Oleh Daeng Supriyanto SH MH, Advokat dan Pengamat Geopolitik Global
Dalam khazanah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks dan penuh dengan ketidakpastian, seruan yang disampaikan oleh Reza Pahlavi—putra mahkota mendiang shah terakhir Iran—untuk melanjutkan demonstrasi besar-besaran dan merebut pusat kota-kota di Iran merupakan peristiwa yang memiliki implikasi mendalam dari perspektif hukum internasional, studi geopolitik, dan analisis dinamika sosial-politik dalam sebuah negara berdaulat. Sebagai seorang advokat yang memahami kaidah hukum negara dan prinsip-prinsip hukum internasional, serta sebagai pengamat geopolitik global yang mengikuti perkembangan hubungan antarnegara dan dinamika internal negara-negara di berbagai belahan dunia, saya melihat bahwa seruan ini bukan hanya sekadar panggilan untuk perubahan politik dalam negeri Iran, melainkan juga sebuah fenomena yang menyentuh aspek-aspek fundamental dari tatanan politik global, hak atas kemerdekaan negara dalam mengatur urusan dalam negerinya, serta peran aktor non-negara dalam dinamika politik internasional.
Secara epistemologis, seruan yang disampaikan oleh Reza Pahlavi dari tempat pelariannya di Amerika Serikat mencerminkan pergeseran dalam pandangan tentang cara-cara untuk mencapai perubahan politik dalam sebuah negara, serta peran yang dapat dimainkan oleh figur-figur politik yang berada di luar batas teritorial negara tersebut. Dalam tradisi pemikiran politik klasik, perubahan rezim atau struktur politik sebuah negara umumnya dianggap sebagai urusan dalam negeri yang harus diselesaikan oleh warga negara dalam batas-batas hukum dan konstitusi yang berlaku di negara tersebut. Namun demikian, dalam era globalisasi yang telah menghapus batasan fisik dan komunikasi, figur-figur politik yang berada di luar negeri dapat dengan mudah menyampaikan pesan dan pengaruh mereka ke dalam negeri, sehingga menciptakan dinamika baru dalam perjuangan politik yang terjadi di sebuah negara. Perspektif ini juga mencerminkan munculnya paradigma baru dalam perjuangan politik, di mana teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi alat yang sangat kuat untuk mengorganisir dan menggerakkan massa, serta untuk menyebarkan pandangan dan tujuan politik kepada khalayak luas.
Dari perspektif hukum internasional, seruan untuk merebut kota-kota di Iran menimbulkan sejumlah pertanyaan mendasar terkait dengan prinsip-prinsip hukum yang mengatur tentang kedaulatan negara dan hak atas intervensi dalam urusan dalam negeri sebuah negara. Secara normatif, prinsip kedaulatan negara yang menjadi dasar dari hukum internasional dan Piagam PBB tahun 1945 secara tegas mengakui bahwa setiap negara berdaulat memiliki hak mutlak untuk mengatur urusan dalam negerinya sendiri tanpa campur tangan atau intervensi dari negara lain maupun dari aktor non-negara mana pun. Selain itu, prinsip non-intervention yang menjadi salah satu pilar utama dari hukum internasional juga melarang negara-negara lain untuk campur tangan dalam urusan dalam negeri sebuah negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk melalui dukungan terhadap kelompok atau individu yang berusaha untuk mengubah rezim politik negara tersebut dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Meskipun demikian, hukum internasional juga mengakui hak rakyat untuk menentang rezim yang tidak demokratis atau yang melanggar hak asasi manusia secara sistematis, meskipun batasan antara hak untuk menentang dan tindakan yang dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan negara tetap menjadi perdebatan yang kompleks di kalangan ahli hukum internasional.
