Oleh Daeng Supriyanto SH MH selaku advokat
Di era digital yang terhubung secara global, internet telah bertransformasi dari sekadar alat komunikasi menjadi arsip abadi yang merekam setiap jejak aktivitas manusia—mulai dari ucapan, tindakan, hingga peristiwa yang pernah menjadi sorotan publik. Namun, di balik kemudahan akses informasi yang ditawarkannya, terdapat paradoks yang menyakitkan: sebuah berita atau konten yang pernah dipublikasikan, bahkan jika itu berkaitan dengan kesalahan masa lalu yang telah diperbaiki, atau peristiwa yang tidak lagi relevan dengan konteks saat ini, dapat tetap beredar selamanya dan menjadi dasar penilaian yang tidak adil terhadap seseorang seumur hidupnya. Fenomena ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang keadilan, martabat manusia, dan kebutuhan akan hak untuk dilupakan di internet—sebuah konsep yang menantang asumsi bahwa “informasi harus selalu tersedia” dan menuntut kita untuk merefleksikan batasan antara transparansi publik dan hak individu untuk memulai kembali.
Hak untuk dilupakan, yang secara hukum sering disebut sebagai hak penghapusan data, bukanlah upaya untuk menghapus sejarah atau menutupi kebenaran, melainkan sebuah mekanisme untuk memastikan bahwa penilaian terhadap seseorang didasarkan pada kondisi dan tindakan saat ini, bukan pada peristiwa masa lalu yang telah berlalu dan tidak lagi mencerminkan identitas atau karakter mereka. Dalam konteks hukum, konsep ini telah diakui dalam beberapa yurisdiksi, seperti Uni Eropa melalui Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR), yang memberikan hak kepada individu untuk meminta penghapusan data pribadi mereka jika data tersebut tidak lagi diperlukan untuk tujuan yang asli, atau jika pemrosesan data tersebut melanggar hak dan kebebasan mereka. Namun, penerapan hak ini tidaklah sederhana, karena harus menyeimbangkan dua kepentingan yang sering kali bertentangan: hak individu atas privasi dan martabat, serta hak masyarakat atas akses informasi dan transparansi.
Salah satu argumen terkuat yang mendukung hak untuk dilupakan adalah prinsip rehabilitasi dan kesempatan kedua. Manusia adalah makhluk yang mampu belajar, berubah, dan berkembang; sebuah kesalahan yang dilakukan di masa muda, atau peristiwa yang terjadi di bawah tekanan atau ketidaktahuan, tidak seharusnya menjadi beban yang menghantui seseorang seumur hidup. Ketika sebuah berita atau konten tentang kesalahan masa lalu tetap beredar di internet dan mudah diakses oleh siapa saja—mulai dari calon majikan, teman, hingga masyarakat umum—hal ini dapat menghambat proses reintegrasi seseorang ke dalam masyarakat, membatasi kesempatan mereka untuk mendapatkan pekerjaan, membangun hubungan, atau menjalani kehidupan yang normal. Dalam hal ini, penilaian yang terus-menerus berdasarkan masa lalu bukan hanya tidak adil, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang mengakui potensi manusia untuk berubah dan memperbaiki diri.
Selain itu, hak untuk dilupakan juga berkaitan dengan masalah privasi dan otonomi individu atas data pribadi mereka sendiri. Di era digital, data pribadi telah menjadi komoditas yang berharga, dan sering kali dikumpulkan, disimpan, dan dibagikan tanpa persetujuan atau pengetahuan yang cukup dari individu yang bersangkutan. Sebuah berita atau konten yang pernah dipublikasikan dapat berisi informasi pribadi yang sensitif, dan ketika informasi tersebut tetap beredar di internet, hal ini dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki terhadap kehidupan pribadi dan profesional seseorang. Hak untuk dilupakan memberikan kesempatan kepada individu untuk mengambil kembali kendali atas data pribadi mereka, dan memastikan bahwa informasi yang tidak lagi relevan atau berbahaya tidak terus-menerus digunakan untuk menilai atau menghakimi mereka.
