Oleh: Daeng Supriyanto, S.H., M.H. (Pengamat Hukum Tata Negara)
Dalam ruang wacana demokrasi yang hidup dan dinamis, persoalan kualifikasi seorang pejabat publik—terutama yang akan menduduki jabatan kedua tertinggi dalam struktur negara—tidak pernah sekadar menjadi perkara teknis administratif semata, melainkan merupakan cerminan dari pemahaman kita yang paling mendasar mengenai makna hukum, keadilan, dan kedaulatan konstitusi. Pernyataan tegas Denny yang menyatakan bahwa “intinya, diskualifikasi Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden karena tidak memenuhi syarat cawapres”, serta enam poin tuntutan utama yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, membuka ruang refleksi filosofis yang mendalam mengenai bagaimana kita memaknai batasan, syarat, dan tujuan keberadaan hukum dalam mengatur kehidupan bernegara. Persoalan ini, jika dilihat dengan kacamata intelektual dan filsafat hukum, bukan sekadar pertikaian antar-pihak atau perebutan kekuasaan, melainkan ujian sejati atas konsistensi kita dalam menjaga prinsip bahwa negara ini dibangun di atas landasan hukum, bukan atas kehendak semata atau kekuatan politik.
Secara hakiki, konstitusi—UUD 1945—adalah hukum dasar tertinggi yang berfungsi sebagai kontrak sosial yang disepakati oleh seluruh rakyat Indonesia. Di dalamnya tertanam nilai-nilai yang menjadi dasar legitimasi segala kekuasaan dan jabatan negara. Syarat-syarat yang ditetapkan untuk menduduki jabatan Wakil Presiden, termasuk ketentuan mengenai pendidikan, bukanlah sekadar daftar persyaratan formal yang dibuat untuk mempersulit atau memudahkan seseorang, melainkan merupakan perwujudan dari pertimbangan rasional dan etis bangsa ini mengenai kualitas, kemampuan, dan kelayakan moral serta intelektual yang harus dimiliki oleh mereka yang akan memegang amanah mengelola urusan negara. Dalam filsafat hukum, syarat-syarat tersebut adalah bentuk dari apa yang disebut sebagai kepatuhan material: bahwa seseorang tidak hanya harus memenuhi prosedur pencalonan, tetapi juga harus memiliki substansi kualifikasi yang sesuai dengan apa yang dituntut oleh hukum dasar. Ketika seseorang dianggap tidak memenuhi salah satu syarat pokok tersebut, maka seluruh proses penetapannya—sebagaimana yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)—menjadi rapuh secara yuridis, karena ia berdiri di atas dasar yang tidak selaras dengan prinsip kebenaran hukum itu sendiri.
Tuntutan kedua dalam permohonan tersebut, yaitu diskualifikasi Gibran Rakabuming Raka karena ketidaksesuaian syarat pendidikan, membawa kita pada pemikiran mendasar tentang makna “kelayakan” dalam jabatan publik. Dalam pandangan filsafat politik, jabatan negara bukanlah hak milik pribadi atau hadiah politik, melainkan amanah yang dibebankan kepada individu yang dianggap mampu memikul tanggung jawab besar demi kepentingan umum. Syarat pendidikan, misalnya, merupakan manifestasi dari kepercayaan bangsa bahwa pemimpin harus memiliki dasar pengetahuan, wawasan, dan cara berpikir yang memadai untuk mengambil keputusan yang kompleks, strategis, dan berakibat luas bagi kehidupan rakyat. Jika syarat ini diabaikan atau dianggap tidak mengikat, maka kita sedang menggerogoti esensi dari prinsip bahwa kekuasaan harus disandarkan pada kemampuan dan kelayakan, bukan pada faktor-faktor lain yang tidak diatur oleh konstitusi. Diskualifikasi yang dimohonkan di sini bukanlah bentuk penolakan terhadap individu tertentu, melainkan bentuk penegasan kembali bahwa hukum memiliki batas yang mutlak, dan setiap warga negara—tanpa memandang latar belakang, nama besar, atau dukungan politik—harus tunduk dan patuh pada ketentuan yang berlaku. Di sinilah letak keadilan universal: hukum harus berlaku sama bagi semua, baik yang kuat maupun yang lemah, baik yang populer maupun yang tidak.
Selanjutnya, tuntutan untuk membatalkan seluruh keputusan KPU terkait penetapan Gibran sebagai Calon Wakil Presiden mengarahkan kita pada pemahaman mengenai sifat dan kewenangan lembaga penyelenggara pemilu. KPU sebagai lembaga yang diberi mandat oleh undang-undang, memiliki wewenang, namun wewenang itu sendiri tidaklah mutlak dan tidak terlepas dari batasan hukum. Dalam filsafat hukum administrasi negara, setiap tindakan pejabat atau lembaga negara harus didasarkan pada hukum dan tidak boleh melampaui apa yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan. Tindakan KPU yang menetapkan seseorang yang diduga tidak memenuhi syarat, secara filosofis dapat dikategorikan sebagai tindakan yang bercacat hukum, karena ia bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu konstitusi. Oleh karena itu, pembatalan keputusan tersebut bukanlah upaya meruntuhkan kewenangan lembaga, melainkan upaya memulihkan ketertiban hukum yang terganggu. Hal ini menegaskan kembali prinsip bahwa lembaga negara ada untuk melayani hukum dan rakyat, bukan untuk menciptakan hukum sendiri atau memutarbalikkan ketentuan yang telah ada demi kepentingan kelompok tertentu. Hukumlah yang menjadi penguasa tertinggi, bukan lembaga atau individu yang menjalankannya.
