Opini Filosofis: daeng Supriyanto SH MH selaku pemerhati sumber daya alam nasional
Dalam tataran pemikiran filosofis yang mengkaji hubungan intrinsik antara kekuasaan negara, kepatuhan hukum, dan tanggung jawab terhadap sumber daya alam yang menjadi milik kolektif bangsa, penetapan tersangka Samin Tan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan pengelolaan pertambangan PT AKT bukanlah sekadar langkah prosedural dalam mekanisme penegakan hukum semata. Sebagaimana ditegaskan oleh Juru Bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) Barita Simanjuntak, langkah ini berfungsi sebagai peringatan yang bermakna bagi seluruh pihak yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam negara – sebuah peringatan yang mengakar pada prinsip-prinsip kedaulatan hukum dan konsep tanggung jawab moral yang harus diemban oleh setiap aktor, baik individu maupun badan hukum, dalam ruang lingkup kehidupan bernegara.
Secara ontologis, hutan dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya tidaklah sekadar benda mati yang dapat diperlakukan semena-mena sesuai dengan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Melainkan, ia merupakan entitas yang memiliki makna eksistensial bagi kelangsungan hidup peradaban manusia – sebagai penyedia oksigen, pelindung ekosistem, penyangga perekonomian rakyat jelata, dan warisan yang harus dijaga untuk generasi mendatang. Dalam pandangan filsafat ekologis kontemporer, hubungan antara manusia dengan alam bukanlah hubungan yang bersifat dominatif atau eksploitatif, melainkan hubungan simbiotik yang mengharuskan saling menghormati dan menjaga keseimbangan. Ketika terjadi penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya alam seperti yang diduga terjadi dalam kasus PT AKT, hal ini bukan hanya melanggar aturan perundang-undangan, melainkan juga melanggar prinsip-prinsip etika yang mengikat hubungan manusia dengan alam serta hubungan antarmanusia dalam konteks penggunaan aset negara yang bersifat kolektif.
Dari perspektif filsafat hukum, penetapan tersangka ini menjadi bukti kongkrit bahwa negara hukum Indonesia tidak mengenal diskriminasi dalam menghadapi pelanggaran hukum – siapapun yang berada di balik pelanggaran tersebut, baik ia memiliki kedudukan maupun kekayaan yang besar, tetap akan dikenai konsekuensi hukum yang sesuai. Sebagaimana yang dikemukakan oleh filsuf hukum seperti Hans Kelsen dalam teorinya tentang hierarki norma hukum, setiap aturan hukum yang sah harus dijalankan dengan konsistensi dan tanpa kecuali, karena kehilangan konsistensi dalam penegakan hukum akan menyebabkan runtuhnya sistem hukum secara keseluruhan. Pernyataan Barita Simanjuntak bahwa “instrumen negara akan bekerja untuk memastikan kepatuhan pada peraturan itu dilaksanakan, dipatuhi oleh siapapun di negara hukum kita” mencerminkan kesadaran akan pentingnya prinsip ini – sebuah prinsip yang menjadi pijakan utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dan sistem hukum yang ada.
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang penertiban hutan yang menjadi dasar acuan dalam penanganan kasus ini sendiri merupakan bentuk materialisasi dari kesadaran kolektif bangsa akan pentingnya menjaga kelestarian hutan dan sumber daya alam. Dalam pandangan filsafat politik yang mengedepankan konsep kedaulatan rakyat, peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara haruslah mencerminkan kepentingan bersama dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Peraturan tersebut tidak hanya bertujuan untuk mengatur tata cara pengelolaan hutan secara teknis, melainkan juga untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab, adil, dan berkelanjutan – sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya oleh segelintir pihak yang memiliki akses dan kekuasaan.
Secara etis, panggilan yang dilakukan oleh Satgas PKH kepada perusahaan-perusahaan yang telah dipanggil untuk menyelesaikan kewajibannya kepada negara merupakan bentuk implementasi dari konsep “itikad baik” yang menjadi dasar dalam hubungan hukum dan hubungan sosial antarmanusia. Dalam filsafat etika Aristoteles, kebaikan tidaklah hanya tentang melakukan tindakan yang benar secara formal, melainkan juga tentang memiliki niat yang baik dan kesadaran akan tanggung jawab yang harus diemban. Ketika perusahaan beroperasi di wilayah negara dan memanfaatkan sumber daya alam negara, mereka memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memberikan kontribusi yang sesuai bagi kemajuan negara dan kesejahteraan rakyat. Itikad tidak baik dalam memenuhi kewajiban ini tidak hanya merugikan negara secara finansial dan ekologis, melainkan juga merusak fondasi kepercayaan yang menjadi dasar hubungan antara sektor swasta dengan negara serta masyarakat.
