidana, transparansi berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang efektif, karena ia memungkinkan pihak-pihak terkait—baik internal maupun eksternal—untuk memantau dan mengevaluasi kegiatan perusahaan dengan jelas. Ketika informasi terbuka dan dapat diakses, peluang untuk melakukan tindak pidana seperti korupsi, penipuan, atau pencucian uang menjadi jauh lebih sempit, karena setiap penyimpangan atau ketidakwajaran akan lebih mudah terdeteksi. Selain itu, transparansi juga membangun kepercayaan antara perusahaan dengan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan investor, yang pada gilirannya dapat meningkatkan reputasi dan keberlanjutan bisnis perusahaan.
Akuntabilitas, di sisi lain, menuntut adanya kejelasan mengenai peran, tanggung jawab, dan wewenang dari setiap organ perusahaan, mulai dari dewan komisaris, direksi, hingga manajemen tingkat bawah. Dalam kerangka hukum pidana yang baru, akuntabilitas ini menjadi sangat krusial karena ia memungkinkan penentuan siapa yang bertanggung jawab jika terjadi tindak pidana di dalam korporasi. Dengan adanya sistem akuntabilitas yang jelas, perusahaan dapat membangun struktur pengendalian internal yang kuat, yang dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan diambil sesuai dengan hukum dan etika bisnis. Selain itu, akuntabilitas juga berarti bahwa perusahaan harus siap untuk mempertanggungjawabkan semua tindakannya di hadapan hukum, yang merupakan bentuk kesadaran hukum yang sangat penting dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan teratur.
Tanggung jawab korporasi, baik terhadap hukum maupun terhadap masyarakat dan lingkungan, juga merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dari penerapan GCG yang baik. Dalam KUHP baru, korporasi tidak hanya bertanggung jawab atas tindakan yang secara langsung melanggar hukum pidana, tetapi juga atas kegagalan mereka untuk mengambil langkah-langkah yang wajar untuk mencegah terjadinya tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, perusahaan harus mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan prosedur yang komprehensif untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, serta untuk mencegah dan menindaklanjuti setiap pelanggaran yang mungkin terjadi. Tanggung jawab ini juga mencakup upaya untuk memperbaiki kerusakan yang mungkin disebabkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, yang merupakan bentuk pemulihan keadilan bagi para korban dan masyarakat secara keseluruhan.
Kemandirian dalam GCG menuntut bahwa perusahaan harus dapat mengambil keputusan secara bebas dan objektif, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan. Dalam konteks hukum pidana, kemandirian ini sangat penting karena ia dapat mencegah terjadinya tekanan atau intervensi yang dapat mendorong perusahaan untuk melakukan tindak pidana. Dengan adanya organ perusahaan yang mandiri dan profesional, perusahaan dapat memastikan bahwa semua keputusan diambil berdasarkan pertimbangan yang rasional, hukum, dan etis, serta untuk kepentingan jangka panjang perusahaan. Selain itu, kemandirian juga memungkinkan perusahaan untuk membangun sistem pengawasan yang independen, yang dapat memantau dan mengevaluasi kinerja perusahaan secara objektif dan tanpa bias.
Terakhir, keadilan dalam GCG menuntut bahwa perusahaan harus memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil dan setara, tanpa membedakan berdasarkan status, jabatan, atau kepentingan. Dalam konteks hukum pidana, keadilan ini berarti bahwa perusahaan harus memastikan bahwa semua orang yang terlibat dalam operasional perusahaan, baik karyawan, manajemen, maupun mitra bisnis, mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, dan bahwa setiap pelanggaran akan ditindaklanjuti dengan tegas dan adil, tanpa memandang siapa yang melakukannya. Selain itu, keadilan juga berarti bahwa perusahaan harus memperhatikan hak-hak dan kepentingan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan lingkungan, dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil.
Namun, meskipun penerapan GCG memiliki potensi yang besar sebagai benteng pencegahan tindak pidana, masih terdapat tantangan yang besar yang harus dihadapi oleh perusahaan di Indonesia. Salah satu tantangan terbesar adalah adanya budaya bisnis yang masih kurang menghargai prinsip-prinsip GCG, dan yang masih cenderung mengutamakan kepentingan jangka pendek di atas kepatuhan hukum dan etika bisnis. Selain itu, masih terdapat kekurangan dalam pemahaman dan pengetahuan mengenai GCG dan tanggung jawab hukum korporasi, baik di kalangan manajemen maupun karyawan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan dari semua pihak—pemerintah, asosiasi bisnis, perusahaan, dan masyarakat—untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya GCG dan tanggung jawab hukum korporasi, serta untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip GCG secara lebih luas dan komprehensif.
Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam hal ini, baik melalui pembuatan peraturan dan kebijakan yang mendukung penerapan GCG, maupun melalui pengawasan dan penegakan hukum yang tegas. Asosiasi bisnis juga dapat berperan dalam memberikan panduan, pelatihan, dan dukungan kepada anggotanya untuk menerapkan GCG yang baik. Perusahaan sendiri harus mengambil inisiatif untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan prosedur GCG yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan mereka, serta untuk membangun budaya perusahaan yang menghargai hukum dan etika bisnis. Masyarakat juga dapat berperan dalam mengawasi dan menekan perusahaan untuk menerapkan GCG yang baik, dan untuk memastikan bahwa mereka bertanggung jawab atas semua tindakannya.
Dalam kesimpulan, masuknya korporasi sebagai subjek hukum dalam KUHP baru merupakan langkah yang sangat penting dan progresif dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia. Hal ini tidak hanya mengubah cara kita memandang tanggung jawab hukum korporasi, tetapi juga memberikan dorongan yang kuat bagi perusahaan untuk lebih memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip GCG secara lebih ketat dan komprehensif. GCG, dengan pilar-pilarnya yang meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan keadilan, telah terbukti menjadi sebuah benteng pertahanan yang vital bagi korporasi dalam menghadapi risiko hukum pidana. Namun, untuk dapat memanfaatkan potensi GCG secara maksimal, diperlukan kerja sama dan upaya yang berkelanjutan dari semua pihak. Hanya dengan cara ini, kita dapat menciptakan lingkungan bisnis yang aman, sehat, dan berkelanjutan, di mana korporasi dapat berkembang dan berkontribusi secara positif terhadap pembangunan nasional, tanpa harus tercoreng oleh tindak pidana dan ketidakadilan.
