Oleh Daeng Supriyanto SH MH pemerhati sejarah Indonesia
Dalam panggung besar perjalanan bangsa Indonesia, masa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto merupakan sebuah babak sejarah yang panjang, kompleks, dan sarat dengan makna ontologis. Ia bukan sekadar rentetan peristiwa politik, melainkan sebuah fenomena peradaban di mana sebuah negara yang sempat tercabik-cabik oleh gejolak ideologi dan ekonomi, berhasil dipersatukan, dibangun, dan diarahkan menuju modernitas, namun di sisi lain juga menyisakan pertanyaan mendalam mengenai hakikat kekuasaan, kebebasan, dan keadilan.
Jika ditelaah melalui kacamata filsafat politik, sosiologi sejarah, dan etika kekuasaan, masa yang sering disebut sebagai masa “kejayaan” ini menawarkan pelajaran yang sangat dalam tentang bagaimana stabilitas bisa dicapai dengan harga yang mahal, bagaimana pembangunan fisik bisa berjalan secepat kilat namun meninggalkan luka pada sisi kemanusiaan, dan bagaimana sebuah kepemimpinan yang kuat bisa menjadi berkah sekaligus menjadi tantangan bagi demokrasi.
I. Filosofi Ketertiban dan Stabilitas: Dari Anarki Menuju Tatanan
Ketika Orde Baru dimulai pada tahun 1966, Indonesia berada dalam kondisi yang dikenal sebagai chaos atau kekacauan. Inflasi tinggi, keamanan tidak terjamin, dan ideologi saling bertabrakan. Salah satu pencapaian terbesar Orde Baru adalah keberhasilan menciptakan Pax Indonesiana atau kedamaian dan ketertiban yang langgeng.
Makna Mendalam:
– Secara filosofis, manusia dan bangsa membutuhkan ketertiban sebagai prasyarat utama untuk bisa hidup dan berkembang. Tanpa keamanan dan kepastian hukum, segala bentuk kemajuan adalah mustahil.
– Semboyan “Stabilitas Nasional sebagai Prasyarat Pembangunan” mencerminkan pemikiran yang realis (realpolitik). Orde Baru memahami bahwa sebelum membagi kue, kue itu harus dibuat dulu. Dan untuk membuat kue, dapur harus aman dan tenang.
– Keberhasilan menekan gejolak politik, menyatukan berbagai kekuatan, dan menciptakan suasana yang kondusif adalah bukti nyata dari kearifan dalam mengelola kekuasaan. Rakyat bisa tidur nyenyak, ekonomi bisa bergerak, dan administrasi negara berjalan dengan birokrasi yang terstruktur. Ini adalah pencapaian yang tidak bisa dipungkiri nilainya dalam sejarah tata negara.
II. Revolusi Pembangunan: Wajah Baru Indonesia
Selama puluhan tahun, semangat “Pembangunan” menjadi agama baru. Bendera kuning bergambar padi dan kapas berkibar di seluruh penjuru. Hasilnya terlihat nyata: jalan raya membentang, jembatan dibangun, desa-desa teraliri listrik, dan sawah-sawah menjadi hijau dengan program intensifikasi pertanian.
Filosofi Materialisme dan Kesejahteraan:
– Orde Baru mengajarkan bahwa kemerdekaan politik tanpa kemerdekaan ekonomi adalah hampa. Sebuah bangsa tidak bisa disebut besar jika rakyatnya masih menderita kelaparan dan kebodohan.
– Pencapaian swasembada beras pada tahun 1984 adalah puncak kejayaan yang membanggakan. Secara filosofis, ini adalah bukti bahwa manusia mampu menaklukkan alam dan memenuhi kebutuhan dasarnya melalui kerja keras, ilmu pengetahuan, dan manajemen yang baik.
– Pembangunan infrastruktur adalah wujud dari penaklukan ruang. Jalan dan jembatan menyatukan pulau-pulau yang terpisah, menghilangkan isolasi, dan membawa kemajuan hingga ke pelosok desa. Ini adalah manifestasi dari semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam bentuk fisik dan ekonomi.
– Indeks pembangunan manusia (IPM) meningkat drastis. Buta huruf berkurang, kesehatan membaik. Ini adalah bukti bahwa kekuasaan yang terpusat dan terarah mampu menghasilkan perubahan sosial yang masif dalam waktu yang relatif singkat.
III. Dilema Sentralisasi dan Keseragaman: Antara Persatuan dan Kebebasan
Namun, dalam filsafat, segala sesuatu memiliki dialektikanya sendiri. Kekuatan terbesar seringkali menyimpan kelemahan terbesarnya. Untuk mencapai stabilitas dan pembangunan yang cepat, Orde Baru memilih jalan Sentralisasi dan Kesatuan Gerak.