Konsistensi yang ditunjukkan oleh Satgas PKH dalam menangani kasus ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Barita Simanjuntak, memiliki makna filosofis yang mendalam dalam konteks pembangunan negara. Dalam pandangan filsafat sejarah yang mengedepankan peran institusi dalam membentuk masa depan bangsa, konsistensi dalam penegakan hukum dan pelaksanaan kebijakan merupakan faktor kunci dalam membangun stabilitas dan kemajuan yang berkelanjutan. Tanpa konsistensi, setiap kebijakan atau aturan hukum akan kehilangan makna dan kekuatan mengikatnya – sehingga tidak dapat memberikan arahan yang jelas bagi perilaku masyarakat dan tidak dapat menjadi dasar untuk membangun tatanan sosial dan ekonomi yang baik. Penetapan tersangka Samin Tan menjadi bagian dari upaya ini – sebuah langkah yang menunjukkan bahwa Satgas PKH tidak akan berhenti dalam menjalankan tugasnya untuk memastikan tegaknya aturan hukum di bidang pengelolaan hutan dan sumber daya alam negara.
Selain itu, dari perspektif filsafat keadilan, kasus ini juga mengangkat pertanyaan tentang bagaimana kita harus mengukur dampak dari penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya alam terhadap kehidupan masyarakat dan kelangsungan ekosistem. Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya terbatas pada dimensi finansial yang dapat dihitung dengan angka tertentu, melainkan juga mencakup dampak yang lebih luas terhadap kesehatan masyarakat, kehilangan mata pencaharian bagi masyarakat sekitar hutan, kerusakan ekosistem yang sulit diperbaiki, serta hilangnya kesempatan bagi generasi mendatang untuk menikmati manfaat dari sumber daya alam yang seharusnya menjadi milik mereka. Dalam konteks ini, penegakan hukum tidak hanya bertujuan untuk memberikan konsekuensi kepada pelaku, melainkan juga untuk memulihkan keadilan bagi mereka yang terkena dampak serta untuk memastikan bahwa kesalahan yang terjadi tidak akan terulang kembali di masa depan.
Namun demikian, kita juga harus menyadari bahwa penegakan hukum saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah yang kompleks dalam pengelolaan sumber daya alam. Ia harus diimbangi dengan upaya pendidikan dan sosialisasi yang efektif tentang pentingnya menjaga kelestarian alam, serta dengan pembangunan sistem pengawasan dan pengendalian yang lebih baik untuk mencegah terjadinya penyimpangan di masa depan. Dalam pandangan filsafat komunitarian, perubahan yang benar dan berkelanjutan tidak dapat dicapai hanya melalui kekuasaan negara atau penegakan hukum semata, melainkan melalui perubahan kesadaran dan pola pikir kolektif masyarakat – di mana setiap individu dan kelompok merasa memiliki tanggung jawab pribadi dan kolektif terhadap kelangsungan hidup alam dan kemajuan bangsa.
Kesimpulannya, penetapan tersangka Samin Tan oleh Kejagung dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan pengelolaan pertambangan PT AKT merupakan sebuah peristiwa hukum yang memiliki kedalaman makna filosofis yang sangat luas. Ia bukan hanya tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi, melainkan juga tentang pembenahan nilai-nilai yang menjadi dasar kehidupan bernegara – nilai-nilai kedaulatan hukum, tanggung jawab kolektif, keadilan sosial, dan cinta terhadap alam yang harus dijaga dan dijunjung tinggi oleh seluruh anggota masyarakat. Semoga langkah ini menjadi titik awal dari perubahan yang lebih besar dalam pengelolaan sumber daya alam negara – perubahan yang mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan, keadilan, dan rasa tanggung jawab yang mendalam terhadap masa depan bangsa dan planet kita.
