Oleh Daeng Supriyanto SH MH selaku pengamat kebijakan publik nasional
Dalam lanskap tata kelola negara yang berlandaskan prinsip rule of law, keberadaan aparat penegak hukum—termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)—bukanlah sekadar perangkat kekuasaan yang bertugas menegakkan aturan, melainkan juga penjaga keadilan yang harus menjadi teladan dalam mematuhi hukum itu sendiri. Ultimatum yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 22 Maret 2026, yang menegaskan bahwa tidak ada aparat yang kebal hukum dan akan ditindak tegas jika melanggar aturan, bukanlah sekadar peringatan sesaat, melainkan sebuah manifesto yang menyoroti fondasi utama negara yang kuat dan beradab: bahwa hukum harus berlaku sama bagi semua orang, tanpa memandang pangkat, jabatan, atau kekuasaan yang dimiliki.
Presiden Prabowo dalam pernyataannya menekankan bahwa reformasi penegakan hukum tidak hanya menyasar satu institusi, tetapi mencakup seluruh perangkat negara yang berperan dalam menjaga keadilan. Hal ini memiliki makna yang mendalam, karena ia mengakui bahwa keberhasilan transformasi bangsa sangat bergantung pada kualitas dan integritas aparat penegak hukum. Sebagaimana yang dikatakan oleh Presiden, “Hukum atau rule of law adalah fondasi utama bagi negara yang kuat dan berhasil”. Tanpa hukum yang berjalan dengan adil dan konsisten, negara tidak akan dapat menjaga stabilitas, melindungi hak-hak warga negara, atau menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan dan kemajuan. Oleh karena itu, tuntutan agar aparat penegak hukum mematuhi hukum bukanlah sekadar syarat administratif, melainkan syarat mutlak bagi keberlangsungan negara dan kesejahteraan masyarakat.
Ultimatum ini juga tidak dapat dipisahkan dari konteks kepercayaan publik yang merupakan aset paling berharga bagi setiap institusi negara. Presiden Prabowo mengingatkan bahwa tindakan segelintir oknum aparat yang menyalahgunakan kekuasaan atau melanggar hukum dapat merusak citra dan kepercayaan publik terhadap seluruh institusi, meskipun mayoritas aparat telah bekerja dengan baik dan berdedikasi. Sebagaimana yang diungkapkannya, “Mungkin beberapa oknum dia punya power, dia bisa berbuat seenaknya, tapi ratusan ribu polisi yang lain terkena nama jeleknya”. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab untuk menjaga integritas tidak hanya terletak pada individu, tetapi juga pada seluruh komunitas aparat penegak hukum. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu anggota akan berdampak pada reputasi seluruh institusi, dan oleh karena itu, diperlukan kesadaran kolektif untuk menjaga nama baik dan kepercayaan publik.
Dalam upaya membenahi aparat penegak hukum, Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya pengawasan yang ketat di lapangan, termasuk terhadap praktik-praktik ilegal yang seharusnya dapat dicegah oleh aparat. Ia mencontohkan kasus tambang ilegal yang kerap terjadi tanpa pengawasan dari aparat terkait, dan menanyakan, “Bagaimana ada tambang ilegal babinsa tidak tahu, danramil tidak tahu, kodim tidak tahu, dandim tidak tahu?” Pertanyaan ini bukan sekadar kritik, melainkan sebuah panggilan untuk meningkatkan tanggung jawab dan akuntabilitas di setiap lini aparat. Hal ini menunjukkan bahwa masalah penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan secara sengaja, tetapi juga dengan kelalaian dan kurangnya pengawasan yang dapat memungkinkan terjadinya praktik-praktik ilegal. Oleh karena itu, reformasi penegakan hukum harus juga mencakup upaya untuk memperkuat sistem pengawasan dan memastikan bahwa setiap aparat memahami tanggung jawabnya dengan jelas.
Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa langkah penindakan terhadap aparat yang melanggar hukum bukanlah hal baru dan telah dilakukan sebelumnya oleh pemerintah. Ia menyebutkan bahwa sudah ada sejumlah jenderal dengan pangkat bintang dua dan tiga yang telah dipecat dan diserahkan ke kejaksaan karena terlibat dalam pelanggaran hukum. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah memiliki komitmen yang nyata untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu, dan bahwa tidak ada aparat yang dapat merasa aman dari tanggung jawab jika melanggar aturan. Tindakan ini juga menjadi pesan yang jelas kepada seluruh aparat penegak hukum bahwa pemerintah tidak akan ragu untuk mengambil langkah tegas jika diperlukan, dan bahwa integritas dan kepatuhan terhadap hukum adalah hal yang tidak dapat ditawar.
Selain itu, ultimatum ini juga sejalan dengan prinsip keadilan yang harus menjadi dasar dari setiap aktivitas penegakan hukum. Presiden Prabowo sebelumnya juga telah menekankan bahwa hukum tidak boleh bersifat “tumpul ke atas dan tajam ke bawah”, dan bahwa aparat penegak hukum harus memiliki hati dan tidak boleh mengkriminalisasi rakyat kecil untuk perkara yang sepele. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan menindak pelanggar, tetapi juga dengan memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil dan berkeadilan, dan bahwa hak-hak semua warga negara dilindungi tanpa memandang status sosial atau ekonomi. Oleh karena itu, tuntutan agar aparat penegak hukum mematuhi hukum juga berkaitan dengan upaya untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan inklusif, yang dapat melayani kepentingan seluruh masyarakat.
Namun, tantangan untuk mewujudkan hal ini tidaklah kecil. Memperbaiki kualitas dan integritas aparat penegak hukum membutuhkan upaya yang berkelanjutan dan komprehensif, yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, institusi penegak hukum, dan masyarakat. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah akan memberikan kesempatan kepada masing-masing institusi untuk melakukan perbaikan secara internal sebelum mengambil langkah tegas. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berharap bahwa institusi penegak hukum dapat melakukan pembenahan sendiri dan meningkatkan kualitasnya, tetapi juga siap untuk campur tangan jika diperlukan. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang erat antara pemerintah dan institusi penegak hukum untuk memastikan bahwa reformasi berjalan dengan lancar dan efektif.
Selain itu, peran masyarakat juga sangat penting dalam memantau dan menegakkan integritas aparat penegak hukum. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan menuntut agar aparat penegak hukum bekerja dengan adil dan transparan, dan untuk melaporkan setiap pelanggaran yang mereka temukan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka dan cara untuk melaporkan pelanggaran, serta untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam memantau penegakan hukum.
Pada akhirnya, ultimatum Presiden Prabowo Subianto terhadap aparat penegak hukum, TNI, dan Polri adalah sebuah panggilan untuk kesadaran dan tanggung jawab bersama. Hal ini menyoroti bahwa hukum adalah fondasi negara, dan bahwa setiap orang—termasuk aparat penegak hukum—harus mematuhi hukum dan bertanggung jawab atas tindakannya. Dengan menegaskan bahwa tidak ada aparat yang kebal hukum dan akan ditindak tegas jika melanggar aturan, Presiden Prabowo telah memberikan pesan yang jelas bahwa pemerintah berkomitmen untuk menciptakan sistem hukum yang adil, transparan, dan berkeadilan, yang dapat melayani kepentingan seluruh masyarakat. Hal ini juga menjadi kesempatan bagi aparat penegak hukum untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap integritas dan keadilan, dan untuk membangun kembali kepercayaan publik yang merupakan aset paling berharga bagi setiap institusi negara.
