Oleh: Daeng Supriyanto SH MH selaku pimpinan redaksi media online
I. PENGANTAR: NEGARA SEBAGAI RUANG KEHIDUPAN BERSAMA
Dalam filsafat politik, negara bukanlah sekadar entitas administratif yang memiliki batas wilayah dan penduduk. Ia adalah sebuah moral community—komunitas moral di mana kekayaan yang terkumpul di dalamnya adalah manifestasi dari kepercayaan, kerja keras, dan hak hidup jutaan manusia. Oleh karena itu, mengelola keuangan negara bukan sekadar urusan akuntansi, melainkan urusan menjaga martabat, keadilan, dan kelangsungan peradaban itu sendiri.
Baru-baru ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali membuka lembaran realitas yang pahit namun harus ditelan dengan keberanian. Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2025, terungkap fakta bahwa kerugian negara mencapai angka fantastis Rp6,80 triliun, ditambah indikasi kerugian lain senilai Rp274,60 miliar. Angka-angka ini bukan sekadar data statistik yang dingin, melainkan jeritan dari sistem yang masih menyisakan celah, dan cerminan dari ketidakberesan yang masih merongrong fondasi tata kelola bangsa.
II. CELAH SISTEM DAN RONGA KETIDAKJELASAN
Filsuf Yunani, Aristoteles, pernah berkata bahwa “Keadilan adalah pusat dari segala kebajikan”. Namun, keadilan sulit ditegakkan jika sistem yang dibangun masih memiliki celah. Temuan BPK menunjukkan bahwa di balik struktur birokrasi yang megah, masih terdapat ruang-ruang gelap di mana hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Kerugian Rp6,80 triliun itu adalah bukti nyata bahwa tata kelola kita belum sepenuhnya sempurna. Masih ada ketidaktegasan, masih ada kelengahan, dan sayangnya, masih ada niat untuk memanfaatkan kelemahan tersebut. Seperti sebuah kapal yang memiliki banyak lubang, tidak peduli seberapa besar kapal itu, jika lubang-lubang itu tidak segera ditambal, maka lambat laun kapal itu akan tenggelam. Celah inilah yang harus menjadi perhatian utama, bukan hanya untuk ditutup, tapi untuk diperbaiki akar masalahnya.
III. IRONI DI SEKTOR ENERGI: DARAH PERADABAN YANG DIKERINGKAN
Salah satu temuan yang paling menyayat hati dan memancing refleksi mendalam adalah praktik di sektor energi. Terungkap adanya aktivitas illegal drilling yang hasilnya justru dibebankan kepada negara sebagai cost recovery senilai Rp1,71 triliun.
Ini adalah sebuah ironi yang memilukan. Bagaimana mungkin aktivitas yang melanggar hukum justru mendapatkan “validasi” ekonomi melalui beban negara? Ini mengingatkan kita pada kata-kata filsuf Inggris, Francis Bacon: “Kekuasaan tanpa batas adalah penyakit, dan hukum tanpa penegakan adalah hal yang sia-sia.”
Energi adalah darah yang memutar roda ekonomi dan menerangi kehidupan. Namun, ketika darah itu disedot secara ilegal dan kemudian tagihannya disodorkan kepada rakyat, maka yang terjadi bukan lagi pengelolaan, melainkan eksploitasi. Ini adalah bentuk ketidakadilan struktural di mana kejahatan justru diuntungkan, dan negara yang seharusnya menjadi pelindung malah menjadi pihak yang dirugikan secara terstruktur.
IV. PEMBOROSAN DAN KETIDAKHORMATAN ATAS AMANAH
Laporan ini juga mencatat potensi kerugian dan kekurangan penerimaan sebesar Rp18,53 triliun, serta ketidakhematan dan inefisiensi senilai Rp24,34 triliun. Jika kita baca secara filosofis, inefisiensi dan pemborosan adalah bentuk lain dari dosa terhadap amanah.
Dalam pandangan etika, membuang-buang sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan adalah tindakan yang tidak bermoral. Uang negara adalah uang rakyat. Setiap rupiah yang terbuang sia-sia karena ketidakhati-hatian, karena korupsi, atau karena sistem yang amburadul, adalah hak rakyat yang dicuri perlahan.
Seperti yang dikatakan Mahatma Gandhi, salah satu dosa terbesar sosial adalah “Kekayaan tanpa kerja” dan “Bisnis tanpa moral”. Temuan BPK ini adalah pengingat keras bahwa masih banyak praktik yang berjalan tanpa jiwa, tanpa rasa tanggung jawab, dan tanpa memedulikan nasib orang banyak.
V. CAHAYA DI UJUNG TUNNEL: PENYELAMATAN SEBAGAI BENTUK KEBANGKITAN
Namun, di tengah gambaran yang kelam tersebut, terdapat juga sinar harapan yang harus kita syukuri dan apresiasi. Dari 685 laporan hasil pemeriksaan, BPK mencatat kontribusi penyelamatan keuangan negara sebesar Rp42,87 triliun.
Angka ini adalah bukti bahwa kebenaran masih bisa menang. Ini adalah perwujudan dari prinsip bahwa “Waktu akan mengungkap segalanya”. Tidak peduli seberapa rapat kebohongan disembunyikan, pemeriksaan yang teliti dan integritas yang tinggi akan mampu menguak tabir dan mengembalikan apa yang menjadi hak negara.
Penyelamatan Rp42,87 triliun ini menunjukkan bahwa pengawasan adalah nyawa dari demokrasi. BPK hadir bukan sebagai penuduh, melainkan sebagai penjaga gawang yang memastikan bola tidak masuk ke gawang sendiri. Mereka adalah wujud dari checks and balances yang bekerja, memastikan bahwa kekuasaan tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan.
VI. PENUTUP: PERLU TRANSFORMASI MENTALITAS
Laporan IHPS II Tahun 2025 ini harus menjadi titik balik. Bukan hanya soal memperbaiki sistem, tetapi soal memperbaiki hati dan mentalitas.
Kita membutuhkan lebih dari sekadar aturan. Kita membutuhkan pejabat dan pengelola keuangan yang memiliki integritas—kesatuan utuh antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kita membutuhkan pemimpin yang memahami bahwa jabatan adalah amanah ilahi, bukan ladang penghisapan.
Semoga temuan kerugian Rp6,80 triliun ini tidak hanya menjadi berita yang lewat begitu saja, melainkan menjadi tamparan keras untuk bangun dan berbenah. Karena negara yang besar bukanlah negara yang tidak pernah memiliki masalah, melainkan negara yang memiliki keberanian untuk mengakui kesalahan dan kekuatan untuk memperbaikinya demi keadilan yang sejati.
Palembang, 22 April 2026
Sumber Referensi:
Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2025 – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
