Detiknews.tv – Palembang | Menjelang pergantian tahun 2025, sebuah diskusi publik di Palembang justru memperlihatkan satu hal yang jarang muncul ke permukaan: kegelisahan masyarakat sipil Sumatera Selatan terhadap arah dan kualitas pengelolaan daerahnya sendiri.
Forum yang digelar Dewan Pimpinan Wilayah Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (DPW Pekat IB) Sumatera Selatan, Rabu (31/12/2025), tidak hanya menjadi ajang refleksi, tetapi juga ruang curhat kolektif atas berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari—mulai dari sulitnya mendapatkan solar, lalu lintas truk batu bara, hingga kebijakan yang dinilai kerap berubah-ubah.
Diskusi bertema “Sumsel Kemarin, Hari Ini, dan Esok dalam Teropong Pandangan Kritis, Konstruktif, dan Solutif Tanpa Tendensi” itu berlangsung di Koat Coffee, Palembang, dan dihadiri akademisi, aktivis, tokoh masyarakat, serta praktisi kebijakan publik. Forum dipandu Ketua Dewan Kesenian Palembang, Muhammad Nasir, dengan narasumber Ade Indra Caniago, Rektor Torik Rasit, dan Charma Afrianto.
Ketua DPW Pekat IB Sumatera Selatan, Ir. Suparman Romans, M.Si, menyebut bahwa diskusi ini sengaja dibangun dari persoalan-persoalan nyata yang dirasakan masyarakat, bukan dari laporan formal atau angka statistik.
“Kita ingin melihat Sumsel dari bawah, dari apa yang benar-benar dirasakan rakyat. Dari situlah terlihat apakah kebijakan berjalan atau tidak,” ujar Suparman.
Salah satu isu yang mengemuka adalah antrean solar yang masih menjadi pemandangan rutin, terutama pada malam hingga dini hari. Bagi sebagian masyarakat, antrean ini bukan sekadar soal BBM, melainkan soal waktu, biaya hidup, dan rasa keadilan.
“Ada warga yang mengorbankan waktu istirahat hanya demi solar. Ini bukan kondisi ideal bagi daerah penghasil energi,” katanya.
Isu angkutan batu bara yang kembali melintas di jalan umum juga mencuat sebagai simbol ketimpangan antara kepentingan ekonomi dan keselamatan publik.
Menurut Suparman, kebijakan pelarangan yang sempat ditegakkan lalu dicabut tanpa solusi alternatif justru memperlihatkan lemahnya keberanian negara dalam melindungi warganya sendiri.
“Ketika kebijakan berubah-ubah, yang paling terdampak bukan pengusaha besar, tapi masyarakat di jalan,” tegasnya.
Tak hanya eksekutif, diskusi ini juga memantulkan sorotan ke arah DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Fungsi pengawasan dan penyaluran aspirasi rakyat dinilai belum terasa kuat di tengah berbagai persoalan publik yang berulang.
Para peserta diskusi sepakat bahwa pembangunan fisik memang berjalan, namun belum selalu seiring dengan perbaikan tata kelola dan keberpihakan kebijakan.
DPW Pekat IB tetap mengakui sejumlah capaian pemerintah daerah, seperti perbaikan infrastruktur jalan dan pengembangan kawasan Tanjung Carat yang dinilai memberi dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Namun, menurut Suparman, prestasi tidak otomatis menghapus keresahan publik, terutama ketika masalah dasar masih terus muncul dari tahun ke tahun.
“Masyarakat bisa menghargai capaian, tapi mereka juga butuh kepastian dan konsistensi,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, DPW Pekat IB Sumsel berencana membuka diskusi publik lanjutan dengan fokus pada pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan BUMN dan BUMD.
Isu ini dinilai penting karena menyangkut hubungan antara korporasi, negara, dan masyarakat, serta sejauh mana keuntungan ekonomi benar-benar kembali ke publik.
“CSR seharusnya menjadi instrumen keadilan sosial, bukan sekadar formalitas laporan,” kata Suparman.
Di akhir diskusi, muncul satu benang merah yang sama: masyarakat Sumatera Selatan tidak kekurangan kritik, tetapi menunggu respons nyata.
“Rakyat tidak butuh banyak seremoni. Mereka butuh pemimpin yang hadir, mendengar, dan berani mengambil keputusan yang berpihak,” pungkas Suparman.
Diskusi ini mungkin tidak menghasilkan keputusan politik, tetapi ia meninggalkan pesan kuat di ujung tahun: kepercayaan publik adalah modal utama pemerintahan, dan ia bisa terkikis jika persoalan-persoalan dasar terus diabaikan.(Ferrizal).