Jika kita mengkaji secara historis, peran Reza Pahlavi sebagai figur keturunan dinasti Pahlavi yang pernah memerintah Iran sebelum revolusi Islam tahun 1979 memberikan dimensi tambahan yang sangat penting dalam memahami seruan yang dia sampaikan. Dinasti Pahlavi yang dipimpin oleh ayahnya, Mohammad Reza Pahlavi, telah memerintah Iran selama beberapa dekade dan memiliki sejarah yang kompleks terkait dengan dukungan yang diterima dari negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, serta dengan gerakan perlawanan yang muncul dari berbagai kelompok masyarakat Iran yang tidak puas dengan kebijakan rezim tersebut. Revolusi Islam tahun 1979 yang menggulingkan dinasti Pahlavi dan membentuk Republik Islam Iran telah mengubah wajah politik Iran secara total dan memiliki implikasi yang luas bagi dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah serta hubungan Iran dengan negara-negara lain di dunia. Sejak saat itu, Reza Pahlavi telah tinggal di luar negeri dan menjadi simbol bagi kelompok-kelompok yang menginginkan kembalinya sistem monarki atau setidaknya perubahan besar dalam sistem politik Iran saat ini. Pengalaman sejarah ini menunjukkan bahwa seruan yang disampaikan oleh Reza Pahlavi tidak dapat dipisahkan dari konteks sejarah panjang perjuangan politik di Iran dan hubungan Iran dengan negara-negara luar negeri.
Dari sisi geopolitik global, seruan untuk merebut kota-kota di Iran memiliki implikasi yang luas bagi stabilitas kawasan Timur Tengah dan dinamika hubungan antarnegara di tingkat global. Iran sebagai negara yang memiliki peran penting di kawasan Timur Tengah telah lama menjadi pusat perhatian geopolitik karena lokasinya yang strategis, sumber daya alam yang melimpah, serta posisinya sebagai salah satu kekuatan utama di kawasan tersebut. Ketidakstabilan politik di Iran dapat dengan cepat menyebar ke negara-negara tetangga dan menyebabkan ketidakstabilan yang lebih luas di kawasan, yang pada gilirannya akan berdampak pada pasokan energi global dan keamanan negara-negara lain di dunia. Selain itu, seruan yang disampaikan oleh Reza Pahlavi dari Amerika Serikat juga menimbulkan pertanyaan terkait dengan peran Amerika Serikat dalam dinamika politik Iran, serta potensi bahwa negara-negara lain dapat menggunakan situasi ini untuk mengejar kepentingan geopolitik mereka sendiri di kawasan. Hal ini dapat menyebabkan munculnya persaingan kekuasaan yang lebih ketat di kawasan Timur Tengah dan memperparah ketegangan yang sudah ada antara negara-negara di kawasan tersebut dengan negara-negara luar.
Tantangan lain yang tidak kalah pentingnya adalah dampak seruan ini terhadap dinamika sosial-politik di dalam Iran sendiri. Demonstrasi yang telah berlangsung selama beberapa waktu terakhir dan telah meluas ke hampir 100 kota di Iran menunjukkan bahwa terdapat ketidakpuasan yang mendalam di kalangan sebagian besar masyarakat Iran terhadap kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang ada di negara tersebut. Keluhan masyarakat Iran mencakup berbagai isu, mulai dari masalah ekonomi seperti inflasi yang tinggi dan pengangguran, hingga masalah politik seperti kurangnya kebebasan berbicara dan hak untuk berpartisipasi dalam proses politik negara. Seruan untuk merebut kota-kota yang disampaikan oleh Reza Pahlavi dapat berpotensi meningkatkan intensitas konflik dan menyebabkan terjadinya kekerasan yang lebih besar antara demonstran dan aparat keamanan negara, yang pada akhirnya akan menyebabkan korban jiwa dan kerusakan yang tidak perlu bagi masyarakat Iran. Selain itu, seruan ini juga dapat menyebabkan terpecahnya masyarakat Iran menjadi kelompok-kelompok yang saling bertentangan, yang akan menyulitkan terjadinya dialog dan penyelesaian damai terhadap masalah yang dihadapi negara tersebut.