Namun, kritikus hak untuk dilupakan sering kali berargumen bahwa hak ini dapat mengancam kebebasan berbicara dan akses informasi, serta dapat digunakan untuk menutupi kebenaran atau menghapus sejarah. Mereka berpendapat bahwa internet berfungsi sebagai arsip publik yang penting, dan bahwa informasi yang pernah dipublikasikan harus tetap tersedia untuk masyarakat agar dapat memahami peristiwa masa lalu, menilai tindakan individu, dan memegang tanggung jawab mereka. Selain itu, mereka juga berargumen bahwa penerapan hak untuk dilupakan dapat menimbulkan kesulitan praktis, karena internet adalah jaringan global yang tidak terpusat, dan menghapus konten dari satu situs web tidak berarti bahwa konten tersebut akan hilang dari seluruh internet.
Meskipun argumen-argumen ini memiliki dasar yang valid, penting untuk diakui bahwa hak untuk dilupakan tidak berarti penghapusan total semua informasi tentang seseorang, melainkan sebuah mekanisme untuk menyeimbangkan kepentingan yang bertentangan dan memastikan bahwa informasi yang beredar di internet adalah relevan, akurat, dan tidak berbahaya. Dalam praktiknya, hak ini biasanya diterapkan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti sifat dan konteks informasi, waktu yang telah berlalu sejak peristiwa terjadi, dampak informasi terhadap individu yang bersangkutan, dan kepentingan publik atas akses informasi. Misalnya, informasi tentang kejahatan yang serius atau tindakan korupsi yang masih relevan dengan tanggung jawab publik seseorang mungkin tidak dapat dihapus, sedangkan informasi tentang kesalahan kecil yang dilakukan di masa lalu dan telah diperbaiki mungkin dapat dihapus jika hal itu tidak lagi bermanfaat bagi masyarakat dan menyebabkan kerusakan yang tidak perlu bagi individu yang bersangkutan.
Selain itu, penting juga untuk diakui bahwa kebebasan berbicara dan akses informasi tidaklah mutlak, dan harus dibatasi oleh hak dan kebebasan orang lain. Sebagaimana kita tidak mengizinkan orang untuk menyebarkan informasi palsu atau berbahaya yang dapat merusak reputasi atau kehidupan orang lain, kita juga harus memastikan bahwa informasi yang beredar di internet tidak digunakan untuk menilai atau menghakimi seseorang secara tidak adil berdasarkan masa lalu mereka. Dalam hal ini, hak untuk dilupakan bukanlah ancaman terhadap kebebasan berbicara, melainkan sebuah perlindungan terhadap hak dan martabat manusia yang harus dihormati dalam masyarakat yang demokratis dan beradab.
Di Indonesia, meskipun belum ada peraturan hukum yang secara eksplisit mengakui hak untuk dilupakan, konsep ini telah mulai dibahas dan dipertimbangkan dalam konteks perlindungan data pribadi dan kebebasan berbicara. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah memberikan beberapa hak kepada individu terkait data pribadi mereka, seperti hak untuk mengakses, memperbaiki, dan menghapus data pribadi mereka, meskipun penerapan hak ini masih terbatas pada konteks tertentu dan belum secara khusus mengatur tentang hak untuk dilupakan di internet. Namun, dengan semakin berkembangnya teknologi digital dan semakin meningkatnya kesadaran tentang masalah privasi dan martabat manusia, kemungkinan besar bahwa konsep hak untuk dilupakan akan semakin diakui dan diterapkan di Indonesia di masa depan.
Pada akhirnya, masalah “sekali diberitakan, seumur hidup dihakimi” dan hak untuk dilupakan di internet adalah masalah yang kompleks dan kontroversial yang menuntut kita untuk merefleksikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang kita pegang sebagai masyarakat. Di satu sisi, kita harus menghormati hak masyarakat atas akses informasi dan transparansi, serta memastikan bahwa sejarah tidak dihapus atau diubah. Di sisi lain, kita juga harus menghormati hak individu atas privasi dan martabat, serta memberikan kesempatan kepada mereka untuk memulai kembali dan menjalani kehidupan yang normal tanpa terus-menerus dihakimi berdasarkan masa lalu mereka. Hak untuk dilupakan di internet bukanlah solusi yang sempurna, tetapi ini adalah sebuah langkah penting menuju penciptaan lingkungan digital yang lebih adil, manusiawi, dan seimbang—sebuah lingkungan di mana informasi digunakan untuk memberdayakan, bukan untuk menindas, dan di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang tanpa terikat oleh jejak masa lalu yang tidak lagi relevan.
