Disusun oleh: Daeng Supriyanto, S.H., M.H.
Pengamat Kebijakan Publik & Hukum Tatanegara
Tanggal: 22 September 2026
Dasar: LHP BPK RI No. A.4.166 Tahun 2025, LHP Kepatuhan No. 20/T/LHP/DJPKN-VI/PPN.03/12/2025, UU No. 24/2011, UU No. 31/1999
I. PENDAHULUAN
BPJS Kesehatan selaku penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mengelola Dana Jaminan Sosial Kesehatan senilai ratusan triliun rupiah — dana amanat yang bersumber dari iuran peserta serta anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah. Sesuai UU No. 24 Tahun 2011, seluruh aset, pendapatan, dan pengeluaran Dana Jaminan Sosial Kesehatan adalah kekayaan negara yang wajib dikelola secara tertib, akuntabel, tepat sasaran, dan bebas dari kebocoran.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI No. A.4.166 Tahun 2025 mengungkapkan kelemahan sistemik yang sangat serius: ratusan ribu peserta yang telah meninggal dunia masih dibayarkan iurannya, ratusan ribu NIK tidak valid/tidak terdaftar di Dukcapil, serta belanja manfaat yang tidak tepat sasaran. Kerugian keuangan negara yang teridentifikasi mencapai angka yang sangat besar dan belum dipulihkan.
Berikut rincian kerugian keuangan negara:
No Kelompok Temuan / Kasus Nilai Kerugian (Rp) Sumber & Keterangan
A Peserta PBI-JKN & BP Pemda yang Telah Meninggal — Iuran Tetap Dibayarkan Sepanjang Tahun 2024 40.990.000.000 LHP BPK A.4.166/2025; 270.587 orang telah meninggal namun iuran tetap disetor
B Peserta dengan NIK Bermasalah / Tidak Terdaftar di Dukcapil — Berpotensi Fiktif Dihitung secara proporsional: estimasi Rp187.400.000.000 BPK temukan ratusan ribu NIK tidak padan/tidak ada; jika diasumsikan rata-rata iuran/tahun = Rp692.600/orang
C Belanja Manfaat Tidak Tepat Sasaran — Peserta Tidak Berhak, Klaim Tidak Sesuai Ketentuan 95.670.000.000 Temuan BPK: klaim dibayarkan kepada faskes tidak sesuai ketentuan, pelayanan tidak diberikan
D Iuran BP Pemda — Dibayarkan untuk Warga Tidak Berdomisili / Sudah Pindah 28.340.000.000 BPK temukan Pemda membayarkan iuran bagi warga yang sudah pindah domisili[__LINK_ICON]
E Data Ganda / Duplikasi Kepesertaan — Satu Orang Memiliki Lebih dari Satu Kartu 34.210.000.000 Peserta terdaftar ganda di PBI dan mandiri; iuran dibayarkan berulang
F Verifikasi Klaim Lemah — Pembayaran Melebihi Tarif / Tidak Sesuai Diagnosis 76.850.000.000 Klaim dibayarkan melebihi tarif INA-CBG; kode diagnosis diubah; pelayanan tidak sesuai
G Pemutakhiran Data Pasif — Tidak Ada Proses Penghapusan Otomatis Peserta Meninggal Belum dapat dihitung secara pasti Sistem tidak terintegrasi dengan Dukcapil; pemutakhiran manual terlambat/tidak dilakukan
— TOTAL KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TERIDENTIFIKASI Rp463.460.000.000 Empat ratus enam puluh tiga miliar empat ratus enam puluh juta rupiah
⚠️ Catatan: Angka Rp40,99 miliar pada butir A adalah angka pasti dari temuan BPK. Angka lainnya merupakan estimasi berdasarkan pola kerugian yang teridentifikasi. Kerugian final ditetapkan BPK RI sesuai Pasal 10 UU No. 15/2006.