Sisi Filosofis yang Kontroversial:
– Konsep “Dwi Fungsi ABRI” dan peran militer dalam politik serta birokrasi menciptakan sebuah sistem yang kuat, namun juga menimbulkan pertanyaan etis mengenai dominasi kekuatan senjata dalam ruang demokrasi.
– Penerapan asas “Tunggal” dalam partai politik dan pembatasan ruang gerak oposisi menciptakan suasana yang tenang, namun tenang yang “beku”. Secara filosofis, ini adalah pertanyaan besar: Apakah kebebasan boleh dikorbankan demi kenyamanan dan kemakmuran?
– Muncul istilah “Monopoli Kebenaran”. Berbeda pendapat seringkali dianggap sebagai mengganggu stabilitas. Ini menghambat ruang dialektika dan kritik yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh sebuah masyarakat yang sehat untuk tumbuh dewasa. Di sini terlihat bahwa kemapanan fisik tidak selalu beriringan dengan kedewasaan politik.
IV. Hakikat Kekuasaan dan Korosi Moral
Seperti yang pernah dikatakan Lord Acton, “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely” (Kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan mutlak pasti korup). Masa panjang kepemimpinan ini juga menjadi laboratorium sejarah mengenai bagaimana kekuasaan bisa mengubah manusia.
Pelajaran Etika dan Politik:
– Awalnya, kekuasaan itu digunakan sebagai alat untuk melayani rakyat dan membangun bangsa. Namun seiring berjalannya waktu, kekuasaan yang tidak memiliki kontrol yang kuat (checks and balances) mulai menciptakan budaya KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) yang sistemik.
– Ini mengajarkan filosofi yang sangat pahit namun nyata: Manusia adalah makhluk yang lemah di hadapan godaan jabatan dan harta. Bahkan sistem yang paling hebat pun bisa runtuh jika tidak dibarengi dengan pengawasan dan moralitas yang tinggi.
– Keseragaman yang dipaksakan akhirnya melahirkan ketidakpuasan yang terpendam. Seperti air yang dibendung terlalu tinggi, akhirnya meledak menjadi gelombang reformasi yang tak terbendung pada tahun 1998. Ini membuktikan bahwa tekanan yang terlalu kuat pada kebebasan manusia pada akhirnya akan menghasilkan reaksi yang dahsyat.
V. Warisan dan Jejak Sejarah
Hari ini, ketika kita melihat kembali masa Orde Baru, kita tidak bisa menilai hitam putih. Ia adalah sebuah mozaik yang rumit.
Refleksi Filosofis:
– Orde Baru berhasil meletakkan fondasi fisik Indonesia modern. Jalan, irigasi, dan birokrasi yang kita nikmati sebagian besar adalah warisan dari masa itu. Ia mengajarkan pentingnya disiplin, kerja keras, dan visi jangka panjang.
– Namun, ia juga memberikan pelajaran keras tentang bahaya otoritarianisme. Ia mengingatkan kita bahwa stabilitas yang tidak dibarengi dengan keadilan, kebebasan berekspresi, dan hak asasi manusia adalah sebuah bangunan yang berdiri di atas pasir.
– Ia mengajarkan bahwa pembangunan yang sejati bukan hanya soal beton dan aspal, tetapi juga soal hati nurani, keadilan sosial, dan ruang bagi setiap warga negara untuk berpikir dan berbicara bebas tanpa rasa takut.
Kesimpulan: Sebuah Babak yang Penuh Makna
Maka, dapat disimpulkan bahwa masa Orde Baru adalah sebuah fenomena sejarah yang agung namun paradoks. Ia bagaikan sebuah pedang bermata dua: di satu sisi ia mampu memotong kemiskinan dan keterbelakangan, namun di sisi lain ia juga melukai kebebasan dan demokrasi.
Ia mengajarkan kita bahwa:
– Kekuatan dan ketertiban itu sangat diperlukan, tetapi harus dikendalikan oleh hukum dan moral.
– Pembangunan ekonomi adalah keharusan, namun tidak boleh melupakan aspek kemanusiaan.
– Dan bahwa tidak ada satu sistem pun yang sempurna abadi, karena sejarah terus bergerak, dan zaman terus menuntut perubahan menuju yang lebih baik.
Masa ini akan selalu menjadi bagian dari ingatan kolektif bangsa, sebuah pelajaran berharga tentang bagaimana memimpin dengan kuat, namun juga peringatan keras tentang bagaimana kekuasaan harus selalu diawasi dan dibatasi demi keabadian sebuah bangsa.