Tuntutan berikutnya, yaitu pembatalan pelantikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) serta perintah untuk mengadakan pemilihan ulang Wakil Presiden, membawa kita masuk ke dalam inti kedaulatan rakyat dan tata cara pelimpahan kekuasaan. MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang memegang kedaulatan rakyat, bertindak berdasarkan amanat konstitusi. Pelantikan adalah momen sakral di mana kekuasaan disahkan secara sah dan adil. Namun, keabsahan itu hanya ada jika subjek yang dilantik memang memenuhi syarat dan dipilih melalui proses yang benar. Jika sejak awal dasar penetapannya cacat hukum, maka pelantikan yang dilakukan pun kehilangan landasan keabsahannya, karena kebenaran prosedur dan kebenaran substansi adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dalam hukum tata negara.
Perintah untuk memilih Wakil Presiden baru sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, dalam kerangka berpikir filosofis, adalah bukti nyata bahwa konstitusi kita dirancang sebagai sistem yang utuh dan tertutup, namun sekaligus lentur dalam memberikan jalan keluar ketika terjadi kekosongan atau ketidaksesuaian hukum. Konstitusi tidak membiarkan negara berada dalam kekacauan atau ketidakpastian hukum; ia menyediakan jalur penyelesaian yang jelas, terstruktur, dan terukur—seperti tenggat waktu 60 hari yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum berfungsi sebagai pemelihara ketertiban dan stabilitas negara. Pemilihan ulang yang dimohonkan bukanlah bentuk ketidaksukaan terhadap hasil politik, melainkan upaya mengembalikan posisi jabatan Wakil Presiden ke dalam jalur yang benar, yaitu jabatan yang diisi oleh mereka yang sah, layak, dan memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan oleh dasar negara. Dengan demikian, rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi tidak dirugikan oleh keberadaan pejabat yang kedudukannya tidak didasari oleh kebenaran hukum.
Terakhir, tuntutan untuk memuat putusan tersebut secara resmi dalam Berita Negara adalah penutup rantai kepatuhan hukum yang sempurna. Secara filosofis, pemuatan ini bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan wujud dari prinsip publikasi dan kepastian hukum. Setiap keputusan hukum yang memengaruhi struktur negara dan hak-hak warga negara harus diketahui oleh umum, harus menjadi pengetahuan publik, dan harus memiliki kekuatan mengikat yang nyata. Tanpa publikasi, hukum atau keputusan itu seolah-olah tidak ada, atau hanya berlaku di ruang tertutup, yang bertentangan dengan sifat hukum yang terbuka, umum, dan mengikat siapa saja. Langkah ini menegaskan bahwa penegakan hukum harus terang benderang, tidak ada yang disembunyikan, dan kebenaran hukum harus diumumkan agar menjadi pedoman bagi seluruh warga negara dan lembaga negara dalam bertindak ke depannya.
Secara keseluruhan, apa yang terangkum dalam enam poin tuntutan tersebut adalah lebih dari sekadar sengketa hukum biasa. Ia adalah refleksi dari perjuangan abadi dalam kehidupan bernegara: perjuangan untuk menempatkan hukum pada kedudukan yang paling tinggi, memastikan bahwa setiap kekuasaan dijalankan sesuai dengan aturan main yang disepakati, dan menjaga agar demokrasi kita tidak tergelincir menjadi kekuasaan yang tidak terikat aturan. Di dalam setiap poin itu tersimpan nilai-nilai luhur: keadilan yang tidak memihak, kepastian hukum yang kokoh, kelayakan pemimpin yang terjamin, serta penghormatan mutlak terhadap konstitusi sebagai kontrak sosial bangsa.
Persoalan ini mengingatkan kita pada pemikiran filsuf hukum besar, seperti Hans Kelsen yang mengajarkan tentang hierarki norma hukum—bahwa norma yang lebih rendah harus selalu selaras dengan norma yang lebih tinggi—atau John Locke yang menegaskan bahwa kekuasaan pemerintah terbatas dan harus bertujuan menjaga hak-hak rakyat. Jika syarat-syarat konstitusional dapat diabaikan begitu saja, maka kita sedang meruntuhkan seluruh tatanan hukum yang telah dibangun dengan susah payah, dan membuka pintu bagi berkuasanya kehendak pribadi di atas aturan bersama.
Pada akhirnya, diskualifikasi yang dimohonkan bukanlah akhir dari sebuah proses politik, melainkan awal dari penegasan kembali jati diri bangsa Indonesia sebagai negara hukum. Mahkamah Konstitusi, dalam memutus perkara ini, tidak sedang memutus nasib satu orang saja, melainkan sedang memutus nasib prinsip-prinsip dasar yang menjaga keutuhan negara ini. Putusan yang nanti dijatuhkan akan menjadi tonggak sejarah: apakah kita benar-benar menjadikan hukum sebagai panglima, ataukah hukum hanyalah alat yang dapat ditekuk dan diubah sesuai arah angin politik. Bagi kita yang meyakini bahwa negara ini harus dibangun di atas kebenaran dan kepatuhan, maka upaya penegakan syarat dan kualifikasi ini adalah kewajiban intelektual dan moral, demi memastikan bahwa amanah rakyat hanya disandarkan kepada mereka yang benar-benar layak, memenuhi syarat, dan berjalan seiring dengan jalan konstitusi.