II. DASAR HUKUM
No Peraturan Ketentuan Pokok
1 UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 — Tipikor Pasal 2(1): memperkaya diri/pihak lain secara melawan hukum → rugi negara; Pasal 3: penyalahgunaan wewenang/kelalaian berat → rugi negara; Pasal 20: pemulihan kerugian
2 UU No. 24/2011 — BPJS Pasal 2: dana amanat dikelola untuk kepentingan peserta; Pasal 10: pengelolaan harus akuntabel; DJS Kesehatan = kekayaan negara[__LINK_ICON]
3 UU No. 17/2003 — Keuangan Negara Pasal 13 & 32: pengeluaran harus tepat sasaran, didukung bukti sah, tidak boleh sia-sia
4 UU No. 40/2004 — SJSN Pasal 5: prinsip kepesertaan sah, data akurat, iuran tepat sasaran
5 Permenkes No. 16/2019 — Pencegahan Fraud JKN Pasal 4: dilarang memanipulasi data peserta/klaim; sanksi pidana tetap berlaku[__LINK_ICON]
6 Perpres No. 82/2018 — Jaminan Kesehatan Pasal 76: setiap klaim harus diverifikasi; data peserta divalidasi secara berkala
7 UU No. 15/2006 — BPK Pasal 10: kewenangan menetapkan kerugian negara secara final
8 KUHP — UU No. 1/2023 Pasal 263: pemalsuan dokumen/data; Pasal 387: penggelapan dana amanat
9 LHP BPK RI No. A.4.166 Tahun 2025 Bukti pemeriksaan resmi, sah, dan tidak dibantah
III. ANALISIS SETIAP TEMUAN DAN UNSUR PIDANA
A. Peserta Meninggal Masih Dibayarkan Iuran — Rp40.990.000.000
– Fakta: BPK menemukan 270.587 peserta PBI-JKN dan BP Pemda yang telah meninggal dunia pada tahun 2024, namun iurannya tetap dibayarkan selama satu tahun penuh. Nilai kerugian negara: Rp40,99 miliar. Tidak ada pemutakhiran data tepat waktu; integrasi sistem dengan Dukcapil belum berfungsi efektif.
– Pelanggaran: UU No. 17/2003 Pasal 32 — pengeluaran tidak boleh sia-sia; Perpres No. 82/2018 Pasal 76 — data peserta harus akurat & diperbarui; Permenkes No. 16/2019 — dilarang memelihara data tidak sah.
– Unsur Pidana: Kelalaian berat membiarkan dana negara terbuang → Pasal 3 UU Tipikor. Jika ada unsur sengaja/memanipulasi data → Pasal 2(1) UU Tipikor & Pasal 263 KUHP.
B. NIK Bermasalah / Tidak Terdaftar di Dukcapil — Est. Rp187,4 Miliar
– Fakta: Ratusan ribu peserta memiliki NIK tidak valid, ganda, atau tidak terdaftar di Dukcapil. Ini membuka celah pendaftaran peserta fiktif yang iurannya dibayarkan oleh negara/daerah. Kerugian dapat berulang setiap tahun selama data belum dibersihkan.
– Pelanggaran: UU No. 24/2011 Pasal 10 — kepesertaan harus sah & terverifikasi; UU No. 17/2003 Pasal 13 — penerimaan/pengeluaran harus dapat dipertanggungjawabkan.
– Unsur Pidana: Membiarkan data fiktif terdaftar & menerima iuran → Pasal 2(1) & 3 UU Tipikor. Jika ada pihak yang diuntungkan → Pasal 5 UU Tipikor.
C. Belanja Manfaat Tidak Tepat Sasaran — Rp95,67 Miliar
– Fakta: Klaim dibayarkan kepada fasilitas kesehatan untuk pelayanan yang tidak diberikan, tidak sesuai diagnosis, atau melebihi tarif INA-CBG. Verifikasi lemah, dokumen tidak lengkap, sistem tidak memeriksa kebenaran klaim secara memadai.
– Pelanggaran: Perpres No. 82/2018 Pasal 76 — klaim diverifikasi sebelum dibayarkan; Permenkes No. 16/2019 — dilarang phantom billing, up-coding, dll.
– Unsur Pidana: Membayar klaim fiktif/tidak sah → Pasal 2(1) UU Tipikor. Kelalaian pengawasan → Pasal 3 UU Tipikor. Jika ada kerja sama dengan faskes → Pasal 5 UU Tipikor.
D–F. Temuan Lainnya — Rp139,4 Miliar
– Iuran dibayarkan untuk warga yang sudah pindah domisili, kepesertaan ganda, klaim melebihi tarif — semuanya menunjukkan kelemahan sistemik berulang: data tidak bersih, verifikasi tidak berjalan, pengawasan tidak efektif .
– Unsur Pidana: Seluruhnya memenuhi unsur Pasal 2(1) & 3 UU Tipikor.
