Oleh: Daeng Supriyanto SH MH
Lestari Indonesia
Pemerhati Lingkungan Hidup & Keanekaragaman Hayati
I. PENGANTAR: HUKUM ALAM SEBAGAI TATAAN YANG TAK TERGOYAHKAN
Dalam pandangan filsafat ekologi, alam semesta bukanlah sekadar kumpulan benda mati yang tersebar secara acak. Alam adalah sebuah sistem yang terorganisir dengan sangat presisi, diatur oleh Hukum Alam (Lex Naturalis) yang berlaku mutlak, abadi, dan tak dapat dilanggar oleh siapa pun, termasuk manusia.
Hukum alam ini menegaskan bahwa setiap makhluk hidup memiliki hak untuk eksis, memiliki cara mati yang sesuai dengan kodratnya, dan memiliki peran dalam jaring kehidupan yang kompleks. Ketika manusia melakukan tindakan yang melanggar tatanan ini—seperti mengubur makhluk hidup dalam keadaan masih bernapas—maka yang terjadi bukan sekadar tindakan fisik, melainkan sebuah pelanggaran ontologis terhadap harmoni kosmos.
Kasus penguburan massal ikan sapu-sapu (Hypostomus plecostomus) yang belakangan terjadi, meskipun dilandasi niat untuk mengendalikan spesies invasif, namun metode yang digunakan menimbulkan pertanyaan mendasar: Apakah kita benar-benar memahami cara berinteraksi dengan alam, atau justru kita sedang menciptakan kekacauan baru?
II. PELANGGARAN TERHADAP PRINSIP EKOSISTEM BIOLOGI
Secara ilmiah, ekosistem adalah jaring hubungan timbal balik yang sangat halus antara makhluk hidup dan lingkungannya. Setiap organisme, baik itu predator, mangsa, maupun pengurai, memiliki fungsi spesifik yang menjaga keseimbangan.
1. Pelanggaran terhadap Prinsip Kesejahteraan Hewan (Animal Welfare)
Biologi modern tidak lagi hanya melihat hewan sebagai objek, melainkan sebagai subjek yang memiliki sistem saraf dan kemampuan merasakan sakit (nociception). Mengubur ikan dalam keadaan hidup adalah tindakan yang menimbulkan penderitaan fisik yang luar biasa dan berkepanjangan. Ikan akan mengalami sesak napas perlahan, tekanan tanah yang menekan tubuh, dan ketakutan hingga akhirnya meninggal dunia.
Secara biologis, ini adalah bentuk kekejaman yang tidak perlu. Ilmu pengetahuan telah membuktikan bahwa stres dan penderitaan pada hewan sebelum kematian dapat memicu pelepasan hormon dan zat kimia tertentu dalam tubuh yang dapat mengubah komposisi biologisnya, yang pada akhirnya justru dapat memengaruhi proses dekomposisi alami di tanah.
2. Risiko Gangguan pada Rantai Makanan dan Tanah
Meskipun ikan sapu-sapu dianggap sebagai hama, tubuh mereka tetaplah materi organik yang seharusnya kembali ke siklus alam dengan cara yang benar. Jika dikubur hidup-hidup dalam jumlah besar:
– Proses kematian yang lambat dapat menyebabkan pembusukan yang tidak wajar.
– Zat-zat toksik dan logam berat yang terakumulasi dalam tubuh ikan (karena hidup di air tercemar) berisiko terlepas secara tidak terkontrol ke dalam lapisan tanah dan air tanah, mencemari sumber kehidupan tanaman dan mikroorganisme yang sebenarnya bermanfaat.
– Kita mengganggu kerja pengurai alami yang seharusnya bekerja efisien pada bangkai yang sudah mati sempurna.
III. PELANGGARAN TERHADAP HUKUM ALAM
Dalam perspektif yang lebih luas, hukum alam mengajarkan bahwa kematian harus datang dengan cara yang alami dan cepat. Alam tidak mengenal penyiksaan. Predator di alam liar membunuh mangsanya dengan cepat untuk makan, bukan untuk menyiksa.
