Oleh: Daeng Supriyanto, SH, MH
(Advokat dan Praktisi Hukum)
Dalam arsitektur sistem peradilan pidana yang berlandaskan prinsip negara hukum (rechtsstaat), hukum acara pidana tidak sekadar merupakan serangkaian prosedur teknis yang diatur dalam undang-undang untuk memfasilitasi penuntutan pelaku tindak pidana. Lebih dari itu, ia merupakan instrumen fundamental yang dirancang untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dalam menegakkan hukum dan keadilan, serta hak-hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu, baik korban, saksi, maupun tersangka atau terdakwa. Namun, dalam praktik peradilan di lapangan, seringkali terjadi penyimpangan pemahaman yang mengubah fungsi hukum acara pidana dari instrumen perlindungan hak menjadi alat pembuktian yang berulang-ulang hingga mencapai tujuan yang diinginkan, tanpa mempedulikan batasan-batasan hukum dan prinsip-prinsip keadilan. Hal ini merupakan fenomena yang patut dikritisi secara mendalam, karena bertentangan dengan esensi hukum acara pidana yang sebenarnya.
Hukum acara pidana, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan pelengkap lainnya, dibangun di atas fondasi prinsip-prinsip dasar yang melindungi hak-hak individu. Salah satu prinsip yang paling mendasar adalah presumption of innocence atau praduga tak bersalah, yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sampai keputusan pengadilan yang menyatakan bersalahnya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Prinsip ini bukan sekadar slogan hukum, melainkan merupakan hak konstitusional yang harus dihormati dan dilindungi dalam setiap tahapan proses pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di sidang pengadilan. Hukum acara pidana memberikan berbagai mekanisme untuk melindungi hak ini, seperti hak untuk didengar keterangannya, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk menghadirkan saksi yang meringankan, dan hak untuk mengajukan bukti-bukti yang membuktikan ketidakbersalahannya.
Selain itu, hukum acara pidana juga mengatur prinsip keadilan prosedural (procedural justice), yang menuntut bahwa setiap proses pidana harus dilaksanakan dengan cara yang adil, transparan, dan tidak memihak. Setiap tahapan proses harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh undang-undang, dan tidak boleh ada tindakan yang sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Hak untuk diperlakukan secara adil juga mencakup hak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi, tidak disiksa, tidak diperlakukan dengan cara yang merendahkan martabat manusia, dan hak untuk mendapatkan akses ke keadilan yang sama bagi semua orang, tanpa memandang latar belakang, status sosial, atau kekayaan.
Namun, dalam realitas praktik peradilan pidana, seringkali kita melihat bahwa fungsi hukum acara pidana telah terdistorsi. Beberapa aparat penegak hukum cenderung memandang hukum acara pidana sebagai alat untuk membuktikan kesalahan tersangka atau terdakwa dengan segala cara, bahkan jika itu berarti harus melakukan pembuktian berulang-ulang hingga mencapai hasil yang diinginkan. Pembuktian berulang ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penyidikan yang berulang-ulang tanpa alasan yang jelas, penuntutan yang diajukan kembali setelah ditolak oleh pengadilan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan yang berlangsung lama dengan mengajukan bukti-bukti yang sama berulang-ulang. Hal ini tidak hanya membuang-buang waktu dan sumber daya, tetapi juga menimbulkan beban yang berat bagi tersangka atau terdakwa, yang harus menghadapi proses pidana yang berlarut-larut dan tidak pasti.
Pembuktian berulang hingga berhasil juga bertentangan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam peradilan pidana. Proses pidana yang berlarut-larut dapat menyebabkan hilangnya bukti-bukti yang penting, memudarnya ingatan saksi, dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, hal ini juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana, karena masyarakat melihat bahwa proses pidana tidak berjalan dengan cepat dan adil, melainkan menjadi alat yang digunakan untuk menekan atau menganiaya individu tertentu.
Sebagai advokat dan praktisi hukum, saya berpendapat bahwa kita harus kembali ke esensi sebenarnya dari hukum acara pidana, yaitu sebagai instrumen perlindungan hak-hak individu. Hukum acara pidana harus digunakan untuk memastikan bahwa setiap proses pidana dilaksanakan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan hukum, dan bahwa hak-hak setiap individu yang terlibat dalam proses pidana dihormati dan dilindungi. Pembuktian dalam proses pidana harus dilakukan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan cukup, dan tidak boleh dilakukan berulang-ulang tanpa alasan yang kuat dan sesuai dengan hukum.
Untuk mengatasi masalah pembuktian berulang hingga berhasil, diperlukan upaya-upaya yang komprehensif dari semua pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, termasuk aparat penegak hukum, pengadilan, advokat, dan masyarakat. Pertama, aparat penegak hukum harus meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka tentang prinsip-prinsip dasar hukum acara pidana dan hak-hak asasi manusia, dan harus berkomitmen untuk melaksanakan proses pidana dengan adil dan sesuai dengan hukum. Kedua, pengadilan harus berperan aktif dalam mengawasi dan mengendalikan proses pidana, dan harus menolak permintaan pembuktian berulang yang tidak memiliki alasan yang kuat dan sesuai dengan hukum. Ketiga, advokat harus berperan aktif dalam melindungi hak-hak klien mereka, dan harus berani menentang tindakan-tindakan yang sewenang-wenang atau tidak sesuai dengan hukum dari aparat penegak hukum. Keempat, masyarakat harus meningkatkan kesadaran mereka tentang hak-hak asasi manusia dan sistem peradilan pidana, dan harus berani melaporkan tindakan-tindakan yang melanggar hukum atau hak-hak asasi manusia yang mereka saksikan.
