Opini: Oleh Daeng Supriyanto, SH, MH Pengacara Pada hari 2 Januari 2026, sesuai dengan laporan dari nasional.kompas.com, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kode Kejahatan Pidana (KUHP) versi terbaru resmi berlaku perdana di Indonesia, menandai tonggak sejarah dalam evolusi sistem penegakan hukum pidana negara ini. Kedua instrumen hukum ini, […]
Opini: Oleh Daeng Supriyanto, SH, MH Pengacara Pada hari 1 Januari 2026, Undang-Undang Goo Hara resmi diberlakukan di Korea Selatan, sebuah langkah hukum yang muncul sebagai respons terhadap tragedi pribadi yang menginspirasi perubahan sistemik dalam hukum warisan. Berawal dari kasus mendiang bintang K-Pop Goo Hara, yang meninggal pada tahun 2019, […]
Opini: Oleh Daeng Supriyanto, SH, MH Pengacara Pada hari 18 November 2025, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru disahkan untuk diberlakukan bersamaan dengan Kode Kejahatan Pidana (KUHP) baru, sebuah langkah yang secara normatif dirancang untuk menyempurnakan sistem penegakan hukum pidana di Indonesia. […]
OPINI HUKUM Oleh Daeng Supriyanto, SH., MH Advokat dan Praktisi Hukum Pidana Khusus Pada hari terakhir tahun 2025, tepatnya pada pukul 19:04:29 tanggal 31 Desember, Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Sumatera Selatan mengumumkan pelaksanaan razia besar-besaran di sejumlah tempat hiburan malam di Kota Palembang, yang mengakibatkan empat pengunjung terindikasi positif […]
Opini: Oleh Daeng Supriyanto SH, MH, CMS.P (Advokat dan Penegak Hukum) Dalam tataran normatif hukum, epistemologi filosofis pidana, dan dinamika penegakan hukum kontemporer Indonesia, berlakunya tiga paket undang-undang pidana pada awal 2026—yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru (UU No. 1 Tahun 2023), Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU […]
Opini: Oleh Daeng Supriyanto SH, MH (Advokat dan Pemerhati Ongkos Naik Haji) Dalam tataran normatif hukum, dinamika pengelolaan keuangan ibadah haji, dan epistemologi regulasi Otoritas Nasional Haji (ONH), fenomena dana jamaah haji khusus 2026 yang tertahan di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan ancaman gagal berangkat massal memerlukan analisis multidimensi […]
Opini: Oleh Daeng Supriyanto SH, MH (Tokoh Pelaku Olahraga) Dalam tataran normatif regulasi olahraga, epistemologi kesehatan atletik, dan dinamika kompetisi bulutangkis internasional, persetujuan Badminton World Federation (BWF) terhadap permohonan protected ranking yang diajukan Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) untuk Gregoria Mariska Tunjung—dengan masa berlaku minimal tiga bulan sampai satu tahun […]
Opini: Oleh Daeng Supriyanto, SH, MH, CMS.P (Advokat dan Pengamat Pendidikan) Dalam tataran normatif hukum, dinamika psikologis keluarga, dan epistemologi pendidikan kontemporer Indonesia, pernyataan “Orang Tua Jangan Mental Miskin, Kasihan Anak Jadi Susah Sukses” memerlukan analisis multidimensi yang melampaui tataran retorika motivasional semata. Sebagai advokat yang memegang prinsip perlindungan hak […]
Opini: Oleh Daeng Supriyanto, SH, MH, CMS.P (Advokat dan Pengamat Militer) Dalam tataran normatif hukum dan dinamika operasional penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia, kebijakan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) untuk menerapkan diklat semi-militer bagi calon Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) 2026—dengan narasi “masuk barak”—memerlukan analisis multidimensi yang melampaui tataran retorika […]
Opini: Oleh Daeng Supriyanto, SH, MH, CMS.P (Advokat dan Pengamat ONH) Dalam tataran normatif hukum dan dinamika penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia, fenomena krisis yang mengancam penyelenggaraan haji khusus 2026—yang kini berada di ujung tanduk—memerlukan analisis multidimensi yang melampaui tataran retorika administratif semata. Sebagai advokat yang memegang prinsip kepastian hukum […]
Opini: Oleh Daeng Supriyanto, SH, MH, CMS.P (Advokat dan Pengamat Pendidikan) Dalam tataran normatif hukum dan dinamika politik kontemporer Indonesia, fenomena fitnah yang menyebar melalui platform digital—seperti yang kini menimpa mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan tuduhan tidak berdasar terkait keterlibatannya dalam isu ijazah Presiden Joko Widodo—memerlukan analisis multidimensi […]
