Detiknews.tv – Palembang | Desakan publik terhadap penegakan hukum di Sumatera Selatan kembali memuncak. Puluhan massa dari organisasi BADAI ANTI KORUPSI Sumatera Selatan (Sumsel) melakukan aksi unjuk rasa damai di depan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel, Senin pagi (10/11). Mereka membawa serta laporan resmi dugaan korupsi di tiga instansi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), sekaligus menuding adanya kasus korupsi lama yang sengaja dibiarkan mandek.
Aksi yang dikomandoi Moh Didink Arrahim ini menjadi sinyal kuat bahwa publik mulai kehilangan kesabaran terhadap lembaga penegak hukum daerah yang dianggap lamban dan pilih kasih.
“Kami datang bukan untuk membuat kegaduhan, tapi untuk menagih keadilan. Hukum jangan tumpul ke atas dan tajam ke bawah,” tegas Didink dalam orasinya.
Dalam dokumen laporan resmi yang diterima Kejati Sumsel, BADAI ANTI KORUPSI membeberkan dugaan penyimpangan anggaran pada tiga instansi di lingkungan Pemkab Muratara, Tahun Anggaran 2024, dengan total nilai dugaan kerugian daerah mencapai miliaran rupiah.
1.Satpol PP Muratara
*Dugaan mark-up dana hibah pengamanan Pemilukada 2024 sebesar Rp10 miliar.
*Kelebihan honorarium tim dan panitia mencapai Rp23,4 juta.
*Pembayaran penginapan dinas luar berlebih senilai Rp1,38 juta.
2. Dinas Kesehatan Muratara
Tunjangan pegawai cuti besar dan tugas belajar ganda Rp22,4 juta.
*Belanja barang dan jasa disamarkan sebagai belanja modal Rp1,7 juta.
*Pencatatan aset tidak informatif senilai lebih dari Rp22,3 miliar.
*Aset tanah tercatat ganda Rp14,7 juta.
*Kendaraan dinas rusak berat/hilang dengan nilai Rp255 juta.
3.Dinas Kesbangpol Muratara
*Kelebihan honorarium dan tunjangan pegawai senilai lebih dari Rp349 juta.
Didink menegaskan, laporan tersebut bukan tudingan kosong, melainkan hasil kajian lapangan dan penelusuran data keuangan publik.
“Kami membawa bukti, bukan asumsi. Kalau Kejati Sumsel tidak bergerak, jangan salahkan rakyat Muratara kalau nanti turun dalam jumlah yang lebih besar,” katanya lantang.
Sorotan tajam juga diarahkan terhadap kasus lama yang disebut-sebut tak pernah tuntas di wilayah Lubuk Linggau.
Ikbal, selaku korlap aksi, menuding adanya “tangan tak terlihat” yang menghambat proses hukum kasus dugaan korupsi di lingkungan Satpol PP Muratara.
“Kasus itu sudah ada pemanggilan dan penetapan tersangka, tapi tiba-tiba seperti mati suri. Kami menduga ada bekingan kuat di balik mandeknya kasus itu,” ujarnya.
Massa mendesak Kejati Sumsel segera mengambil alih dan membuka kembali seluruh kasus korupsi yang mangkrak di daerah, termasuk di Muratara dan Lubuk Linggau.
BADAI ANTI KORUPSI menilai, penegakan hukum di daerah terlalu mudah diintervensi oleh kepentingan politik dan kekuasaan lokal.
“Kami ingin Kejati yang baru ini menunjukkan taringnya. Tangkap oknum-oknum yang bermain di balik anggaran daerah,” seru Didink, disambut pekikan “Hancurkan Korupsi! Hidup Rakyat!” oleh massa.
Aksi damai yang berlangsung tertib itu ditutup dengan penyerahan berkas resmi laporan korupsi kepada perwakilan Kejati Sumsel. Massa berharap agar laporan tersebut tidak berakhir di laci, seperti kasus-kasus sebelumnya.
Didink bahkan sempat mengeluarkan pernyataan keras yang ditujukan kepada pejabat di Muratara:
“Aku ingatkan, kamu yang di daerah jangan macam-macam! Kalau main-main dengan uang rakyat, tebuang kamu!” ujarnya dengan nada tinggi.
Pengamat antikorupsi menilai aksi BADAI ANTI KORUPSI ini menjadi refleksi meningkatnya kesadaran publik terhadap pengawasan anggaran daerah. Bila Kejati Sumsel gagal merespons dengan langkah nyata, krisis kepercayaan terhadap aparat penegak hukum bisa semakin dalam.
Lembaga ini kini berada di bawah sorotan tajam: apakah mampu menjawab tuntutan masyarakat dengan tindakan konkret, atau kembali membiarkan aroma impunitas menguat di bumi Sriwijaya. (Yulia).
