Karya: Daeng Supriyanto, S.H., M.H.
Alumni Pondok Pesantren Sufi Baron, Nganjuk Jawa Timur
Di tengah pusaran sejarah bangsa yang terus berputar bagaikan roda peradaban yang tak pernah lelah melangkah, kita dihadapkan pada sebuah keniscayaan yang sarat dengan ujian kebeningan jiwa dan integritas lembaga. Nahdlatul Ulama, sebagai pilar keagamaan terbesar dan penyangga moral bangsa Indonesia yang berakar kuat pada tradisi Ahlussunnah wal Jamaah, kini berdiri di persimpangan jalan yang penuh dinamika sekaligus dilema eksistensial. Tantangan yang memukul pintu gerbang organisasi ini bukan lagi sekadar pertarungan gagasan atau perbedaan metode dakwah, melainkan sebuah benturan kepentingan pragmatis yang mengancam akan menggerus jati diri dan otonomi ruhani yang selama ini menjadi mata air kekuatan perjuangan kita.
Fenomena yang disuarakan oleh Dr. Enci Zarkasih, Ketua Tanfidziyah PCNU Pandeglang, membuka cakrawala kesadaran yang sangat mendalam. Beliau telah menyentuh titik sentral dari segala persoalan kelembagaan kita: bahaya ketika tubuh organisasi yang dibangun di atas prinsip ketauhidan dan ukhuwah, justru terjerat dalam jaring laba-laba kepentingan politik dan ekonomi yang transaksional. Ketika kekuasaan duniawi mulai dianggap sebagai tujuan akhir, maka nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi Khittah Perjuangan perlahan akan memudar, digantikan oleh logika kuantitas yang mengukur keberhasilan bukan dari kualitas ketakwaan, melainkan dari posisi dan akses materi.
Dalam pandangan filosofis kultural santri, organisasi adalah wadah, sedangkan ruhnya adalah kemandirian. Sebagaimana ajaran para leluhur kita di pesantren—bahwa ilmu dan amal tidak boleh diperbudak oleh hawa nafsu atau kekuasaan penguasa—maka NU pun harus tetap tegak lurus sebagai “kekuatan moral”, bukan sekadar menjadi instrumen pelengkap atau pelengkap penderita kepentingan sesaat. Bahaya terbesar yang diungkapkan Abah Enci adalah ketika para pemimpin terhanyut dalam kemeriahan kontestasi kekuasaan, sehingga melupakan tugas suci untuk merawat kebun umat. Apabila arah kompas organisasi bergeser mengikuti angin politik, maka fungsi dakwah dan pembinaan karakter bangsa akan terpinggirkan ke ruang hampa yang sunyi.
Di tengah keruwetan ini, muncul sebuah harapan yang terang benderang dalam sosok Dr. KH. Marsudi Syuhud. Penunjukan nama beliau bukanlah sekadar permainan politik pencalonan, melainkan sebuah panggilan jiwa akan kebutuhan mendesak akan sosok “penjaga gawang” yang memiliki ketajaman visi sekaligus keteguhan hati yang berlandaskan keilmuan pesantren yang mumpuni. Sosok seperti beliau dipandang mampu menjadi jembatan emas yang kokoh; mampu merapatkan jarak antara kepentingan umat yang terbawah dengan kewajiban negara yang berkeadilan, tanpa harus kehilangan kewibawaan dan jati diri identitas aslinya.
Kita memahami secara mendalam bahwa hubungan antara agama dan negara dalam perspektif NU adalah hubungan simbiosis yang saling menguatkan, namun tetap memiliki batas tegas kewenangannya. Negara berkewajiban mewujudkan kemaslahatan umum, sementara agama dan organisasinya berkewajiban menjadi kompas moral yang memastikan arah perjalanan bangsa tidak menyimpang dari prinsip kebenaran dan keadilan. Inilah posisi strategis yang sejati: menjadi penyeimbang yang cerdas dan kritis. Mendukung kebijakan yang adil dan menyejahterakan dengan sepenuh hati, namun berani meluruskan penyimpangan dan ketidakadilan dengan lantang dan tegas, tanpa rasa takut atau ragu akan imbalan duniawi.
Ungkapan yang tajam namun elegan bahwa “NU bukan alat kekuasaan, melainkan penjaga nilai, etika, dan integritas” adalah manifestasi dari kesadaran filsafat kenegaraan yang matang. Organisasi besar ini lahir bukan untuk melayani ambisi segelintir elit, melainkan untuk menjaga kelestarian nilai-nilai luhur yang menjadi tatanan kehidupan berbangsa. Oleh karena itu, seruan untuk kembali kepada Khittah Perjuangan bukanlah langkah mundur ke masa lalu, melainkan lompatan kesadaran ke masa depan yang lebih beradab.
Sebagai anak yang besar di lingkungan tradisi Pondok Pesantren Sufi Baron Nganjuk, saya meyakini bahwa kemuliaan sebuah organisasi tidak terletak pada kemegahan gedung atau luasnya jaringan semata, melainkan pada kemampuannya menjaga kejernihan niat dan kemandirian di tengah badai godaan zaman. Diperlukan kepemimpinan yang berkarakter ksatria namun lembut, berilmu namun rendah hati, serta teguh pada prinsip namun luwes dalam persahabatan. Sosok yang mampu menjawab tantangan masa kini dengan kearifan masa lalu.
Mari kita jadikan momen ini sebagai titik tolak introspeksi kolektif. Bahwa pemimpin yang kita butuhkan adalah mereka yang mampu memegang kendali bahtera besar ini agar tetap berlayar di samudera luas dengan kompas yang tepat, tidak terombang-ambing oleh gelombang kepentingan politik sesaat, dan selalu mengarahkan haluan kepada tujuan mulia: kemaslahatan umat, kehormatan bangsa, dan keridhaan Ilahi Yang Maha Kuasa. Semoga harapan yang terpancar dari sosok-sosok terbaik dapat menjadi realitas yang meneguhkan kembali benteng kemandirian dan kemuliaan Nahdlatul Ulama di bumi pertiwi.
