Disusun Oleh: Daeng Supriyanto, S.H., M.H.
Pengamat Hukum Tatanegara
I. Pendahuluan: Etika dan Logika Kewenangan Negara
Negara bukan sekadar kumpulan bangunan, lambang, atau kekuasaan yang berjalan atas nama mayoritas. Negara adalah sebuah perjanjian luhur—kontrak sosial yang ditandatangani oleh setiap warga melalui pengabdiannya, pembayaran pajaknya, dan kepercayaan yang diamanatkannya kepada para penyelenggara pemerintahan. Dalam tatanan inilah, setiap rupiah yang terkumpul di kas negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah, bukanlah milik penguasa, melainkan titipan rakyat yang harus dikelola dengan niat tulus, kebijaksanaan jernih, dan pertanggungjawaban mutlak di hadapan hukum maupun di hadapan Tuhan Yang Maha Esa.
Ketika aliran dana berbelok dari jalur yang telah ditetapkan undang-undang, maka tidak sekadar terjadi pelanggaran administratif belaka. Lebih dari itu, terjadi pelanggaran terhadap hakikat keadilan, pembengkaran makna kewenangan, dan penistaan terhadap kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat yang hidup sederhana, yang kadang berpeluh keringat bahkan menahan lapar demi memajukan peradaban bersama.
Salah satu fenomena yang mengundang kegelisahan mendalam dalam kehidupan ketatanegaraan kita belakangan ini adalah pemberian dana hibah dari Pemerintah Daerah kepada lembaga-lembaga penegak hukum yang bersifat vertikal, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia. Fenomena ini, jika ditelaah secara mendalam, bukan sekadar masalah aliran uang, melainkan gejala krisis moral dan kelemahan struktur hukum yang mengancam kemandirian penegakan keadilan itu sendiri.
II. Hakikat Dana Hibah dan Tujuannya Menurut Hukum
Secara filosofis, hibah adalah pemberian sesuatu tanpa imbalan yang timbul dari keikhlasan, ketulusan, dan semangat kebersamaan untuk kemaslahatan umum. Namun dalam kerangka keuangan negara, dana hibah bukanlah pemberian pribadi seorang pemimpin kepada siapa pun yang dikehendakinya. Dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki ikatan hukum yang tegas, terikat pada aturan, dan harus diarahkan untuk tujuan yang jelas: kepada masyarakat, kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan, atau lembaga nirlaba yang berkontribusi langsung pada kesejahteraan rakyat.
Dasar hukum yang mengatur hal ini antara lain:
– Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menegaskan bahwa setiap pengeluaran belanja negara/daerah harus didasarkan pada kepastian hukum, efisiensi, efektivitas, dan keadilan.
– Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa alokasi anggaran daerah ditujukan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
– Peraturan Pemerintah terkait Hibah Daerah yang secara eksplisit membatasi penerima hibah dan menegaskan bahwa lembaga negara yang bersifat vertikal—yang anggaran operasionalnya telah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)—tidak masuk dalam kategori penerima dana hibah daerah.
– Ketentuan terkait APBN yang secara jelas membiayai seluruh kebutuhan operasional, penggajian, pengadaan sarana prasarana, hingga pembangunan gedung Kepolisian dan Kejaksaan sebagai lembaga negara yang berada di bawah struktur pemerintahan pusat.
Kepolisian dan Kejaksaan adalah pilar penegakan hukum yang keberadaannya dijamin konstitusi dan dibiayai secara penuh oleh negara melalui APBN. Anggaran yang disalurkan sangat besar, direncanakan secara terpusat, dan disusun untuk menjamin kemandirian, kinerja, serta kewibawaan kedua lembaga tersebut. Jika demikian, pertanyaan mendasar yang muncul adalah: mengapa pemerintah daerah justru mengalokasikan dana rakyat kepada lembaga yang sudah memiliki anggaran sendiri dari pusat?
III. Penyimpangan Logika dan Motif Tersembunyi
Fenomena ini tidak dapat dipisahkan dari kenyataan bahwa di banyak tempat, pemberian dana hibah semacam itu tidak lahir dari semangat kerja sama yang sejati, melainkan lahir dari ketakutan, kepentingan pribadi, serta upaya membangun “kekebalan” bagi para pemimpin daerah yang menyadari adanya kejanggalan dalam pengelolaan keuangan daerahnya sendiri.
