OPINI HUKUM:
Oleh Daeng Supriyanto, SH., MH
Advokat dan Konsultan Hukum Olahraga serta Tata Negara
Pada awal tahun 2026, ketika gema kemenangan dan semangat persatuan dari SEA Games ke-33 yang diselenggarakan di Kamboja masih belum sirna sepenuhnya, dunia olahraga Thailand terhenyak oleh badai skandal pengaturan pertandingan yang melibatkan berbagai cabang olahraga, mulai dari tinju profesional hingga muay thai – dua disiplin yang selama ini menjadi kebanggaan nasional negara tersebut. Peristiwa yang pertama kali diungkapkan oleh Achariya Ruang Ratanapong, Presiden Asosiasi Pendukung Korban Kejahatan Thailand, pada tanggal 1 Januari 2026, telah mencetuskan polemik yang tidak hanya menyentuh aspek teknis integritas olahraga, melainkan juga mengangkat pertanyaan mendasar tentang substansi tata kelola institusi olahraga, kedudukan hukum terhadap praktik kecurangan, serta peran negara dalam menjaga nilai-nilai sportivitas yang menjadi jiwa dari setiap kompetisi.
Secara epistemologis, fenomena pengaturan pertandingan tidaklah muncul dalam ruang hampa, melainkan merupakan konsekuensi dari dinamika kompleks antara komersialisasi olahraga yang masif, lemahnya sistem pengawasan institusional, serta kurangnya kesadaran akan nilai-nilai fair play yang menjadi landasan filosofis dari setiap aktivitas olahraga. Dalam pemikiran filsuf olahraga seperti Pierre de Coubertin, olahraga bukan hanya tentang kemenangan atau kekalahan, melainkan tentang proses pengembangan diri dan pembentukan karakter yang berdasarkan pada prinsip kejujuran dan rasa hormat terhadap lawan. Konsep ini kemudian diabadikan dalam berbagai peraturan internasional, termasuk Olympic Movement Code on the Prevention of the Manipulation of Competitions (OM Code PMC) yang disahkan oleh Komite Olimpiade Internasional (KOI) pada Desember 2015 dan telah direvisi pada September 2022. Prinsip dasar dari kode ini adalah memberikan kerangka hukum yang terpadu bagi seluruh elemen gerakan olimpiade untuk melawan praktik manipulasi pertandingan, sekaligus memastikan bahwa setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi yang sesuai dengan tingkat keparahan tindakannya.
Dari sisi hierarki normatif, pengaturan pertandingan di Thailand diatur oleh sejumlah peraturan nasional dan internasional yang saling terkait. Secara nasional, terdapat peraturan yang mengatur tentang olahraga dan larangan praktik kecurangan yang dapat merusak integritas kompetisi, sementara secara internasional, negara tersebut terikat oleh konvensi seperti Council of Europe Convention on the Manipulation of Sports Competitions (Macolin Convention) yang telah menjadi dasar bagi pembentukan kerangka hukum anti-pengaturan pertandingan di seluruh Eropa dan banyak negara di dunia, termasuk Thailand. Pasal 2 dari Macolin Convention secara tegas mendefinisikan manipulasi pertandingan sebagai setiap tindakan yang disengaja untuk mempengaruhi hasil atau jalannya suatu pertandingan olahraga dengan cara yang tidak sah, baik untuk mendapatkan keuntungan finansial maupun tujuan lainnya. Konvensi ini juga menentukan bahwa setiap negara yang menjadi pihak harus menyatakan praktik tersebut sebagai kejahatan pidana dalam sistem hukum nasionalnya, serta membentuk mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif untuk memberantasnya.
Dalam konteks kasus skandal di Thailand pasca SEA Games ke-33, yang melibatkan tuduhan manipulasi hasil pertandingan tinju profesional dengan nilai uang yang mencapai hingga 8 miliar baht serta tuduhan “pengaturan medali” dalam muay thai yang dilaporkan oleh petarung wanita Mongkut Petch Petchprawat, kita dihadapkan pada realitas bahwa praktik pengaturan pertandingan bukanlah fenomena baru, melainkan telah menjadi masalah yang mengakar dalam sistem olahraga negara tersebut selama beberapa waktu. Seperti yang telah diungkapkan oleh media lokal Thailand, sejak SEA Games ke-33 yang berlangsung pada tahun 2023, banyak petarung muay thai telah secara terbuka melaporkan adanya kecurangan dalam penentuan hasil pertandingan, namun hingga saat ini belum terdapat tindakan tegas dari pihak berwenang untuk menangani permasalahan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kegagalan dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum yang seharusnya berfungsi sebagai penjaga integritas olahraga.
Secara dogmatis hukum, tuduhan yang ditujukan kepada mantan pejabat pemerintah yang diduga menjadi dalang di balik skandal ini memiliki implikasi hukum yang sangat luas. Pertama, dari sisi pidana, praktik pengaturan pertandingan dapat dikenai sanksi penjara dan denda sesuai dengan ketentuan hukum pidana Thailand. Seperti yang terlihat dalam kasus pengaturan pertandingan sepak bola di Thailand beberapa tahun yang lalu, di mana 15 pemain, seorang wasit, dan seorang petugas garis dituntut karena “melanggar hukum olahraga, hukum perjudian, dan kode pidana” dengan ancaman hukuman antara satu hingga sepuluh tahun penjara atau denda hingga 600.000 baht. Kedua, dari sisi administrasi olahraga, pelaku yang terbukti bersalah akan dikenai sanksi dari badan penyelenggara olahraga terkait, seperti diskors permanen dari berpartisipasi dalam kompetisi, pencabutan gelar atau medali yang telah diraih, serta denda finansial yang signifikan. Seperti yang telah dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Thailand (FAT) dalam kasus skandal sepak bola tahun lalu, di mana pihak FAT bekerja sama dengan kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku, hal ini menunjukkan bahwa adanya kemauan politik yang kuat dari pihak institusi olahraga untuk membersihkan diri dari praktik kecurangan.
