Opini Filosofis: oleh Daeng Supriyanto SH MH selaku advokat
Dalam kerangka pemikiran filosofis yang mengedepankan hubungan intrinsik antara hukum, negara, dan kesejahteraan kolektif, langkah yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam memasukkan unsur kerugian perekonomian nasional dalam tuntutan kasus korupsi bukanlah sekadar terobosan prosedural semata, melainkan sebuah perwujudan dari konsep keadilan yang telah lama terpinggirkan dalam tataran praktik penegakan hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Pakar Hukum Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Achmad, bahwa langkah ini memiliki landasan normatif dan telah mendapatkan pengakuan dari hakim dalam kasus korupsi nikel sebelumnya, hal ini menjadi titik temu antara idealisme hukum yang mengedepankan keadilan substansial dan realisme praktis yang harus dijalankan oleh institusi penegak hukum.
Secara ontologis, negara tidaklah sekadar entitas abstrak yang berdiri sendiri, melainkan sebuah konstruksi sosial yang memiliki tujuan esensial untuk melindungi kepentingan kolektif dan memastikan kelangsungan hidup serta perkembangan rakyatnya. Dalam pandangan filsafat hukum kontemporer, khususnya yang dianut oleh aliran hukum sosial, hukum bukanlah sekadar kumpulan aturan yang kaku dan tidak fleksibel, melainkan instrumen yang harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan sosial dan ekonomi bangsa. Kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi tidak hanya terbatas pada dimensi keuangan yang dapat diukur dengan angka dan angka semata, melainkan memiliki dampak yang menyebar ke seluruh struktur perekonomian nasional – mulai dari terhambatnya investasi, menurunnya produktivitas sektor riil, hingga terjadinya kesenjangan sosial yang semakin lebar antara mereka yang memiliki akses terhadap sumber daya dan mereka yang terpinggirkan.
Dari perspektif etika politik, komitmen Kejagung dalam mengembangkan strategi tuntutan yang progresif ini mencerminkan kesadaran akan tanggung jawab moral yang harus diemban oleh institusi negara dalam menjaga keadilan distributif. Sebagaimana yang dikemukakan oleh filsuf politik seperti John Rawls dalam karyanya A Theory of Justice, keadilan yang sejati tidak hanya tentang bagaimana menyikapi pelanggaran terhadap aturan, melainkan juga tentang bagaimana memastikan bahwa konsekuensi dari setiap tindakan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh anggota masyarakat. Kerugian perekonomian nasional yang diakibatkan oleh korupsi adalah bentuk ketidakadilan yang menyentuh akar kehidupan bersama, karena ia merampas kesempatan bagi generasi sekarang dan mendatang untuk menikmati kesejahteraan yang seharusnya diperoleh dari sumber daya negara yang dikelola dengan baik.
Selain itu, secara metodologis, langkah Kejagung ini juga menunjukkan perkembangan paradigma dalam penegakan hukum korupsi – dari pendekatan yang hanya berfokus pada pemidanaan pelaku menuju pendekatan yang lebih komprehensif yang juga berorientasi pada pemulihan aset negara dan pemulihan kondisi perekonomian yang telah terganggu. Dalam pandangan filsafat restoratif justice, tujuan utama penegakan hukum bukanlah sekadar untuk membalas atau menghukum, melainkan untuk memulihkan hubungan yang telah rusak antara pelaku dengan masyarakat serta antara masyarakat dengan negara. Dengan memasukkan kerugian perekonomian nasional sebagai bagian dari tuntutan, Kejagung secara tidak langsung mengakui bahwa dampak korupsi melampaui diri pelaku dan korban yang spesifik, melainkan menjadi masalah kolektif yang membutuhkan solusi yang juga bersifat kolektif.
Landasan normatif yang dimiliki oleh langkah ini, sebagaimana ditegaskan oleh Suparji Achmad, menjadi bukti bahwa hukum di Indonesia tidaklah terjebak dalam bentukalisme yang kaku, melainkan mampu berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa. Dalam filsafat hukum positivis yang dikembangkan oleh HLA Hart, aturan hukum yang sah adalah aturan yang diakui oleh institusi hukum dan diterapkan secara konsisten dalam praktik penegakan hukum. Pengakuan hakim terhadap tuntutan serupa dalam kasus sebelumnya menjadi bentuk konfirmasi bahwa konsep kerugian perekonomian nasional telah menjadi bagian dari sistem hukum yang sah dan memiliki validitas normatif yang tidak dapat diabaikan.
Secara sosiologis, langkah ini juga dapat dilihat sebagai mekanisme asset recovery yang paling efektif, sebagaimana dinilai oleh Suparji. Dalam konteks masyarakat yang sedang berusaha untuk membangun ekonomi yang kuat dan inklusif, pemulihan aset negara yang dicuri serta kompensasi atas kerugian perekonomian yang ditimbulkan bukanlah sekadar urusan keuangan, melainkan sebuah investasi dalam kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Ketika rakyat melihat bahwa institusi penegak hukum mampu bertindak secara tegas dan komprehensif dalam menangani kasus korupsi, maka kepercayaan terhadap negara akan tumbuh, dan ini akan berdampak positif pada stabilitas politik dan kemajuan ekonomi bangsa.
Namun demikian, di balik semua keunggulan dan makna filosofis yang terkandung dalam langkah Kejagung ini, kita juga harus menyadari bahwa perjuangan melawan korupsi tidak dapat hanya bergantung pada satu institusi atau satu pendekatan saja. Ia membutuhkan sinergi yang kuat antara berbagai elemen masyarakat – mulai dari pemerintah, lembaga negara, dunia usaha, hingga masyarakat sipil – yang semuanya memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dalam menciptakan budaya yang tidak mentolerir korupsi. Dalam pandangan filsafat komunitarian, keadilan dan kesejahteraan masyarakat tidak dapat dicapai oleh individu atau institusi secara terpisah, melainkan melalui kerja sama dan solidaritas yang mendalam antara seluruh anggota masyarakat.
Kesimpulannya, langkah berani yang dilakukan oleh Kejagung dalam memasukkan kerugian perekonomian nasional dalam tuntutan kasus korupsi adalah sebuah langkah yang tidak hanya memiliki makna hukum yang penting, melainkan juga memiliki kedalaman filosofis yang sangat luas. Ia merupakan manifestasi dari konsep keadilan yang mengakar pada struktur sosial dan normatif bangsa, sekaligus menjadi bukti bahwa institusi hukum Indonesia mampu berkembang dan beradaptasi dengan tuntutan zaman. Semoga langkah ini menjadi titik awal dari perubahan yang lebih besar dalam penegakan hukum korupsi di Indonesia – perubahan yang tidak hanya fokus pada hukuman, melainkan juga pada pemulihan dan pembangunan masa depan bangsa yang lebih adil dan sejahtera.
