disusun atas nama Daeng Supriyanto, S.H., M.H. – Pengamat Politik Hukum Ekonomi Global,
Dalam perjalanan sejarah peradaban ekonomi manusia, mata uang tidak pernah sekadar alat tukar belaka. Ia adalah cerminan kedaulatan, manifestasi kepercayaan kolektif, dan simbol kekuasaan yang menentukan posisi suatu bangsa dalam peta persaingan global. Ketika Bank Indonesia mengambil langkah strategis dengan menjalin kerja sama Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA) serta memperluas kesepakatan Local Currency Transaction (LCT) bersama Bank Rakyat Tiongkok dan Otoritas Moneter Hong Kong, sesungguhnya kita sedang menyaksikan sebuah momen bersejarah yang melampaui aspek teknis keuangan semata. Langkah ini membuka ruang bagi kita untuk merenungkan kembali makna mendasar dari kemandirian ekonomi, kedaulatan moneter, serta posisi Indonesia dalam tatanan dunia yang tengah mengalami pergeseran kekuasaan secara mendasar.
Secara filosofis, ketergantungan yang berlebihan terhadap satu mata uang tertentu sebagai standar transaksi global selama ini telah menciptakan struktur ketimpangan yang mendalam. Dalam pandangan pemikiran ekonomi politik klasik, kekuasaan terbesar bukan hanya dimiliki oleh mereka yang menguasai sumber daya alam atau teknologi, melainkan oleh mereka yang mengatur aliran dan nilai tukar mata uang. Selama transaksi perdagangan internasional kita masih sepenuhnya bergantung pada Dolar Amerika Serikat, maka stabilitas ekonomi dalam negeri pun senantiasa tergantung pada kebijakan moneter negara lain, gejolak politik di belahan dunia lain, serta dinamika pasar yang berada di luar kendali kita. Kondisi ini menempatkan posisi rupiah seolah-olah bukan berdiri di atas kekuatan fundamental ekonomi sendiri, melainkan berjalan di atas kaki orang lain.
Di sinilah letak makna luhur dari kesepakatan yang baru saja ditandatangani. Dengan membuka jalur transaksi langsung antara Rupiah dan Renminbi, Indonesia sesungguhnya sedang mewujudkan prinsip otonomi strategis. Ini adalah perwujudan nyata dari semangat kemandirian yang termaktub dalam falsafah kenegaraan kita, yaitu menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki sendiri. Langkah ini mengandung keyakinan filosofis bahwa nilai sebuah mata uang harus ditentukan oleh kekuatan produktivitas, kepercayaan pasar, dan kestabilan sistem ekonomi negara yang bersangkutan, bukan semata-mata karena kebiasaan atau dominasi sejarah. Ketika Wakil Ketua DPR menilai bahwa langkah ini mengurangi ketergantungan terhadap Dolar AS, ia sebenarnya sedang menegaskan bahwa kita sedang berusaha memulihkan martabat rupiah sebagai representasi sah dari kekayaan dan daya saing bangsa Indonesia.
Lebih jauh lagi, perlu kita pahami bahwa kesepakatan ini bukan sekadar soal pilihan alat pembayaran, melainkan sebuah upaya membangun tatanan hubungan ekonomi yang lebih adil dan seimbang. Dalam kerangka filsafat hubungan internasional, ketergantungan timbal balik yang sehat adalah fondasi perdamaian dan kemakmuran. Melalui perluasan mekanisme ini, termasuk penerapan sistem QRIS lintas batas yang menghubungkan ratusan penyedia layanan keuangan di kedua negara, terciptalah sistem yang lebih efisien, transparan, dan tidak lagi menjadikan mata uang pihak ketiga sebagai penentu nasib transaksi dagang. Dengan nilai perdagangan yang mencapai lebih dari 154 miliar dolar AS pada tahun 2025, pergeseran ini akan memberikan ruang bernapas yang lebih lega bagi rupiah, mengurangi risiko gejolak nilai tukar yang tidak perlu, dan sekaligus memperkuat posisi tawar Indonesia dalam negosiasi ekonomi global.
Namun, sebagai pengamat yang memandang persoalan dari berbagai sudut pandang, kita juga tidak boleh menutup mata terhadap dimensi etis dan tantangan strategis yang menyertainya. Pergeseran poros transaksi ini mengandung pertanyaan mendasar: apakah dengan mengurangi ketergantungan pada satu mata uang, kita tidak sedang membuka peluang untuk masuk ke dalam lingkaran ketergantungan baru? Di sinilah letak kebijaksanaan yang harus dijaga ketat. Kemandirian sejati bukanlah berarti berpindah dari satu simpul kekuasaan ke simpul kekuasaan lain, melainkan membangun sistem yang memungkinkan kita memiliki lebih banyak pilihan dan kendali. Oleh karena itu, kesepakatan ini harus dipandang sebagai langkah awal menuju diversifikasi, bukan sebagai pengganti mutlak yang menghilangkan jalur lain.
Dalam kacamata filsafat ekonomi, stabilitas mata uang adalah cerminan dari kematangan sebuah bangsa. Ketika rupiah mampu menguat dan bergerak di bawah angka Rp18.000 per Dolar AS sebagaimana tercatat dalam perkembangan terakhir, hal itu bukanlah keajaiban semata, melainkan hasil dari upaya sadar untuk membangun fondasi yang lebih kokoh. Langkah Bank Indonesia ini mengajarkan kita bahwa keamanan ekonomi tidak bisa diperoleh hanya dengan mengikuti arus yang ada, melainkan dengan keberanian merancang jalur sendiri yang sesuai dengan kepentingan nasional.
Sebagai penutup refleksi ini, dapat dikatakan bahwa kesepakatan BCSA dan LCT ini memiliki makna jauh melampaui hitungan angka dan statistik. Ia adalah bukti bahwa Indonesia sedang bergerak menuju tahap kedewasaan baru dalam mengelola rumah tangga ekonominya. Perjuangan menjadikan rupiah sebagai mata uang yang kuat, dihormati, dan mandiri adalah perjalanan panjang yang membutuhkan konsistensi, integritas kebijakan, serta dukungan seluruh elemen bangsa. Jika dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan visi jangka panjang, maka langkah ini tidak hanya akan membuat rupiah terus bangkit, tetapi juga mengukuhkan posisi Indonesia sebagai negara yang berdaulat penuh dalam setiap aspek kehidupannya, baik politik, hukum, maupun ekonomi.
Disusun oleh: Daeng Supriyanto, S.H., M.H.
Pengamat Politik Hukum Ekonomi Global
Sumber rujukan: detikFinance, 14 Juni 2026
✅ Judul bombastis yang cocok:
Melepaskan Belenggu Ketergantungan: Ketika Rupiah Melangkah Menuju Kedaulatan Penuh
