Oleh: Daeng Supriyanto, S.H., M.H.
Pemerhati Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Peristiwa penyerahan diri Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, ke hadapan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu, 3 Juni 2026, bukan sekadar peristiwa hukum biasa yang dapat dibaca secara datar dalam lembaran berita. Lebih dari itu, peristiwa ini membuka ruang refleksi mendalam mengenai hakikat kekuasaan, martabat manusia, serta hubungan antara penguasa dan prinsip keadilan yang menjadi fondasi kehidupan bernegara. Ketika seseorang yang menduduki posisi strategis dalam struktur negara akhirnya hadir di hadapan lembaga penegak hukum, kita dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan mendasar yang telah menggema sepanjang sejarah pemikiran filsafat politik: Apakah kekuasaan mampu menundukkan hukum, atau justru hukumlah yang menjadi penyangga keabsahan setiap kekuasaan?
Dalam pandangan filsafat hukum, kekuasaan yang tidak dibatasi oleh akal sehat dan prinsip keadilan hanyalah bentuk kekuasaan semata, yang berpotensi berubah menjadi tirani yang merusak tatanan sosial. Seperti yang dikemukakan oleh filsuf Yunani, Aristoteles, manusia adalah makhluk politik yang hidup dalam komunitas, namun komunitas tersebut hanya dapat bertahan jika di dalamnya berlaku hukum yang adil dan sama bagi setiap warganya—tanpa memandang jabatan, pangkat, atau kedudukan sosial. Penyerahan diri ini, dengan cara apapun kita menilainya, menjadi bukti nyata bahwa dalam sebuah negara hukum, tidak ada satu pun individu yang berada di atas hukum. Posisi sebagai wakil menteri, jabatan tinggi yang dianugerahi amanah rakyat, tidak serta-merta menciptakan kekebalan diri dari tanggung jawab atas perbuatan yang diduga melanggar aturan yang disepakati bersama.
Kasus yang berkaitan dengan pengurusan izin tinggal warga negara asing, sebagaimana diungkap dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK, mengingatkan kita pada bagaimana ruang pelayanan publik dapat menjadi medan pertempuran antara kepentingan umum dan keinginan pribadi yang mementingkan diri sendiri. Filsuf modern seperti Immanuel Kant mengajarkan bahwa setiap tindakan manusia harus dinilai berdasarkan apakah tindakan tersebut dapat dijadikan sebagai kaidah umum yang berlaku bagi semua orang. Jika dalam pengurusan dokumen kenegaraan diterapkan standar ganda—di mana ada jalan pintas bagi mereka yang memiliki akses atau bersedia memberikan imbalan—maka hancurlah sudah esensi pelayanan publik itu sendiri. Pelayanan negara semestinya merupakan perwujudan dari kebajikan publik, bukan barang dagangan yang dapat diperjualbelikan untuk keuntungan segelintir pihak.
Kita juga perlu merenungkan dimensi etis yang menyertai peristiwa ini. Ketika seorang pejabat akhirnya memutuskan untuk hadir di hadapan penegak hukum, hal tersebut memunculkan makna mengenai tanggung jawab moral dan hukum. Dalam filsafat etika, tanggung jawab bukanlah sekadar kewajiban yang dipaksakan dari luar, melainkan kesadaran batin bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan. Meskipun proses hukum masih berjalan dan asumsi tidak bersalah tetap harus dijunjung tinggi sebagai hak asasi setiap individu, langkah ini menjadi titik temu antara kehendak penegakan hukum dan kesadaran bahwa kekuasaan harus berakhir di hadapan kebenaran. Peristiwa ini juga menegaskan bahwa negara tidak berjalan atas dasar kehendak individu, melainkan di atas fondasi aturan yang disusun untuk melindungi kepentingan bersama.
Namun, di balik proses hukum yang berjalan, terdapat pula tantangan mendasar yang harus terus dihadapi oleh bangsa ini. Mengapa ruang pelayanan yang seharusnya sederhana dan transparan justru sering kali diwarnai dugaan praktik yang menyimpang? Hal ini membawa kita pada pemikiran filsuf politik, John Locke, yang menyatakan bahwa pemerintah dibentuk untuk melindungi hak-hak alamiah warganya, dan ketika pemerintah atau pejabatnya menyimpang dari tujuan tersebut, maka ia telah kehilangan dasar keabsahannya. Dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengurusan izin tinggal tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi lebih dari itu, merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Kepercayaan adalah modal sosial yang paling berharga; jika ia retak, maka akan sulit bagi negara untuk membangun kerja sama dan kebersamaan yang harmonis.
Sebagai penutup refleksi ini, peristiwa penyerahan diri Wakil Menteri Silmy Karim hendaknya dilihat sebagai sebuah pelajaran kolektif. Ia menjadi cermin yang memperlihatkan bahwa dalam dinamika kehidupan bernegara, hukum tetap menjadi tiang yang tidak boleh digoyahkan. Kekuasaan sejatinya adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, bukan alat untuk memperkaya diri atau melindungi kepentingan pribadi. Semoga proses hukum yang berjalan nantinya dapat mengungkap kebenaran secara objektif, menegakkan keadilan tanpa pandang bulu, serta mengembalikan keyakinan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan dan keadilan bagi seluruh warganya.
Tulisan ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili lembaga atau pihak manapun. Proses hukum yang sedang berjalan wajib dihormati, dan hak pembelaan bagi setiap tersangka harus tetap dijamin sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
