Oleh Daeng Supriyanto SH MH selaku advokat Di era digital yang terhubung secara global, internet telah bertransformasi dari sekadar alat komunikasi menjadi arsip abadi yang merekam setiap jejak aktivitas manusia—mulai dari ucapan, tindakan, hingga peristiwa yang pernah menjadi sorotan publik. Namun, di balik kemudahan akses informasi yang ditawarkannya, terdapat paradoks […]
Oleh Daeng Supriyanto SH MH selaku advokat Dalam arsitektur penafsiran hukum, perdebatan antara pendekatan yang berfokus pada hubungan kata-kata dalam suatu norma dan pendekatan yang mengintegrasikan analisis gramatikal dengan konteks sosial, politik, dan nilai-nilai yang mendasari aturan tersebut selalu menjadi inti dari diskursus yurisprudensi dan doktrin hukum. Doktrin noscitur a […]
Oleh Daeng Supriyanto SH MH selaku praktisi hukum Dalam arus pembaruan sistem hukum acara pidana Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025), praperadilan mengalami transformasi mendasar yang tidak hanya mengubah fungsi dan lingkupnya, tetapi juga menimbulkan tantangan baru terkait standarisasi prosedur dan […]
Oleh Daeng Supriyanto SH MH selaku advokat Dalam sejarah hukum pidana Indonesia, pengaturan terkait agama dan kepercayaan selalu menjadi isu yang sensitif dan kompleks. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, yang telah berlaku selama puluhan tahun, memuat pasal penodaan agama yang seringkali menjadi sorotan karena potensinya untuk menekan kebebasan beragama […]
Oleh Daeng Supriyanto SH MH selaku praktisi hukum Dalam arus pembaruan sistem hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025) yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026 menandai titik balik yang signifikan dalam pengaturan penahanan, menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP 1981) […]
Oleh Daeng Supriyanto SH MH selaku praktisi hukum Dalam wacana filosofis dan praktik yuridis, hukum seringkali didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang bersifat umum, abstrak, dan mengikat, yang didasarkan pada prinsip kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law). Prinsip ini, yang merupakan pilar fundamental dari negara hukum, menegaskan bahwa setiap […]
Oleh Daeng Supriyanto SH MH selaku ketua Forum Masyarakat Anti Korupsi (Formasi) Dalam arsitektur hukum pidana Indonesia, asas lex favo reo—yang secara harfiah berarti “hukum yang menguntungkan terdakwa”—merupakan salah satu pilar fundamental yang mencerminkan komitmen negara terhadap prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Asas ini, yang seringkali juga dikaitkan dengan […]
Oleh Daeng Supriyanto SH MH selaku praktisi hukum bisnis Dalam arsitektur sistem peradilan di Indonesia, pembagian kewenangan antara peradilan umum dan peradilan agama merupakan manifestasi dari prinsip negara hukum yang mengakui keberagaman sistem hukum dan kebutuhan akan keadilan yang spesifik sesuai dengan latar belakang hukum dan agama para pihak. Namun, […]
Oleh Daeng Supriyanto SH MH selaku advokat dan praktisi hukum Dalam wacana hukum lingkungan dan kebijakan publik modern, precautionary principle—atau prinsip kehati-hatian—telah menjadi salah satu landasan filosofis dan yuridis yang paling berpengaruh, terutama dalam menghadapi tantangan lingkungan hidup yang kompleks dan seringkali tidak memiliki kepastian ilmiah yang mutlak. Prinsip ini, […]
Oleh Daeng Supriyanto SH MH selaku praktisi hukum bisnis Dalam wacana politik dan hukum internasional kontemporer, seringkali terdapat sebuah ilusi yang dibangun bahwa era kolonialisme telah berakhir seiring dengan runtuhnya kekuasaan kolonial tradisional dan kemunculan negara-negara merdeka di Asia, Afrika, dan Amerika Latin pada pertengahan abad ke-20. Peta dunia telah […]
Opini Daeng Supriyanto SH MH selaku advokat dan praktisi hukum Dalam arsitektur hukum pidana Indonesia, hukuman mati merupakan salah satu topik yang paling kontroversial, emosional, dan filosofis, yang terus memicu perdebatan di kalangan ahli hukum, aktivis hak asasi manusia, maupun masyarakat luas. Di satu sisi, hukuman ini dianggap sebagai […]
Oleh Daeng Supriyanto SH MH selaku pengamat ekonomi global Dalam lanskap ekonomi global yang semakin kompleks dan dinamis, di mana interaksi antar pelaku usaha melintasi batas negara dan praktik perdagangan terus berevolusi, sistem hukum nasional dituntut untuk tidak hanya menjadi kerangka aturan yang statis, melainkan menjadi instrumen yang fleksibel dan […]
Dalam dinamika politik dan ekonomi Indonesia yang terus berkembang, wacana mengenai pemotongan gaji pejabat negara dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menjadi topik yang hangat diperdebatkan, tidak hanya di kalangan elit politik tetapi juga di tengah masyarakat luas. Wacana ini bukan sekadar masalah angka dan anggaran, melainkan sebuah cerminan […]
Oleh Daeng Supriyanto SH MH selaku praktisi hukum bisnis Tanggal 17 Maret 2026 menjadi tonggak sejarah yang tak terhapuskan dalam perjalanan hukum dan politik Indonesia, ketika Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi mengetuk palu untuk membatalkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1980 tentang hak keuangan para pejabat lembaga negara. Putusan ini bukan […]
