Opini: Oleh Daeng Supriyanto SH MH, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Perhimpunan Profesi Pengacara Indonesia Sumsel
Dalam kerangka sistem peradilan pidana Indonesia yang berlandaskan prinsip kekuasaan kehakiman yang mandiri dan tidak tergantung, pengaturan tentang izin Ketua Mahkamah Agung (MA) RI dalam penangkapan dan penahanan hakim yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menjadi titik perhatian yang mendalam, menyentuh aspek yuridis, normatif, dan prinsip-prinsip keabsahan proses hukum. Sebagai praktisi hukum yang terlibat dalam dinamika peradilan di Sumsel, saya memandang bahwa aturan ini merupakan upaya untuk menyeimbangkan antara kewajiban penegak hukum dalam menuntut pertanggungjawaban hukum hakim yang diduga melanggar hukum, dan perlindungan terhadap kemandirian kehakiman dari gangguan yang tidak perlu atau politis.
Secara yuridis, Pasal 21 KUHAP mengatur bahwa penangkapan dan penahanan hakim hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin tertulis dari Ketua MA RI, kecuali dalam keadaan flagrante delicto di mana pelaku ditangkap saat sedang melakukan atau baru selesai melakukan perbuatan pidana. Prinsip ini didasarkan pada doktrin judicial independence, yang menegaskan bahwa hakim harus dapat melakukan tugasnya dengan bebas dari tekanan eksternal, termasuk dari aparat penegak hukum, untuk memastikan keadilan yang objektif dan tidak memihak. Izin Ketua MA bertindak sebagai mekanisme pengawasan yang independen, memastikan bahwa setiap upaya penangkapan dan penahanan hakim didasarkan pada alasan yang sah, bukti yang cukup, dan tidak bertujuan untuk merusak kredibilitas kehakiman atau menekan hakim yang membuat putusan yang tidak disukai oleh pihak tertentu.
Dalam konteks penerapannya, izin Ketua MA tidak berfungsi sebagai perisai mutlak yang melindungi hakim dari pertanggungjawaban hukum, melainkan sebagai filter yang memisahkan kasus yang memiliki dasar yuridis yang kuat dari kasus yang didorong oleh motif politik atau pribadi. Ketua MA, dalam memberikan atau menolak izin, harus mempertimbangkan laporan dari penegak hukum, bukti yang telah terkumpul, dan dampak penangkapan atau penahanan terhadap kemandirian kehakiman secara keseluruhan. Prinsip ini sejalan dengan prinsip proportionalitas, yang menuntut bahwa tindakan penegak hukum harus sesuai dengan tingkat pelanggaran hukum dan tidak menyebabkan kerusakan yang lebih besar daripada yang ingin dihindari. Namun, tantangan praktis sering muncul ketika proses pemberian izin menjadi lambat atau tidak transparan, yang dapat menyebabkan penundaan dalam penuntutan hukum dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
Selain itu, aturan izin Ketua MA juga harus dilihat dalam konteks perlindungan hak asasi manusia hakim yang diduga melanggar hukum. Hakim, seperti setiap orang, berhak mendapatkan perlakuan hukum yang adil, termasuk hak untuk didampingi advokat, hak untuk mengetahui dakwaan yang diajukan terhadapnya, dan hak untuk tidak dikenai penahanan yang tidak perlu. Izin Ketua MA memastikan bahwa penahanan hakim hanya dilakukan ketika diperlukan dan sesuai dengan hukum, mencegah terjadinya penahanan yang berbasis pada dugaan semata atau tekanan politik. Namun, penting untuk memastikan bahwa mekanisme ini tidak digunakan untuk menunda atau menghalangi penuntutan hukum terhadap hakim yang benar-benar melanggar hukum, karena hal ini akan merusak prinsip kesetaraan di depan hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap kehakiman.
Secara keseluruhan, pengaturan izin Ketua MA RI dalam penangkapan dan penahanan hakim dalam KUHAP merupakan konstruksi yuridis yang kompleks yang bertujuan untuk menyeimbangkan antara kemandirian kehakiman dan pertanggungjawaban hukum. Meskipun terdapat tantangan praktis dalam penerapannya, aturan ini tetap penting untuk memastikan bahwa kehakiman dapat berfungsi dengan bebas dan objektif, sementara penegak hukum dapat menuntut pertanggungjawaban hukum tanpa mengganggu proses peradilan. Sebagai Ketua DPPW Peradi Sumsel, saya mengajak para praktisi hukum, aparat penegak hukum, dan lembaga kehakiman untuk memahami dengan baik aspek yuridis ini dan berperan aktif dalam memastikan bahwa aturan ini diterapkan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia.
