Oleh Daeng Supriyanto SH MH selaku pengamat kebijakan publik
Pendahuluan: Angka Sebagai Cermin Struktur Kekuasaan
Dalam sejarah pemikiran politik, jumlah dan susunan lembaga eksekutif tidak pernah sekadar soal administrasi semata. Ia adalah wujud nyata dari filsafat pengaturan kekuasaan, visi tentang efektivitas pemerintahan, serta mekanisme distribusi dan pengendalian otoritas dalam sebuah negara. Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto yang terdiri dari 49 menteri, lebih dari 55 wakil menteri, dan pejabat setingkat menteri—total melampaui 100 posisi—menjadi fenomena yang mencolok ketika dibandingkan dengan struktur kabinet negara maju: Jepang hanya 14–17 menteri dan Amerika Serikat berkisar 15–23 anggota kabinet . Di balik perbedaan angka ini tersembunyi makna mendalam tentang bagaimana kekuasaan dikonsolidasikan, dijalankan, dan bahkan dijaga agar tetap berada dalam genggaman pusat kekuasaan tertinggi.
I. Efektivitas: Antara Spesialisasi dan Pembelahan Kewenangan
Secara filosofis, efektivitas pemerintahan dapat dilihat dari dua pandangan: efisiensi instrumental dan efektivitas substansial.
– Argumen yang mendukung kabinet besar: Dari perspektif pembagian kerja, semakin spesifik bidang tugas, semakin fokus penanganannya. Kabinet besar dianggap mampu merespons kompleksitas masalah bangsa yang beragam, mulai dari pangan, iklim, hingga transformasi digital.
– Argumen kritis: Prinsip filsafat organisasi mengajarkan bahwa pertambahan jumlah tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kinerja. Sebaliknya, ia menimbulkan risiko tumpang tindih kewenangan, birokrasi berlapis, koordinasi yang lambat, serta peningkatan beban fiskal—diperkirakan mencapai Rp777 miliar per tahun untuk operasional semata.
Di sisi lain, kabinet ramping seperti di Jepang dan AS bekerja berdasarkan prinsip agregasi fungsi, bukan perpecahan tugas. Di sana, setiap menteri memimpin bidang yang luas, didukung oleh birokrasi profesional yang terstandar, sehingga keputusan diambil cepat dan akuntabilitas terpusat. Logikanya sederhana: semakin banyak tangan yang memegang kendali, semakin kabur tanggung jawab akhir.
II. Makna Filosofis: Kabinet Sebagai Alat Konsolidasi Kekuasaan
Di sinilah letak inti permasalahan yang melampaui aspek teknis: makna kabinet besar bagi kekuasaan presiden Indonesia yang sangat luas.
1. Kekuasaan Tanpa Batas Konstitusional yang Ketat
Berbeda dengan sistem AS yang menerapkan checks and balances tegas, atau Jepang yang berbasis sistem parlementer di mana perdana menteri bertanggung jawab penuh kepada parlemen, sistem presidensial Indonesia memberikan kewenangan sangat luas kepada presiden, termasuk hak mutlak membentuk, mengubah, dan membubarkan kabinet tanpa batasan jumlah yang tegas sejak dicabutnya batas maksimal 34 kementerian melalui UU No. 61 Tahun 2024.
Kabinet yang membengkak bukanlah kebetulan administratif, melainkan strategi politik rasional. Dalam filsafat kekuasaan Machiavelli, kekuasaan harus diamankan dengan cara mengakomodasi semua kekuatan potensial yang bisa menjadi lawan. Dengan membagikan posisi kepada hampir seluruh partai politik dalam koalisi besar, presiden mengubah potensi oposisi menjadi bagian dari sistem. Ini adalah bentuk distribusi manfaat sebagai alat stabilitas, bukan pembagian kekuasaan yang mengurangi otoritas pusat.
2. Paradoks: Semakin Banyak Posisi, Semakin Terpusat Kekuasaan
Terdapat paradoks yang menarik: semakin banyak menteri, semakin besar kendali presiden.
– Di kabinet kecil, setiap menteri memiliki kekuasaan signifikan dan dapat menjadi pusat pengaruh mandiri.
– Di kabinet besar, setiap posisi menjadi lebih sempit lingkupnya, saling tergantung, dan tidak memiliki ruang gerak mandiri. Semua kembali kepada presiden sebagai satu-satunya simpul yang menghubungkan semuanya.
Ini adalah logika pembagian untuk menguasai. Kekuasaan tidak terbagi merata, melainkan disebar tipis agar tidak ada satu pun yang cukup kuat menantang pusat. Presiden tetap sebagai satu-satunya sumber legitimasi dan keputusan akhir.
3. Perbandingan Makna: AS dan Jepang
– Amerika Serikat: Kabinet kecil menjaga prinsip pemisahan kekuasaan. Setiap sekretaris negara memimpin departemen besar, namun kekuasaannya dibatasi oleh Kongres dan Pengadilan. Tidak ada maksud membagi kursi demi dukungan politik semata; jabatan didasarkan pada keahlian .
– Jepang: Kabinet ramping sesuai prinsip efisiensi administrasi. Jumlahnya dibatasi undang-undang. Kekuasaan perdana menteri terikat pada kepercayaan parlemen; jika kabinet gagal, ia harus mundur. Struktur ini mencegah penyalahgunaan jabatan sebagai alat imbalan politik.
III. Refleksi Filosofis: Apa yang Dikorbankan?
Pilihan membentuk kabinet gemuk mengandung nilai-nilai yang dikorbankan:
1. Prinsip meritokrasi: Jabatan sering didasarkan pada kesetiaan dan negosiasi politik, bukan kompetensi terbaik.
2. Keadilan fiskal: Anggaran negara terbebani untuk membayar biaya politik, bukan langsung untuk kesejahteraan rakyat.
3. Transparansi dan akuntabilitas: Dengan banyaknya posisi, publik sulit melacak siapa bertanggung jawab atas kegagalan kebijakan.
Namun dari sisi lain, ini juga mencerminkan realitas politik Indonesia: masyarakat majemuk, sistem multipartai, dan sejarah panjang di mana stabilitas sering dianggap lebih utama daripada efisiensi. Kabinet besar menjadi “perekat” demokrasi yang rapuh, meski dengan harga mahal.
Kesimpulan
Perbandingan ini mengajarkan satu kebenaran filosofis mendasar: struktur pemerintahan adalah cerminan dari sifat kekuasaan itu sendiri. Kabinet lebih dari 100 orang di Indonesia bukanlah tanda kebesaran negara, melainkan wujud konkret bagaimana kekuasaan presiden yang sangat luas digunakan untuk mengelola kepentingan politik yang beragam. Ia efektif dalam arti menjaga stabilitas dan konsolidasi kekuasaan, namun kurang efektif jika diukur dengan standar efisiensi administrasi dan kecepatan pelayanan publik.
Bagi masa depan, tantangannya adalah bagaimana menyeimbangkan kebutuhan politik dengan tuntutan logika pemerintahan modern. Sebab, kekuasaan yang terlalu terpusat melalui struktur yang membengkak pada akhirnya akan mengurangi ketangguhan negara itu sendiri, bukan memperkuatnya.
