Oleh Daeng Supriyanto SH MH selaku praktisi hukum pidana
Dalam lanskap hukum dan keadilan di Indonesia, kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, yang melibatkan oknum anggota TNI, bukan sekadar peristiwa kriminal yang menyayat hati, melainkan sebuah cermin yang memantulkan kompleksitas hubungan antara hukum militer sebagai lex specialis (hukum khusus) dan tuntutan akuntabilitas yang tak terelakkan dalam tata pemerintahan yang demokratis. Artikel yang ditulis oleh Selamat Ginting dan diterbitkan di SINDOnews pada 20 Maret 2026 mengupas tuntas dimensi hukum militer yang melingkupi kasus ini, menyoroti bagaimana keberadaan sistem hukum yang khusus bagi angkatan bersenjata bertemu dengan ujian berat dalam memastikan keadilan tidak hanya ditegakkan secara prosedural, tetapi juga dirasakan secara substantif oleh masyarakat dan korban. Dalam pandangan saya, kasus Andrie Yunus menjadi titik temu yang krusial untuk membedah rasionalitas di balik keberadaan hukum militer, sekaligus menuntut kejelasan tentang bagaimana sistem ini dapat berjalan seiring dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan akuntabilitas publik yang menjadi pilar negara hukum.
Pertama-tama, kita harus memahami fondasi konseptual dan historis yang melandasi keberadaan hukum militer sebagai lex specialis. Seperti yang diuraikan dalam artikel tersebut, hukum militer bukanlah penyimpangan dari sistem hukum umum, melainkan sebuah keniscayaan yang lahir dari kebutuhan unik yang dihadapi oleh institusi militer. Berbeda dengan warga sipil yang hidup dalam tatanan sosial yang diatur oleh hukum pidana umum, prajurit militer beroperasi dalam lingkungan yang menuntut disiplin yang ketat, loyalitas mutlak terhadap komando, kecepatan pengambilan keputusan, dan perlindungan kerahasiaan tugas yang sering kali berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara. Oleh karena itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer hadir sebagai kerangka hukum yang dirancang khusus untuk mengatur perilaku prajurit, dengan spektrum hukuman yang bahkan mencakup hukuman mati—meskipun dalam praktik modern semakin jarang diterapkan—yang mencerminkan tingkatan tanggung jawab yang jauh lebih berat dibandingkan dengan hukum sipil. Hal ini sejalan dengan praktik di banyak negara maju, seperti Amerika Serikat dengan Uniform Code of Military Justice dan Inggris dengan Armed Forces Act, yang semuanya mengakui bahwa militer memiliki karakteristik yang tidak dapat sepenuhnya diatur oleh hukum yang berlaku bagi warga sipil biasa.
Namun, keberadaan hukum militer sebagai lex specialis tidak berarti bahwa ia berdiri di luar prinsip-prinsip keadilan dan akuntabilitas yang menjadi dasar negara hukum. Justru, keunikan hukum militer justru menuntut pengawasan yang lebih ketat dan transparansi yang lebih tinggi, karena ia beroperasi dalam lingkungan yang sering kali memiliki budaya kerahasiaan dan hierarki yang kaku. Kasus Andrie Yunus menjadi bukti nyata bahwa ketika oknum militer terlibat dalam tindak pidana yang melibatkan warga sipil—seperti penyiraman air keras yang menyebabkan kerusakan fisik dan psikologis yang parah pada korban—sistem hukum militer harus mampu membuktikan bahwa ia tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menegakkan disiplin internal, tetapi juga sebagai sarana untuk memberikan keadilan bagi korban dan masyarakat luas. Dalam hal ini, mekanisme peradilan koneksitas yang ada di Indonesia, di mana penyidikan dan persidangan melibatkan kerjasama antara Polisi Militer, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung, menjadi sangat penting. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan bahwa ketika pelaku adalah militer dan korbannya adalah sipil, proses hukum berjalan dengan cara yang objektif, tidak memihak, dan memenuhi standar keadilan yang diakui secara nasional maupun internasional.
