Oleh Daeng Supriyanto SH MH – Advokat dan Ahli Hukum Pidana serta Hubungan Internasional
Palembang, 11 Januari 2026 – Pengumuman oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai penetapan Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka dalam kasus korupsi terkait manajemen jamaah haji, yang kemudian diikuti dengan pengungkapan terkait pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud beserta Pangeran Muhammad bin Salman (MBS) sebagai Pangeran Mahkota Arab Saudi, merupakan peristiwa yang membawa dimensi kompleksitas yang melampaui tataran kasus korupsi biasa. Fenomena ini tidak hanya menyentuh pada integritas sistem manajemen ibadah haji yang menjadi bagian penting dari kehidupan beragama dan kemasyarakatan umat Islam Indonesia, melainkan juga menguji dinamika hubungan antara penegakan hukum domestik, diplomasi bilateral yang strategis, dan prinsip dasar negara hukum yang mengakar pada nilai-nilai keadilan yang tidak mengenal kedudukan maupun hubungan internasional.
Secara epistemologis, kasus ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai batasan antara ranah penegakan hukum yang harus bebas dari intervensi apapun, dan ranah diplomasi negara yang bertujuan untuk memelihara hubungan baik dengan negara mitra – khususnya dalam konteks ibadah haji yang memiliki dimensi spiritual dan budaya yang sangat mendalam bagi umat Islam Indonesia. Paradigma yang selama ini kita anut sebagai negara hukum adalah bahwa setiap individu, tanpa terkecuali, harus tunduk pada hukum yang sama dan tidak ada seorang pun yang dapat berada di luar naungan hukum. Namun, realitas yang terjadi menunjukkan bahwa ketika kasus korupsi melibatkan pejabat tinggi negara yang juga memiliki peran dalam hubungan internasional, maka muncul dinamika yang mengharuskan kita untuk menjawab pertanyaan: bagaimana cara memastikan bahwa prinsip keadilan tetap terjaga tanpa mengorbankan kepentingan nasional yang lebih luas?
Dari perspektif hukum pidana, penetapan seorang tokoh yang pernah menjabat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia menjadi tersangka korupsi adalah bukti nyata bahwa mekanisme penegakan hukum di Indonesia telah berjalan dengan prinsip equality before the law atau kesetaraan di depan hukum. Secara normatif, hal ini sejalan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas kedudukan dan hak-hak yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, tanpa ada pembedaan. Konsep ini juga menjadi landasan dari fungsi KPK sebagai lembaga independen yang bertugas untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu, baik terhadap pejabat tingkat rendah maupun tinggi. Namun, ketika kasus ini kemudian dihubungkan dengan pertemuan antara kepala negara Indonesia dan pemimpin negara Arab Saudi, maka muncul dimensi baru yang harus kita pahami dengan cermat – yaitu bahwa kasus korupsi yang terjadi dalam konteks manajemen haji tidak hanya memiliki implikasi hukum domestik, tetapi juga dapat memengaruhi hubungan bilateral antara kedua negara yang telah terjalin selama puluhan tahun.
Secara sosiologis, ibadah haji bukan hanya merupakan kewajiban agama bagi umat Islam yang mampu, melainkan juga menjadi bagian dari identitas nasional Indonesia sebagai negara dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia. Setiap tahun, puluhan ribu jamaah haji Indonesia melakukan perjalanan ke Tanah Suci untuk menjalankan ibadah yang sangat diharapkan, dan proses manajemen yang baik menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi. Ketika terjadi kasus korupsi dalam manajemen haji, maka yang terkorupsi tidak hanya uang negara atau fasilitas yang disediakan untuk jamaah, tetapi juga kepercayaan jutaan umat Islam Indonesia terhadap sistem yang seharusnya menjamin kelancaran dan keamanan ibadah mereka. Selain itu, hal ini juga dapat memengaruhi citra Indonesia di mata dunia internasional, khususnya di kalangan negara-negara muslim yang melihat Indonesia sebagai contoh negara yang mampu mengelola ibadah haji dengan baik.
