Oleh Daeng Supriyanto SH MH selaku sekretaris jenderal Komite sepakbola mini Indonesia
Terhitung satu minggu sebelum upacara pembukaan Piala Dunia 2026 yang sangat dinanti dunia, ketika sorotan kamera dan harapan ratusan juta pasang mata tertuju pada Stadion Azteca sebagai salah satu panggung utama perhelatan akbar ini, kenyataan pahit justru melanda ibu kota Meksiko. Mexico City kini lumpuh total, dilanda kekacauan, kemacetan tak berujung, blokade jalan, hingga bentrokan berdarah antara massa dan aparat keamanan. Di balik hiruk-pikuk persiapan megah dan kemeriahan simbol-simbol sepak bola, tersembul wajah nyata sebuah bangsa yang sedang berseru lantang: ada ketimpangan yang menganga lebar antara kemewahan pesta olahraga dan kenyataan hidup rakyatnya. Sebagai Sekretaris Jenderal Komite Sepakbola Mini Indonesia, saya memandang peristiwa ini bukan sekadar berita kekacauan sosial atau gangguan teknis terhadap jadwal pertandingan semata, melainkan sebuah fenomena geopolitik, sosial, dan moral yang sarat makna filosofis, yang mempertanyakan kembali hakikat olahraga, tujuan pembangunan, serta makna kedaulatan negara di hadapan kepentingan global dan kebutuhan dasar warganya. Peristiwa ini menjadi cermin tajam yang merefleksikan konflik abadi antara nilai simbolis, gengsi internasional, dan tanggung jawab sosial negara.
Secara mendasar, peristiwa ini mengajak kita merenungkan kembali definisi dan tujuan sejati dari sebuah ajang olahraga besar seperti Piala Dunia. Dalam pandangan filsafat olahraga, sejak zaman Yunani Kuno, olahraga didefinisikan sebagai sarana pemersatu, sarana pendidikan karakter, serta perayaan atas potensi manusia yang luhur. Olimpiade kuno diadakan bukan sekadar untuk mencari pemenang atau memamerkan kekayaan kota penyelenggara, melainkan untuk menjalin kedamaian, menghargai keunggulan, dan mengingatkan bahwa di bawah langit yang sama, bangsa-bangsa berkumpul dalam semangat persaudaraan. Namun, apa yang terjadi di Mexico City hari ini memperlihatkan wajah lain dari olahraga modern: ketika sebuah turnamen berubah menjadi proyek raksasa yang memakan biaya triliunan, di mana nilai ekonomis dan gengsi politik lebih didahulukan daripada nilai kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Ketika serikat guru seperti CNTE turun ke jalan dengan tuntutan kenaikan gaji hingga 100% dan perbaikan sistem pensiun, mereka sedang mengajukan pertanyaan mendasar: untuk apa kemegahan stadion, jalan tol baru, dan fasilitas mewah yang dibangun terburu-buru di menit-menit terakhir, jika di saat yang sama mereka yang mencerdaskan generasi bangsa harus hidup dalam ketidakpastian ekonomi dan kesejahteraan yang minim? Di sini tampak jelas adanya dikotomi yang menyakitkan: antara “kepentingan gengsi” yang didorong oleh standar internasional FIFA dan “kepentingan hidup” yang merupakan hak dasar warga negara.
