OPINI
Oleh Daeng Supriyanto SH MH CMS.P
Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah Perhimpunan Profesi Pengacara Indonesia Provinsi Sumatera Selatan
Terbongkarnya kasus penyebaran e-tilang palsu yang bahkan menyertakan nama instansi kejaksaan sebagai pihak pemutus pidana tidak hanya mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum digital, tetapi juga mengungkapkan kompleksitas multidimensi yang muncul ketika inovasi teknologi tidak diimbangi dengan penguatan kerangka regulasi yang komprehensif dan mekanisme pengawasan yang akuntabel. Secara epistemologis, fenomena ini merupakan manifestasi dari ketidakseimbangan antara kecepatan perkembangan teknologi informasi dan kemampuan institusi negara untuk mengantisipasi serta menanggulangi potensi penyalahgunaan yang dapat merusak integritas sistem yang seharusnya berfungsi untuk menjaga ketertiban hukum dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai seorang profesional hukum yang telah lama mengamati dinamika perkembangan sistem hukum di era digitalisasi, saya melihat bahwa kasus ini bukanlah sekadar peristiwa isolasi yang disebabkan oleh kelalaian atau niat jahat dari beberapa pihak, melainkan merupakan cerminan dari tantangan struktural yang dihadapi oleh negara dalam menyesuaikan paradigma penegakan hukum dengan kompleksitas realitas sosial yang terus berkembang pesat.
Secara normatif, pelaksanaan sistem e-tilang di Indonesia diatur dalam rangkaian peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penindakan pelanggaran lalu lintas, sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban hukumnya. Konsep dasar dari sistem e-tilang sendiri merupakan terobosan yang patut diapresiasi, karena ia membawa paradigma baru dalam penegakan hukum yang lebih terpadu, berbasis data, dan mampu mengurangi potensi terjadinya korupsi atau penyalahgunaan wewenang yang seringkali muncul dalam sistem manual. Namun, seperti halnya setiap inovasi teknologi dalam sektor publik, implementasi sistem ini juga menyimpan risiko intrinsik yang dapat muncul akibat kekosongan regulasi pada tataran teknis, kurangnya koordinasi antar lembaga penegakan hukum, serta lemahnya mekanisme keamanan informasi yang harus menjadi pijakan utama dalam setiap sistem yang mengolah data publik dan memiliki implikasi hukum bagi masyarakat.
Penyertaan nama instansi kejaksaan sebagai pihak yang menindaklanjuti kasus e-tilang palsu dalam dokumen-dokumen yang disebarkan oleh pelaku merupakan elemen yang sangat krusial dan memiliki dampak yang mendalam terhadap integritas institusi negara. Kejaksaan sebagai lembaga negara yang memiliki wewenang khusus dalam bidang penuntutan pidana dan pemajuan kepentingan hukum publik harusnya menjadi simbol kepercayaan dan keadilan bagi masyarakat. Ketika nama dan identitas institusi ini disalahgunakan oleh pelaku kejahatan untuk memberikan kesan legitimasi pada tindakan yang ilegal, hal ini tidak hanya menyebabkan kerusakan citra yang telah dibangun selama bertahun-tahun, tetapi juga dapat merusak fondasi kepercayaan masyarakat terhadap keseluruhan sistem peradilan negara. Dari perspektif hukum pidana, tindakan ini tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap peraturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan dokumen resmi atau penyalahgunaan nama atau lambang negara yang diatur dalam Pasal 263 hingga Pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, serta berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Penyerahan barang bukti berupa komputer dan SIM box oleh Bareskrim Polri sebagai hasil dari tindakan penyitaan dalam penyelidikan kasus ini memberikan gambaran tentang skala dan kompleksitas dari jaringan kejahatan yang telah terbentuk. SIM box sendiri, yang pada awalnya dirancang untuk memfasilitasi komunikasi dengan biaya yang lebih efisien, telah menjadi alat yang sering digunakan oleh pelaku kejahatan dalam berbagai bentuk kejahatan siber, termasuk penyebaran pesan palsu, pencurian data, dan dalam kasus ini, pembuatan serta penyebaran dokumen hukum palsu. Dari sisi teknis, penggunaan perangkat ini menunjukkan bahwa pelaku memiliki pemahaman yang cukup mendalam tentang sistem telekomunikasi dan teknologi informasi yang digunakan oleh lembaga negara, sehingga mereka dapat menyusun strategi untuk menyembunyikan jejak aktivitas mereka dan memberikan kesan bahwa dokumen yang dibuat merupakan produk resmi dari instansi berwenang. Hal ini mengindikasikan bahwa kita sedang dihadapkan pada bentuk kejahatan yang semakin canggih dan terstruktur, yang tidak lagi dilakukan oleh individu yang bertindak secara mandiri, melainkan oleh kelompok yang memiliki kemampuan teknis dan sumber daya yang cukup untuk melakukan tindakan yang kompleks dan memiliki dampak yang luas.
Dari perspektif profesi advokat yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan hak-hak setiap pihak dilindungi dengan baik, kasus ini mengangkat sejumlah pertanyaan mendasar tentang bagaimana sistem hukum kita dapat mengimbangi antara kebutuhan untuk menangkap dan menuntut pelaku kejahatan dengan perlunya menjaga prinsip kepastian hukum dan prosedur yang adil. Pertama, kita perlu memastikan bahwa proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak berwenang dilakukan secara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, termasuk dalam hal pengambilan barang bukti, penyitaan properti yang diduga terkait dengan kejahatan, serta perlindungan terhadap hak-hak tersangka selama proses penyelidikan berlangsung. Meskipun kita mengakui bahwa kasus ini memiliki dampak yang serius terhadap kepentingan publik, namun hal ini tidak dapat menjadi alasan untuk mengabaikan prosedur hukum yang telah ditetapkan dan menjadi jaminan bagi setiap warga negara agar tidak mengalami penyalahgunaan kekuasaan oleh negara.