Secara filosofis, ini adalah peristiwa di mana kekuasaan eksekutif berupaya “membeli” kewibawaan lembaga penegak hukum. Ketika dana daerah dipindahkan ke lembaga yang seharusnya mengawasi dan menindak pelanggaran hukum, maka terciptalah ikatan kepentingan yang mematikan keadilan. Sang pemberi merasa telah “berbuat baik” dan berharap kebaikan itu dibalas dengan kelonggaran mata. Sang penerima, di sisi lain, terjebak dalam posisi yang mempersulit kemandiriannya—bagaimana mungkin seseorang yang menerima bantuan dari pihak yang diperiksa dapat memeriksa dengan objektif dan tanpa belas kasihan?
Inilah yang disebut sebagai penyimpangan struktural: pelanggaran yang tidak hanya terjadi pada satu titik, melainkan membentuk pola yang mengubah fungsi lembaga penegak hukum dari pengawas menjadi sekutu. Dana hibah yang seharusnya melayani rakyat—membangun jalan desa, menyediakan air bersih, membiayai kesehatan dan pendidikan anak-anak yang membutuhkan—dialihkan untuk membiayai kepentingan perlindungan diri para penguasa. Rakyat yang seharusnya menjadi penerima manfaat justru menjadi korban, karena hak-haknya yang seharusnya dipenuhi melalui anggaran daerah dikurangi demi menjaga keamanan jabatan mereka yang berkuasa.
IV. Dampak pada Keadilan dan Kemandirian Penegak Hukum
Jika dibiarkan, praktik ini akan menumbuhkan kebiasaan buruk yang merusak fondasi negara hukum. Keadilan tidak lagi menjadi milik kebenaran, melainkan menjadi milik mereka yang mampu menyisihkan sebagian anggaran untuk “menjinakkan” aparat penegak hukum. Kemandirian lembaga penegak hukum menjadi dipertanyakan di mata masyarakat. Kepercayaan publik yang begitu mahal harganya akan terkikis perlahan, digantikan oleh keraguan, ketidakpercayaan, dan akhirnya ketidakpatuhan luas terhadap hukum.
Lebih dari itu, pemberian hibah semacam ini melanggar prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Bagaimana mungkin rakyat kecil yang bersalah diadili dengan tegas, sementara pejabat yang mengalihkan dana rakyat demi melindungi dirinya sendiri berjalan bebas tanpa tersentuh hukum? Di sinilah letak ketidakadilan yang paling menyakitkan: hukum tampak seolah-olah bersisi dua—satu sisi bagi mereka yang memiliki kekuasaan dan akses, sisi lain bagi rakyat yang tak berdaya.
V. Kesimpulan dan Seruan Kembali pada Jalan Benar
Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi hukum dan keadilan, kita harus berani menyadarkan diri kita sendiri: dana rakyat adalah untuk rakyat. Setiap pemindahan alokasi yang menyimpang dari tujuan itu adalah pengkhianatan terhadap amanat yang dipercayakan. Pemerintah daerah harus memahami bahwa kehormatan kekuasaan tidak dijaga dengan memberikan uang kepada mereka yang seharusnya mengawasi, melainkan dengan mengelola keuangan negara secara jujur, transparan, dan taat asas sejak awal.
Bagi lembaga penegak hukum, menerima dana semacam itu—meskipun dalam bentuk hibah—adalah tindakan yang merusak kemandirian dan wibawa yang diwarisi. Lembaga ini berdiri tegak bukan karena pemberian pejabat daerah, melainkan karena kepercayaan seluruh rakyat Indonesia. Jika kepercayaan itu hilang, maka kekuatan hukum pun lenyap.
Kita semua adalah penjaga keadilan. Tidak ada yang boleh berpura-pura tidak tahu. Tidak ada yang boleh diam saja melihat hak rakyat diambil untuk kepentingan segelintir orang. Mari kita kembali pada jalan lurus: menegakkan aturan sebagaimana adanya, mengembalikan dana kepada mereka yang berhak menerimanya, dan menjadikan hukum bukan sekadar alat untuk menindas yang lemah, melainkan pelindung bagi seluruh rakyat, tanpa kecuali.