Pengungkapan terkait pertemuan Jokowi dan MBS dalam konteks kasus ini membawa kita pada tataran analisis mengenai hubungan antara politik luar negeri dan penegakan hukum domestik. Secara teoritis, prinsip act of state doctrine atau doktrin tindakan negara mengakui bahwa tindakan yang dilakukan oleh kepala negara dalam kapasitas resmi mereka di luar wilayah negara tidak dapat diadili oleh pengadilan negara lain. Namun, dalam konteks domestik, tindakan yang dilakukan oleh kepala negara dalam rangka menjalankan tugasnya harus tetap berada dalam bingkai hukum dan tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk menghalangi proses penegakan hukum terhadap kasus korupsi yang terjadi di dalam negeri. Penting untuk membedakan dengan jelas antara ranah diplomasi yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan nasional – seperti memastikan kelancaran pelaksanaan ibadah haji dan mendapatkan fasilitas terbaik bagi jamaah Indonesia – dengan ranah manajemen domestik yang harus dilakukan dengan integritas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sebagai seorang advokat yang telah lama mengkaji dinamika hukum pidana dan hubungan internasional, saya berpendapat bahwa kasus ini harus ditangani dengan sikap yang cermat, profesional, dan berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang kokoh. Pertama, proses penegakan hukum terhadap tersangka harus berjalan dengan transparan, adil, dan tanpa ada tekanan atau intervensi dari pihak manapun – baik dari dalam maupun luar negeri. KPK sebagai lembaga independen harus diberikan kebebasan penuh untuk melakukan penyelidikan, pemeriksaan, dan penuntutan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Kedua, pemerintah Indonesia harus secara aktif menjelaskan kepada pemerintah Arab Saudi bahwa proses penegakan hukum terhadap kasus korupsi haji adalah bagian dari upaya negara untuk membersihkan diri dari praktik korupsi dan meningkatkan kualitas manajemen ibadah haji di masa depan – hal ini seharusnya dapat dipahami dan didukung oleh pemerintah Arab Saudi sebagai mitra yang juga memiliki kepentingan untuk menjaga kelancaran dan kehormatan ibadah haji.
Selain itu, perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem manajemen haji di Indonesia yang telah berjalan selama ini. Kasus korupsi yang muncul menunjukkan bahwa terdapat celah dalam sistem pengawasan dan kontrol internal yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Reformasi yang komprehensif harus dilakukan mulai dari struktur organisasi, prosedur kerja, hingga mekanisme pengawasan yang lebih kuat dan independen. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk mencegah terjadinya korupsi di masa depan, tetapi juga untuk memastikan bahwa jamaah haji Indonesia mendapatkan pelayanan yang terbaik dan ibadah mereka dapat berjalan dengan khusyuk dan aman.
Dari sisi diplomasi, pemerintah Indonesia harus terus menjaga hubungan baik dengan Arab Saudi dengan cara yang transparan dan berdasarkan pada saling penghormatan. Pertemuan antara kepala negara kedua negara seharusnya tetap difokuskan pada hal-hal yang bersifat konstruktif, seperti meningkatkan kerja sama dalam bidang pendidikan Islam, perdagangan, investasi, dan tentu saja, pengelolaan ibadah haji dan umrah. Kita harus menunjukkan bahwa proses penegakan hukum yang sedang berjalan di Indonesia adalah bukti keseriusan negara dalam memberantas korupsi dan meningkatkan tata kelola negara – hal ini justru akan meningkatkan citra Indonesia di mata dunia internasional dan membuat negara lain lebih percaya untuk bekerja sama dengan kita.
Secara filosofis, kasus ini juga menjadi pengingat bahwa integritas adalah dasar dari setiap sistem pemerintahan yang baik dan setiap hubungan internasional yang saling menguntungkan. Korupsi tidak hanya merusak keuangan negara dan merugikan masyarakat, tetapi juga dapat merusak hubungan antar negara dan mengurangi kredibilitas sebuah negara di mata dunia. Oleh karena itu, upaya untuk memberantas korupsi harus dilakukan dengan tekun dan tanpa kompromi, tanpa memandang siapa saja yang terlibat atau apa saja konsekuensi yang mungkin muncul.
Kita juga harus menyadari bahwa ibadah haji memiliki nilai spiritual yang sangat tinggi bagi umat Islam Indonesia, dan setiap kasus yang menyentuh pada manajemen haji akan memiliki dampak yang mendalam terhadap emosi dan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, proses penegakan hukum harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab dan penghormatan terhadap nilai-nilai agama yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Kita harus menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi untuk menghukum pelanggar, tetapi juga untuk melindungi hak-hak masyarakat dan memastikan bahwa sistem yang ada berjalan dengan adil dan benar.
Dalam konteks yang lebih luas, kasus ini menjadi bagian dari perjalanan panjang bangsa Indonesia untuk membangun negara hukum yang kuat dan bersih dari korupsi. Setiap kasus korupsi yang berhasil diungkap dan dituntut adalah langkah maju yang menunjukkan bahwa sistem kita sedang berkembang dan menjadi lebih baik. Meskipun ada tantangan yang besar dan dinamika yang kompleks – termasuk hubungan dengan negara mitra yang penting – kita harus tetap teguh pada prinsip-prinsip dasar yang telah kita tetapkan sebagai sebuah bangsa.
Pernyataan dan tindakan yang diambil oleh KPK dalam kasus ini harus menjadi contoh bagi seluruh lembaga negara bahwa penegakan hukum harus dilakukan dengan keberanian dan integritas. Pada saat yang sama, pemerintah harus mampu menjaga keseimbangan antara menjalankan tugas penegakan hukum dan memelihara kepentingan nasional dalam hubungan internasional. Hanya dengan cara demikianlah kita dapat membangun sebuah negara yang tidak hanya dihormati karena ukuran dan potensinya, tetapi juga karena integritas dan keadilan yang menjadi dasar dari kehidupan berbangsa dan bernegara kita.