Namun, tantangan yang dihadapi dalam kasus Andrie Yunus tidak hanya terbatas pada aspek prosedural hukum, tetapi juga menyentuh aspek substantif dan persepsi publik. Meskipun hukum militer memiliki dasar yang kuat, masyarakat sering kali memiliki kekhawatiran bahwa sistem ini cenderung melindungi anggotanya dan tidak memberikan hukuman yang setimpal untuk tindak pidana yang serius. Hal ini diperparah oleh adanya anggapan bahwa budaya militer yang menekankan loyalitas dan solidaritas kadang-kadang dapat menghambat proses penegakan hukum yang objektif. Oleh karena itu, dalam kasus Andrie Yunus, tanggung jawab tidak hanya terletak pada aparat penegak hukum militer, tetapi juga pada lembaga-lembaga pengawasan independen seperti Komnas HAM, yang memiliki peran penting untuk memastikan bahwa proses penyidikan dan persidangan berjalan dengan transparan dan akuntabel. Selain itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut tindakan ini sebagai terorisme dan tindakan biadab yang harus diusut tuntas juga memberikan sinyal yang jelas bahwa pemerintah berkomitmen untuk memastikan keadilan ditegakkan, tanpa memandang status atau latar belakang pelaku.
Selain itu, kasus Andrie Yunus juga menimbulkan pertanyaan mendalam tentang hubungan antara hukum militer dan hak asasi manusia. Meskipun hukum militer dirancang untuk memenuhi kebutuhan khusus institusi militer, ia tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Setiap individu, tanpa memandang apakah ia prajurit militer atau warga sipil, memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil, memiliki hak atas proses hukum yang layak, dan tidak boleh dikenakan hukuman yang kejam atau tidak manusiawi. Dalam kasus Andrie Yunus, tindakan penyiraman air keras jelas merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, dan sistem hukum militer harus mampu menangani kasus ini dengan cara yang menghormati hak-hak korban dan memastikan bahwa pelaku dihukum sesuai dengan beratnya kejahatan yang dilakukan. Hal ini juga berarti bahwa hukum militer harus terus diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan standar hak asasi manusia internasional, sehingga ia dapat berfungsi sebagai alat untuk menegakkan keadilan dan bukan sebagai penghalang untuk melindungi hak-hak individu.
Di sisi lain, kita juga harus mengakui bahwa keberadaan hukum militer sebagai lex specialis memiliki peran yang penting dalam menjaga keutuhan dan kesiapan institusi militer. Disiplin yang ketat dan tanggung jawab yang tinggi adalah fondasi dari kekuatan militer yang efektif, dan hukum militer berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa fondasi ini tetap terjaga. Namun, disiplin dan tanggung jawab tidak boleh diartikan sebagai ketaatan buta atau perlindungan terhadap perilaku yang salah. Justru, disiplin yang sejati harus didasarkan pada kesadaran akan hukum dan keadilan, dan prajurit militer harus memahami bahwa mereka memiliki tanggung jawab tidak hanya terhadap komandan dan institusi mereka, tetapi juga terhadap negara dan masyarakat yang mereka layani. Oleh karena itu, dalam kasus Andrie Yunus, proses hukum yang berjalan tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memberikan pelajaran yang berharga bagi seluruh anggota militer tentang pentingnya mematuhi hukum dan menghormati hak asasi manusia.
Dalam kesimpulan, kasus Andrie Yunus merupakan sebuah ujian berat bagi hukum militer sebagai lex specialis dan bagi sistem akuntabilitas di Indonesia. Kasus ini menyoroti kompleksitas yang ada dalam mengatur perilaku prajurit militer, sekaligus menuntut kejelasan tentang bagaimana sistem hukum ini dapat berjalan seiring dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Meskipun hukum militer memiliki dasar yang kuat dan peran yang penting dalam menjaga disiplin dan kesiapan institusi militer, ia tidak boleh berdiri di luar tuntutan akuntabilitas publik dan keadilan substantif. Proses hukum yang berjalan dalam kasus Andrie Yunus harus berjalan dengan transparan, objektif, dan tidak memihak, sehingga dapat memberikan keadilan bagi korban dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia. Selain itu, kasus ini juga harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem hukum militer, sehingga ia dapat lebih responsif terhadap perkembangan zaman dan memenuhi standar keadilan yang diakui secara nasional maupun internasional. Hanya dengan cara ini, hukum militer dapat benar-benar berfungsi sebagai alat untuk menegakkan keadilan dan melayani kepentingan negara dan masyarakat, bukan sebagai alat untuk melindungi kepentingan kelompok tertentu.