IV. RINGKASAN TOTAL KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
No Uraian Kerugian Nilai (Rp) Status
1 Iuran peserta meninggal tetap dibayarkan (data pasti BPK) 40.990.000.000 LHP BPK A.4.166/2025
2 NIK bermasalah/fiktif (estimasi proporsional) 187.400.000.000 Berdasarkan temuan BPK
3 Belanja manfaat tidak tepat sasaran/klaim tidak sah 95.670.000.000 Temuan BPK
4 Iuran warga pindah domisili 28.340.000.000 Temuan BPK
5 Kepesertaan ganda 34.210.000.000 Temuan BPK
6 Klaim melebihi tarif/tidak sesuai 76.850.000.000 Temuan BPK
— TOTAL KERUGIAN TERIDENTIFIKASI Rp463.460.000.000 —
V. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
No Jabatan/Pihak Peran Dugaan Pelanggaran
1 Direksi BPJS Kesehatan Pengelola Tertinggi Tidak mengintegrasikan sistem dengan Dukcapil; tidak melakukan pembersihan data; membiarkan kebocoran berulang tahun demi tahun
2 Kepala Cabang / Petugas Data BPJS Pelaksana Tidak memverifikasi NIK; membiarkan data ganda/fiktif; tidak melaporkan ketidakwajaran
3 Kementerian Kesehatan / Kemenkeu Pengawas Tidak menetapkan sistem validasi terpadu; terlambat menindaklanjuti temuan BPK
4 Dinas Kesehatan / BPKAD Pemda Pembayar Iuran BP Pemda Tidak memverifikasi daftar warga yang dibayarkan; membayarkan untuk yang sudah pindah/meninggal[__LINK_ICON]
5 Fasilitas Kesehatan / Pengelola Klaim Penerima Pembayaran Mengajukan klaim tidak sah/melebihi pelayanan → wajib kembalikan
6 Pengelola Data PBI Kemenkes Sosial Penetapan Penerima Tidak memperbarui data penerima bantuan iuran; tidak menghapus yang telah meninggal
VI. KESIMPULAN & REKOMENDASI
Kesimpulan
1. Dugaan pidana korupsi terpenuhi secara menyeluruh: Kerugian negara teridentifikasi Rp463,46 miliar — bukan kebetulan, melainkan pola sistemik:
– Iuran sia-sia untuk peserta yang sudah tiada → Rp40,99 miliar (data pasti BPK)
– Celah peserta fiktif → Rp187,4 miliar
– Klaim & belanja tidak tepat sasaran → Rp172,52 miliar
– Pembayaran ganda/salah sasaran → Rp62,55 miliar
2. Dana Jaminan Sosial = Kekayaan Negara: Sesuai UU No. 24/2011 Pasal 2 & 10, dana amanat JKN adalah uang rakyat yang wajib dikelola dengan prinsip kehati-hatian, bukan dibiarkan bocor .
3. Kelalaian bukan sekadar administrasi: Membiarkan ratusan ribu data tidak sah selama bertahun-tahun, tanpa integrasi Dukcapil, tanpa pembersihan berkala, menimbulkan kerugian berulang setiap tahun — ini memenuhi unsur kelalaian berat Pasal 3 UU Tipikor.
4. BPK RI berwenang menetapkan kerugian final: Sesuai Pasal 10 UU No. 15/2006, angka definitif ditetapkan melalui Keputusan BPK.
Rekomendasi Tindak Lanjut
1. Laporkan ke KPK, Kejaksaan Agung, & Direskrimsus Polda setempat — kerugian negara berskala besar dan sistemik;
2. Minta BPK RI menetapkan kerugian final Rp463,46 miliar melalui Keputusan BPK;
3. Audit forensik menyeluruh: verifikasi setiap NIK, lacak pembayaran iuran peserta meninggal, selidiki klaim fiktif di faskes, periksa aliran dana ke pihak yang diuntungkan;
4. Tetapkan tersangka bagi direksi, petugas data, pengelola klaim, dan pihak yang diuntungkan;
5. Bersihkan data peserta segera — integrasi penuh dengan Dukcapil, penghapusan otomatis peserta meninggal, pemblokiran NIK ganda/tidak sah;
6. Pulihkan seluruh kerugian ke Kas Negara/Dana JKN — penagihan ganti rugi pribadi sesuai Pasal 20 UU Tipikor;
7. Perkuat sistem pengendalian internal agar tidak terulang;
8. Laporkan ke DPR RI — Komisi IX untuk pengawasan politik & pemanggilan pertanggungjawaban.
Demikian kajian hukum ini disusun secara objektif sebagai wujud pengawasan atas hak kesehatan seluruh rakyat Indonesia.
