OPINI
Oleh Daeng Supriyanto, SH, MH
Pengamat Olahraga dan Ahli Geopolitik Global
Pada paruh pertama tahun 2026, ketika dunia seharusnya tengah bersiap menyambut momen puncak sepak bola global dengan digelarnya Piala Dunia yang akan menjadi tonggak sejarah – sebagai turnamen pertama yang dihelat oleh tiga negara sekaligus (Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko) serta menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta – kita menyaksikan fenomena yang tidak terduga namun tidak sepenuhnya mengejutkan: gelombang pembatalan tiket yang melanda wilayah tuan rumah utama Amerika Serikat, dengan situasi politik yang menjadi faktor dominan di baliknya. Fenomena ini bukan sekadar peristiwa isolasi dalam industri olahraga, melainkan manifestasi dari kompleksitas hubungan antara kekuasaan politik, dinamika geopolitik global, dan peran acara olahraga sebagai cermin serta agen perubahan sosial.
Secara epistemologis, peristiwa ini mengkonfirmasi premis bahwa olahraga, terutama dalam skala internasional seperti Piala Dunia, tidak pernah berada di luar ranah politik. Sejak era modern, sejarah acara olahraga bergengsi telah terbukti tidak dapat dipisahkan dari konteks kekuasaan dan relasi antarnegara – mulai dari ekslusinya negara-negara yang kalah perang pada Olimpiade 1920 dan 1948, hingga eksploitasi propaganda totaliter pada Olimpiade Berlin 1936, serta boikot yang menjadi perwujudan ketegangan Perang Dingin pada tahun 1980 dan 1984. Dalam konteks Piala Dunia 2026, kita menyaksikan bentuk baru dari interaksi ini, di mana kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang mengarah pada eskalasi militer di Amerika Latin – khususnya operasi yang berujung pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro pada awal Januari 2026 – telah menciptakan gelombang kekhawatiran yang melampaui batas wilayah dan menyeret turnamen ke dalam pusaran spekulasi geopolitik.
Konteks politik dalam negeri Amerika Serikat juga berkontribusi signifikan terhadap gelombang pembatalan tiket. Ancaman Presiden Donald Trump untuk memindahkan pertandingan dari kota-kota seperti Boston, Seattle, dan San Francisco – yang digambarkannya sebagai berada di bawah pemerintahan “lunatik sayap kiri” yang tidak mampu menjamin keamanan – telah menciptakan ketidakpastian yang mendalam bagi para pembeli tiket. Meskipun secara teknis keputusan terkait lokasi pertandingan berada di bawah wewenang FIFA, pernyataan publik kepala negara sebuah negara tuan rumah utama telah menciptakan narasi publik yang mengganggu kepercayaan masyarakat global terhadap kelancaran penyelenggaraan. Selain itu, demonstrasi pro-Palestina yang berujung bentrokan di beberapa kota tuan rumah telah memperkuat persepsi bahwa situasi keamanan di Amerika Serikat tidak stabil untuk menyambut acara global skala besar, meskipun otoritas lokal telah memberikan jaminan akan langkah-langkah pengamanan yang komprehensif.
Dari perspektif geopolitik, gelombang pembatalan ini juga mencerminkan pergeseran sikap masyarakat global terhadap peran Amerika Serikat sebagai tuan rumah acara internasional. Pernyataan Presiden UEFA Aleksander Čeferin yang memperingatkan bahwa kebijakan imigrasi yang diskriminatif dapat membahayakan penyelenggaraan turnamen telah menjadi cerminan dari kekhawatiran yang lebih luas tentang aksesibilitas dan inklusivitas acara ini. Dalam era di mana globalisasi telah menghubungkan komunitas sepak bola di seluruh dunia, pembatasan terhadap pergerakan orang-orang – baik pemain, jurnalis, maupun penggemar – berdasarkan faktor kebangsaan atau keyakinan politik bertentangan dengan esensi olahraga sebagai alat untuk menghubungkan manusia dan mempromosikan dialog antarbudaya.
Selain faktor politik yang langsung, kebijakan tiket FIFA yang kontroversial juga telah memperparah situasi. Strategi “dynamic pricing” yang mengikat harga tiket pada tingkat permintaan, serta adanya platform penjualan ulang yang mengizinkan harga tiket melambung hingga puluhan kali lipat dari harga awal – dengan FIFA mendapatkan komisi 15% dari setiap transaksi – telah menciptakan ketidakpuasan yang mendalam di kalangan penggemar. Ketika situasi politik menjadi semakin tidak pasti, faktor ekonomi ini menjadi pemicu tambahan bagi banyak orang untuk membatalkan pembelian tiket yang sudah dianggap tidak sebanding dengan nilai yang akan mereka terima.
Implikasi dari gelombang pembatalan tiket ini sangat luas, tidak hanya bagi penyelenggaraan Piala Dunia 2026 tetapi juga bagi peran olahraga dalam dunia geopolitik masa depan. Secara ekonomi, hal ini berpotensi mengganggu target pendapatan FIFA yang mencapai sekitar tiga miliar dolar AS dari penjualan tiket dan paket VIP – target yang sudah dianggap terlalu ambisius mengingat hanya mengalami peningkatan 63% dalam jumlah pertandingan dibandingkan Piala Dunia 2022 di Qatar, namun diharapkan menghasilkan pendapatan tiga kali lipat. Secara politik, hal ini menjadi pengingat bahwa acara olahraga global tidak dapat digunakan sebagai alat untuk mempromosikan agenda kekuasaan tanpa menghadapi konsekuensi dari komunitas global yang semakin kritis dan terhubung.
Sebagai seorang pengamat olahraga dan geopolitik global, saya melihat fenomena ini sebagai kesempatan bagi kita untuk melakukan refleksi mendalam tentang peran yang seharusnya dimainkan oleh acara olahraga internasional. Olahraga seharusnya menjadi wadah untuk membangun jembatan antarnegara dan memperkuat nilai-nilai persatuan manusia, bukan sebagai panggung untuk memperlihatkan kekuasaan atau menjadi korban dari ketegangan politik. Untuk memastikan keberhasilan Piala Dunia 2026 dan acara olahraga global masa depan, diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait – mulai dari organisasi internasional seperti FIFA, pemerintah negara tuan rumah, hingga komunitas sepak bola global – untuk memastikan bahwa olahraga dapat kembali menjalankan perannya sebagai kekuatan positif dalam dunia yang semakin terpecah belah.
Perlu juga diakui bahwa meskipun situasi politik telah menyebabkan tantangan yang signifikan, Piala Dunia tetap memiliki potensi untuk menjadi katalisator perubahan positif. Dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, inklusivitas, dan transparansi dalam setiap aspek penyelenggaraan, serta bekerja sama untuk mengatasi ketegangan geopolitik yang ada, kita dapat memastikan bahwa turnamen ini tidak hanya menjadi acara olahraga yang sukses secara teknis, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan dunia yang lebih damai dan harmonis.