Sebagai seorang advokat yang memahami pentingnya hukum dan keadilan dalam setiap proses perubahan politik, saya melihat bahwa setiap upaya untuk mencapai perubahan dalam sebuah negara harus selalu berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan harus menjamin terwujudnya hak asasi manusia bagi semua warga negara. Seruan untuk merebut kota-kota yang melibatkan penggunaan kekerasan atau tindakan yang tidak sesuai dengan hukum dapat menyebabkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan dapat merusak fondasi hukum dan keadilan yang diperlukan untuk membangun sebuah negara yang demokratis dan adil. Meskipun demikian, saya juga menyadari bahwa terdapat situasi di mana rakyat merasa bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain selain untuk menggunakan cara-cara yang ekstrem untuk mencapai perubahan, terutama ketika mereka merasa bahwa saluran-saluran politik yang damai telah ditutup atau tidak efektif. Dalam kasus seperti ini, sangat penting bagi komunitas internasional untuk berperan dalam memfasilitasi dialog antara berbagai pihak yang terlibat dan untuk mendorong penyelesaian damai terhadap konflik yang terjadi.
Dalam konteks perkembangan hukum internasional dan standar hak asasi manusia yang telah diakui secara global, Iran sebagai negara yang telah menandatangani berbagai perjanjian internasional tentang hak asasi manusia memiliki kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak-hak warga negaranya, termasuk hak untuk kebebasan berbicara, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Pada saat yang sama, negara juga memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban umum dan keamanan masyarakat serta untuk melindungi hak-hak orang lain dari kerusakan. Keseimbangan antara hak individu dan kewajiban negara ini merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh setiap negara dalam menghadapi demonstrasi dan protes masyarakat. Seruan yang disampaikan oleh Reza Pahlavi menekankan pentingnya bagi masyarakat Iran untuk terus berjuang untuk mendapatkan hak-hak mereka, namun juga menimbulkan pertanyaan tentang cara-cara yang paling efektif dan sesuai dengan hukum untuk mencapai tujuan tersebut.
Sebagai seorang pengamat geopolitik global, saya melihat bahwa seruan untuk merebut kota-kota di Iran merupakan bagian dari tren yang lebih luas dalam dinamika politik global, di mana figur-figur politik yang berada di luar negeri semakin aktif dalam berperan dalam urusan dalam negeri negara asal mereka. Tren ini telah dipercepat oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, yang telah memungkinkan figur-figur ini untuk tetap terhubung dengan masyarakat di dalam negeri dan untuk menyebarkan pesan mereka dengan cara yang lebih efektif. Namun demikian, tren ini juga menimbulkan tantangan baru bagi tatanan politik global, karena dapat menyebabkan munculnya intervensi dalam urusan dalam negeri negara dan dapat mengganggu stabilitas politik di berbagai belahan dunia. Oleh karena itu, sangat penting bagi komunitas internasional untuk mengembangkan kerangka hukum dan kebijakan yang jelas untuk mengatur peran figur-figur politik yang berada di luar negeri dalam urusan dalam negeri negara asal mereka, serta untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang mereka lakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan hak asasi manusia.
Dalam kesimpulan, seruan yang disampaikan oleh Reza Pahlavi untuk melanjutkan demonstrasi besar-besaran dan merebut pusat kota-kota di Iran merupakan peristiwa yang memiliki implikasi mendalam bagi dinamika politik dalam negeri Iran, stabilitas kawasan Timur Tengah, dan tatanan geopolitik global. Meskipun seruan ini berasal dari rasa kekhawatiran dan harapan akan perubahan yang lebih baik bagi masyarakat Iran, namun juga menimbulkan sejumlah pertanyaan penting terkait dengan cara-cara untuk mencapai perubahan politik, peran aktor non-negara dalam dinamika politik, serta prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur tentang kedaulatan negara dan hak atas kemerdekaan dalam mengatur urusan dalam negerinya. Sebagai komunitas global, kita perlu melihat situasi di Iran dengan empati dan pemahaman yang mendalam terhadap konteks sejarah, budaya, dan politik negara tersebut, serta perlu bekerja sama untuk mendorong penyelesaian damai terhadap konflik yang terjadi dan untuk membantu masyarakat Iran dalam mencapai masa depan yang lebih demokratis, adil, dan sejahtera.