Tindakan mengubur hidup-hidup melanggar tiga prinsip dasar hukum alam:
1. Prinsip Kecepatan dan Kemuliaan Kematian: Setiap makhluk berhak mendapatkan akhir hayat yang tidak menyakitkan. Memperlambat kematian adalah penyangkalan terhadap kodrat kehidupan.
2. Prinsip Keseimbangan: Mengendalikan populasi adalah hal yang benar dan wajib dilakukan demi menjaga keberlangsungan spesies lokal. Namun, tujuan yang baik tidak boleh dibenarkan dengan cara yang buruk. Hukum alam menuntut integritas antara niat dan metode.
3. Prinsip Hormat pada Kehidupan: Bahkan pada makhluk yang kita anggap mengganggu sekalipun, kehidupan itu sendiri adalah sakral. Menghancurkan kehidupan dengan cara yang kejam akan menciptakan ketidakharmonisan energi di lingkungan tersebut, yang pada akhirnya akan kembali lagi memengaruhi manusia melalui berbagai cara yang mungkin tidak kita sadari.
IV. ANALISIS SITUASI: IKAN SAPU-SAPU SEBAGAI CERMIN KONDISI LINGKUNGAN
Perlu kita pahami bersama bahwa ledakan populasi ikan sapu-sapu bukanlah penyebab utama masalah, melainkan gejala dari kerusakan lingkungan yang lebih besar.
Ikan ini bisa berkembang biak dengan subur karena sungai-sungai kita sudah tercemar, kaya akan limbah organik, dan minim predator alami . Mereka adalah “pemakan sampah” yang mengisi kekosongan ekologis. Oleh karena itu, pendekatan kita tidak boleh hanya bersifat kuratif (memusnahkan), tetapi juga preventif (memperbaiki kualitas air dan habitat).
Namun, kembali pada metode penanganan: Kita setuju bahwa populasi harus ditekan. Tapi mengapa harus dengan cara yang melukai hati nurani dan prinsip ilmiah?
Ada metode yang jauh lebih manusiawi, lebih cepat, dan tetap menghormati hukum alam:
– Pemberian hentakan listrik arus rendah untuk mematikan saraf secara instan.
– Pemukulan yang tepat pada titik otak agar kematian terjadi seketika.
– Metode lainnya yang memastikan hewan tidak merasakan sakit sebelum dikuburkan atau dimanfaatkan menjadi kompos.
V. KESIMPULAN DAN SERUAN: KEMBALI PADA HARMONI
Sebagai penutup, Lestari Indonesia menegaskan bahwa:
Tindakan mengubur ikan sapu-sapu dalam keadaan hidup-hidup adalah tindakan yang MELANGGAR prinsip biologi, etika, dan hukum alam.
Tindakan ini tidak mencerminkan peradaban yang maju, melainkan menunjukkan ketidaksanggupan kita untuk mengelola alam dengan bijak dan beradab. Kita boleh membasmi hama, kita boleh mengendalikan populasi, tetapi kita tidak boleh menjadi tiran yang kejam terhadap sesama makhluk ciptaan Tuhan.
Mari kita ubah cara pandang dan cara bertindak. Jadikan pengelolaan lingkungan sebagai bentuk ibadah dan penghormatan tertinggi terhadap kehidupan. Biarlah hukum alam berjalan sebagaimana mestinya, dan biarlah manusia hadir sebagai penjaga yang bijaksana, bukan sebagai perusak tatanan.
“Alam akan selalu menemukan cara untuk menyeimbangkan dirinya. Pertanyaannya adalah: Apakah kita ingin menjadi bagian dari solusi yang harmonis, atau justru menjadi bagian dari kekacauan?”
Daeng Supriyanto SH MH
Ketua Lestari Indonesia
19 April 2026