Pemikiran filsuf ekonomi dan politik seperti Adam Smith maupun Amartya Sen mengajarkan kita bahwa kemajuan sebuah bangsa tidak diukur dari megahnya gedung atau besarnya investasi asing yang masuk, melainkan dari seberapa jauh negara tersebut mampu memenuhi kebutuhan dasar warganya, menjamin keadilan sosial, dan memperluas kebebasan serta kemampuan setiap individu untuk berkembang. Pendidikan dan kesehatan adalah dua pilar utama yang menjadi indikator utama peradaban sebuah negara. Ketika massa di jalanan Mexico City berteriak bahwa pemerintah lebih memilih mengalokasikan anggaran fantastis untuk infrastruktur Piala Dunia daripada untuk membiayai sekolah, gaji pendidik, dan fasilitas kesehatan, mereka sedang menegur pelanggaran terhadap prinsip keadilan distributif. Prinsip ini, yang dikemukakan oleh filsuf John Rawls, menyatakan bahwa kebijakan dan pengalokasian sumber daya negara haruslah mengutamakan manfaat bagi mereka yang paling kurang beruntung dan bagi kepentingan umum yang paling mendasar. Proyek yang “dikebut” atau dikejar waktu demi memenuhi standar penyelenggaraan, yang justru memperparah kemacetan dan ketidaknyamanan warga kota, adalah bukti nyata adanya kesalahan prioritas. Negara seolah-olah melayani tuntutan standar organisasi olahraga dunia, sementara mengabaikan tuntutan keadilan dari rakyatnya sendiri yang merupakan pemilik sah negara itu.
Kekacauan yang terjadi—mulai dari blokade jalan-jalan ikonik seperti Paseo de la Reforma dan kawasan Insurgentes, perusakan atribut Piala Dunia, hingga bentrokan keras di alun-alun bersejarah Zócalo—memiliki makna filosofis sebagai bentuk penolakan simbolis terhadap nilai-nilai yang dianggap asing dan menindas. Perusakan patung atau monumen bertema Piala Dunia bukanlah sekadar tindakan vandalisme sembrono, melainkan bahasa protes yang keras: rakyat merasa ajang ini bukan milik mereka, melainkan ajang yang menindas mereka. Dalam sosiologi filsafat, ruang publik seperti jalan raya dan alun-alun adalah ruang demokrasi di mana suara rakyat harus terdengar. Ketika saluran dialog dianggap buntu atau suara mereka tidak didengar, maka jalanan menjadi satu-satunya ruang yang tersisa untuk menyampaikan kebenaran. Fakta bahwa bentrokan terjadi di depan Kementerian Pendidikan adalah simbolisme yang sangat kuat: di sanalah akar masalahnya berada, di sanalah tanggung jawab negara atas pendidikan seharusnya diletakkan, namun di sanalah juga ketidakpedulian dirasakan paling nyata. Ancaman serikat guru untuk melakukan aksi yang jauh lebih besar selama turnamen berlangsung jika tidak ada solusi sebelum tanggal 10 Juni adalah peringatan bahwa stabilitas sosial tidak bisa dibangun di atas paksaan atau jaminan keamanan semata, melainkan harus dibangun di atas landasan keadilan yang nyata.
Ditinjau dari kacamata hubungan internasional dan geopolitik, peristiwa ini juga menyoroti posisi negara penyelenggara dalam menghadapi kekuatan organisasi olahraga dunia. Piala Dunia bukan lagi sekadar pertandingan sepak bola, melainkan sebuah kekuatan ekonomi dan politik raksasa yang memiliki aturan, standar, dan tuntutan yang harus dipatuhi oleh negara tuan rumah. Sering kali, tuntutan ini menempatkan negara tuan rumah dalam posisi sulit: harus mengeluarkan biaya besar, mengubah tata kota, dan memastikan kelancaran acara dengan segala cara, meskipun harus mengorbankan kepentingan domestik. Di sini timbul pertanyaan mendasar tentang kedaulatan: apakah negara benar-benar berdaulat dalam mengelola wilayah dan anggarannya sendiri, ataukah terikat dan tertekan oleh kepentingan global yang bergerak di balik ajang olahraga? Ketika tim nasional seperti Jepang terpaksa memindahkan lokasi latihan karena fasilitas yang belum siap atau kondisi keamanan yang buruk, kita melihat dampak nyata dari ketidakseimbangan itu. Kesiapan yang dipaksakan justru menjadi cerminan ketidakmandirian. Pernyataan Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum yang berjanji menjaga keamanan dan kelancaran, serta mengedepankan dialog, menunjukkan posisi pemerintah yang terjepit di dua sisi: di satu sisi harus menjaga wajah negara di mata dunia dan memenuhi janji kepada FIFA, di sisi lain harus meredam amarah rakyat yang merasa haknya dirampas.