Lebih jauh lagi, skandal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang peran negara dalam menjaga integritas olahraga dan melindungi hak-hak atlet serta penggemar. Menurut prinsip duty of care negara terhadap masyarakat, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kompetisi olahraga yang diselenggarakan di wilayahnya berjalan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip sportivitas. Hal ini termasuk memberikan dukungan hukum, finansial, dan teknis kepada badan penyelenggara olahraga untuk membangun sistem pengawasan yang efektif, melakukan pendidikan dan pelatihan bagi atlet, pelatih, dan petugas lapangan tentang bahaya pengaturan pertandingan, serta bekerja sama dengan lembaga internasional seperti Interpol dan Europol untuk memberantas jaringan mafia pengaturan skor yang seringkali berskala global. Seperti yang telah dilakukan oleh pemerintah Italia dalam menangani skandal Calciopoli tahun 2006, di mana pemerintah bekerja sama dengan Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) dan kepolisian untuk melakukan penyelidikan mendalam dan memberikan hukuman berat kepada pelaku, hal ini menunjukkan bahwa hanya dengan adanya kolaborasi yang erat antara berbagai pihak, masalah pengaturan pertandingan dapat diatasi secara efektif.
Dari perspektif sosial dan budaya, skandal pengaturan pertandingan memiliki dampak yang sangat merusak terhadap citra olahraga Thailand di kancah internasional serta terhadap semangat sportivitas di kalangan masyarakat luas. Olahraga, terutama di Thailand, tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani, melainkan juga sebagai simbol identitas nasional dan alat untuk memperkuat hubungan antarnegara di kawasan Asia Tenggara. Praktik pengaturan pertandingan yang merusak integritas olahraga akan membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap kompetisi olahraga, serta berpotensi mengurangi minat penggemar dan sponsor untuk mendukung olahraga di negara tersebut. Seperti yang telah dikemukakan oleh Presiden Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa dalam menyambut tindakan FAT dalam menangani skandal sepak bola Thailand beberapa tahun yang lalu, “setiap tindakan yang diambil untuk memberantas pengaturan pertandingan adalah langkah penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap olahraga dan memastikan bahwa olahraga dapat terus berperan sebagai kekuatan positif dalam masyarakat.”
Dalam konteks hukum acara, terdapat beberapa mekanisme yang dapat ditempuh untuk menangani kasus pengaturan pertandingan di Thailand. Pertama, dari sisi pidana, kepolisian dan kejaksaan memiliki kewajiban untuk melakukan penyelidikan mendalam dan objektif terhadap setiap tuduhan pengaturan pertandingan, serta menuntut pelaku di pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kedua, dari sisi administrasi olahraga, badan penyelenggara olahraga terkait memiliki wewenang untuk membentuk komite disiplin yang independen untuk menyelidiki setiap laporan kecurangan dan memberikan sanksi kepada pelaku yang terbukti bersalah. Ketiga, dari sisi peradilan internasional, atlet atau organisasi olahraga yang merasa dirugikan oleh praktik pengaturan pertandingan memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan olahraga internasional seperti Pengadilan Arbitrase untuk Olahraga (CAS) di Lausanne, Swiss. Seperti yang telah dilakukan oleh banyak atlet dan organisasi olahraga di seluruh dunia, mekanisme ini memberikan kesempatan bagi pihak yang dirugikan untuk memperjuangkan haknya dalam ranah hukum yang netral dan independen.
Selain itu, perlu juga dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem tata kelola olahraga di Thailand untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya skandal pengaturan pertandingan dan mengambil langkah-langkah korektif yang diperlukan. Evaluasi ini harus mencakup beberapa aspek, antara lain: (1) penyempurnaan peraturan perundang-undangan tentang olahraga untuk memastikan bahwa praktik pengaturan pertandingan diatur secara jelas dan dikenai sanksi yang cukup berat; (2) pembentukan lembaga pengawasan olahraga yang independen dan memiliki wewenang penuh untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap setiap tuduhan kecurangan; (3) peningkatan kapasitas aparatur yang menangani urusan olahraga melalui pendidikan dan pelatihan tentang hukum olahraga dan anti-pengaturan pertandingan; (4) peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan olahraga untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan; serta (5) peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya integritas olahraga dan bahaya pengaturan pertandingan melalui kampanye pendidikan dan sosialisasi yang masif.
Sebagai kesimpulan yang bersifat normatif dan konstruktif, skandal pengaturan pertandingan di dunia olahraga Thailand pasca SEA Games ke-33 merupakan peristiwa yang sangat meresahkan dan membutuhkan tanggapan yang cepat, tegas, dan komprehensif dari semua pihak yang terkait. Praktik pengaturan pertandingan bukan hanya melanggar prinsip-prinsip hukum dan sportivitas, melainkan juga merusak citra olahraga Thailand di kancah internasional serta menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap kompetisi olahraga. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan adanya kolaborasi yang erat antara pemerintah, badan penyelenggara olahraga, kepolisian, kejaksaan, serta masyarakat luas untuk membangun sistem olahraga yang bersih, adil, dan berintegritas. Hanya dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa olahraga dapat terus berperan sebagai kekuatan positif dalam masyarakat dan menjadi wadah bagi pengembangan diri serta pembentukan karakter yang berdasarkan pada prinsip kejujuran dan rasa hormat terhadap sesama.
