Disampaikan oleh: Daeng Supriyanto, SH, MH – Ketua Forum Masyarakat Anti Korupsi
Dalam perjalanan panjang kesadaran hukum dan etika bangsa Indonesia, kasus Jusuf Muda Dalam mencatat dirinya bukan sekadar peristiwa yudisial tahun 1966, melainkan sebuah peristiwa ontologis yang menguji makna kekuasaan, tanggung jawab, dan batas kewenangan dalam tatanan negara berdaulat. Sebagai Menteri Urusan Bank Sentral sekaligus Gubernur Bank Indonesia periode 1963–1966, ia memegang kendali atas urat nadi keuangan negara; namun sebagaimana terungkap dalam laporan Anak Penyamun di Sarang Perawan, kekuasaan yang seharusnya menjadi sarana kemuliaan berubah menjadi instrumen penggelapan: penyalahgunaan izin impor melalui skema Deferred Payment, pemberian kredit tanpa dasar, pengambilan kas negara dan dana revolusi, hingga penyelundupan senjata, dengan kerugian yang mencapai ratusan juta dolar AS dan puluhan miliar rupiah—nilai yang sangat dahsyat jika ditimbang dengan kapasitas ekonomi bangsa pada masa itu. Pengadilan Jakarta memutuskan vonis mati pada 8 September 1966, putusan yang tetap dikuatkan di tingkat kasasi meski tak pernah dieksekusi hingga ia wafat di penjara tahun 1976. Dari perspektif filsafat hukum dan etika kenegaraan, kita tidak hanya membaca catatan sejarah, melainkan mempertanyakan kembali hakikat keadilan yang pernah dipilih bangsa ini untuk menegakkan martabatnya.
Secara pandangan ontologis, kekuasaan jabatan tinggi negara bukanlah hak milik pribadi, melainkan wujud perwalian yang bersumber dari kepercayaan kolektif. Jusuf Muda Dalam berada dalam posisi di mana setiap keputusannya memiliki eksistensi ganda: sebagai tindakan teknis dan sebagai manifestasi makna keberadaan negara. Ketika ia mengubah perwalian itu menjadi alat akumulasi keuntungan diri, ia melakukan pembalikan hakikat: mengubah institusi yang seharusnya melindungi keseimbangan ekonomi menjadi sumber kerusakan struktural. Di sinilah relevansi filosofis putusan tersebut: vonis mati bukan sekadar bentuk pembalasan, melainkan pernyataan metafisik bahwa pelanggaran terhadap keberlangsungan hidup dan kemakmuran bersama memiliki konsekuensi setara dengan kerusakan yang ditimbulkannya. Sebagai pemikiran Aristotelian, keadilan distributif menuntut agar setiap perbuatan menerima ukurannya yang setara; jika korupsi dalam skala sedemikian rupa mengancam fondasi keberadaan negara, maka ukuran tanggung jawabnya pun harus mencerminkan bobot kerusakan yang terjadi.
Dari perspektif epistemologis sejarah, kasus ini mengajarkan kita membedakan antara kebenaran prosedural dan kebenaran substantif. Meskipun dalam kenyataan akhirnya vonis mati tidak pernah dilaksanakan, nilai pengetahuan yang ditimbulkannya tetap utuh: bahwa pada titik tertentu, bangsa ini pernah memahami korupsi bukan sekadar pelanggaran administrasi, melainkan kejahatan transendental yang memutuskan hubungan kesetiaan antara penguasa dan rakyat. Penggunaan skema Deferred Payment, kredit bermasalah, dan penyembunyian aset menggambarkan bagaimana rasionalitas teknis dapat disalahgunakan jika dipisahkan dari rasionalitas etis. Jusuf Muda Dalam memahami aturan, namun kehilangan pemahaman akan tujuan aturan itu sendiri. Di sinilah letak pelajaran mendalam: pengetahuan tanpa landasan nilai berubah menjadi kebohongan terstruktur yang merusak tatanan makna hidup bersama.
Dalam dimensi etika sosial dan hukum metafisika, putusan terhadap Jusuf Muda Dalam menegaskan prinsip bahwa negara memiliki kewajiban mutlak untuk memelihara kesucian sumber kehidupannya. KH Moch Dahlan menyatakan pandangannya yang keras saat itu, mencerminkan naluri keadilan masyarakat yang merasakan betapa besarnya kerugian yang ditimbulkan. Meskipun pendapat itu terasa ekstrem bagi ukuran zaman sekarang, ia mengungkapkan sebuah kebenaran mendasar: korupsi di puncak kekuasaan bukan hanya mencuri uang, melainkan mencuri kepercayaan, waktu, dan harapan seluruh generasi. Bahwa vonis ini kemudian tidak dijalankan mengundang refleksi tambahan: ketika keadilan hanya dinyatakan dalam tulisan namun tidak diwujudkan dalam tindakan, ia berisiko berubah menjadi simbol kosong yang melemahkan kekuatan pencegahan. Sejarah mencatatnya sebagai satu-satunya vonis mati untuk korupsi di Indonesia—sebuah catatan yang mengingatkan kita akan perubahan paradigma: apakah kita kini bergerak menuju pendalaman makna keadilan, atau sekadar melunakkan ukurannya tanpa memperkuat substansinya?
Sebagai Ketua Forum Masyarakat Anti Korupsi, saya melihat kasus ini bukan sebagai sekadar kenangan masa lalu, melainkan sebuah ukuran ideal yang terus hidup dalam kesadaran kolektif. Secara filosofis, pengadilan pada tahun 1966 menyatakan bahwa keadilan memiliki hierarki: semakin tinggi posisi seseorang, semakin besar tanggung jawabnya untuk menjaga kebaikan umum, dan semakin berat pula pertanggungjawabannya jika ia menyalahgunakannya. Refleksi ini mengajak kita untuk tidak terjebak dalam perdebatan semata soal jenis sanksi, melainkan memahami hakikat sanksi itu sendiri: ia adalah cara masyarakat menegaskan kembali batas antara apa yang membangun dan apa yang menghancurkan keberlangsungan hidup bersama.
Pada akhirnya, kasus Jusuf Muda Dalam mengajarkan sebuah kebenaran kekal: sejarah pemberantasan korupsi bukanlah sekadar rangkaian peristiwa hukum, melainkan perjalanan kesadaran yang terus menguji apakah kita masih memegang teguh prinsip bahwa kekuasaan tanpa tanggung jawab etis adalah kekuasaan yang kehilangan maknanya. Keadilan yang pernah diputuskan untuknya tetap menjadi cermin bagi kita hari ini: bahwa kebesaran bangsa tidak diukur dari seberapa banyak kekayaan yang dihasilkan, melainkan dari seberapa tegas ia membedakan antara apa yang benar dan apa yang salah, bahkan ketika yang bersalah adalah mereka yang pernah memegang kekuasaan tertinggi.