Namun, di tengah kekacauan ini, terselip makna positif yang sangat berharga bagi demokrasi dan kesadaran sosial. Aksi mogok kerja dan demonstrasi massal ini membuktikan bahwa masyarakat Meksiko memiliki kesadaran kritis yang tinggi. Mereka tidak lagi mau hanya menjadi penonton pasif yang bangga karena negaranya terpilih menjadi tuan rumah, tetapi mereka bertanya: apa untungnya bagi kami? Ini adalah bentuk kesadaran yang dijelaskan oleh filsuf Paulo Freire sebagai “kesadaran kritis”, di mana rakyat tidak lagi menerima keadaan begitu saja, melainkan mulai menganalisis hubungan sebab-akibat, menilai kebijakan penguasa, dan berani menuntut perubahan. Guru-guru yang berdemo sadar betul bahwa pendidikan adalah masa depan bangsa, dan jika negara mampu mengeluarkan uang miliaran untuk stadion, maka negara juga mampu menyejahterakan pengajarnya. Mereka sadar bahwa kemajuan bangsa tidak ditandai oleh berapa banyak pertandingan yang digelar di negaranya, tetapi oleh seberapa cerdas dan sejahtera rakyatnya.
Sebagai insan yang mengabdikan diri di dunia sepak bola, saya sangat memahami betapa indah dan dahsyatnya kekuatan sepak bola dalam menyatukan manusia, melintasi batas negara, budaya, dan bahasa. Namun, kekuatan itu akan menjadi tumpul, bahkan berubah menjadi bencana, jika ia tidak berjalan beriringan dengan keadilan sosial. Sepak bola sejati adalah olahraga yang lahir dari rakyat, dimainkan oleh rakyat, dan harus membawa manfaat bagi rakyat. Jika sepak bola dijadikan alat untuk membius kesadaran rakyat atau alasan untuk menunda pemenuhan hak-hak dasar, maka esensi sepak bola itu sendiri telah dikhianati.
Kekacauan di Mexico City seminggu menjelang Piala Dunia 2026 ini adalah sebuah peringatan sejarah yang sangat mahal bagi seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, tentang apa yang sesungguhnya penting dalam pembangunan dan penyelenggaraan sebuah negara. Ia mengajarkan bahwa tidak ada kemegahan yang abadi jika tidak dibangun di atas pondasi keadilan. Ia mengingatkan bahwa pesta olahraga dunia akan tetap menjadi pesta yang hampa dan kelam jika di balik lampu sorotnya masih ada rakyat yang berjuang keras hanya untuk mendapatkan hak hidup yang layak.
Apakah Piala Dunia 2026 di Meksiko akan berjalan lancar secara teknis? Kemungkinan besar ya, berkat keamanan yang diperketat dan janji-janji politik yang dipertaruhkan. Namun, satu hal yang pasti: sejarah akan mencatat bahwa di balik kemeriahan gol dan kemenangan tim-tim besar, ada kisah perjuangan guru, buruh, dan rakyat biasa yang berteriak agar dunia sadar—bahwa nilai tertinggi dari sebuah peradaban bukanlah kemegahan yang terlihat dari luar, melainkan kesejahteraan yang dirasakan oleh setiap warga di dalamnya. Dan bagi kita yang mencintai olahraga, mari kita jadikan peristiwa ini sebagai renungan: sepak bola harus tetap menjadi jembatan kebahagiaan, bukan tembok pemisah antara kekayaan dan kemiskinan, antara gengsi penguasa dan penderitaan rakyat.