Kedua, kasus ini juga mengangkat pertanyaan tentang tanggung jawab institusional yang mungkin muncul akibat terjadinya penyalahgunaan sistem atau identitas institusi negara. Meskipun dalam kasus ini pelaku bertindak secara tidak sah dan tanpa wewenang dari instansi kejaksaan, namun munculnya dokumen palsu yang menggunakan nama dan identitas institusi ini menunjukkan bahwa terdapat celah dalam sistem keamanan informasi atau koordinasi antar lembaga yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku. Dalam konteks ini, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh tentang bagaimana sistem pengelolaan data dan dokumen resmi di berbagai lembaga negara dapat diperkuat, serta bagaimana mekanisme koordinasi antar lembaga penegakan hukum dapat ditingkatkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan semacam ini di masa depan. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan tentang bagaimana tanggung jawab hukum dapat ditetapkan secara jelas bagi pihak-pihak yang mungkin memiliki keterlibatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam terjadinya kasus ini, termasuk dalam hal kelalaian dalam pengelolaan sistem atau informasi yang menjadi dasar bagi pelaku untuk melakukan tindakan kejahatannya.
Ketiga, dari sisi perlindungan hukum bagi masyarakat yang mungkin menjadi korban dari kasus e-tilang palsu ini, kita perlu memiliki mekanisme yang jelas dan mudah diakses bagi mereka yang merasa telah menerima pemberitahuan atau tuntutan hukum yang tidak sah. Banyak masyarakat yang mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang cara untuk memverifikasi keaslian dokumen hukum yang mereka terima, sehingga mereka dapat dengan mudah tertekan atau terpaksa membayar denda yang tidak seharusnya mereka bayarkan. Dalam hal ini, peran profesi advokat menjadi sangat penting dalam memberikan bantuan hukum dan informasi kepada masyarakat yang terkena dampak, serta dalam memastikan bahwa mereka memiliki akses yang sama untuk memperoleh keadilan. Selain itu, pemerintah juga perlu menyediakan saluran pengaduan yang jelas dan responsif bagi masyarakat yang merasa telah menjadi korban dari tindakan penyalahgunaan sistem e-tilang, serta mengambil langkah-langkah untuk mengembalikan hak-hak mereka yang mungkin telah dirugikan akibat menerima dokumen palsu.
Selain aspek hukum dan penegakan hukum, kasus ini juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang tidak dapat kita abaikan. Sistem e-tilang yang seharusnya berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penindakan pelanggaran lalu lintas serta menghasilkan pendapatan bagi negara untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas lalu lintas, justru dimanfaatkan oleh pelaku untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara yang tidak sah. Hal ini tidak hanya menyebabkan kerugian finansial bagi negara dan masyarakat yang menjadi korban, tetapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap inisiatif pemerintah untuk melakukan reformasi sistem penegakan hukum dengan menggunakan teknologi informasi. Jika masyarakat merasa bahwa sistem yang seharusnya melindungi kepentingan mereka justru dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk merugikan mereka, maka akan sulit bagi pemerintah untuk mendapatkan dukungan masyarakat dalam mengimplementasikan berbagai program reformasi lainnya di masa depan.
Untuk mengatasi tantangan yang muncul dari kasus ini dan mencegah terjadinya peristiwa serupa di masa depan, saya mengusulkan beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan secara terpadu oleh pemerintah, lembaga penegakan hukum, profesi hukum, dan seluruh elemen masyarakat. Pertama, perlu dilakukan evaluasi komprehensif terhadap regulasi yang mengatur tentang sistem e-tilang dan layanan hukum elektronik lainnya, dengan tujuan untuk mengidentifikasi kekosongan dan kelemahan yang ada serta menyusun perbaikan yang diperlukan. Evaluasi ini harus mencakup aspek teknis terkait keamanan sistem, aspek hukum terkait dengan pembentukan dan pelaksanaan peraturan, serta aspek sosial terkait dengan aksesibilitas dan pemahaman masyarakat terhadap sistem yang diterapkan.
Kedua, perlu dibangun mekanisme koordinasi antar lembaga negara yang lebih kuat dan terstruktur dalam mengelola sistem hukum elektronik dan data publik. Banyak kasus kejahatan siber dan penyalahgunaan sistem publik terjadi akibat kurangnya koordinasi dan komunikasi antar lembaga, sehingga pelaku dapat memanfaatkan celah yang ada antara wewenang dan tanggung jawab masing-masing lembaga. Dalam hal ini, perlu dibentuk sebuah badan atau forum koordinasi yang khusus menangani masalah terkait dengan kejahatan di bidang teknologi informasi dan sistem hukum elektronik, yang terdiri dari perwakilan dari berbagai lembaga terkait seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika. Badan ini bertugas untuk mengembangkan kebijakan bersama, melakukan koordinasi dalam penyelidikan kasus yang melibatkan beberapa lembaga, serta mengembangkan standar dan prosedur yang seragam dalam pengelolaan sistem hukum elektronik.
Ketiga, perlu dilakukan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur penegak hukum serta profesional hukum dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan teknologi informasi dan kejahatan siber. Banyak aparatur dan profesional hukum saat ini masih memiliki keterbatasan dalam pemahaman tentang teknologi yang digunakan oleh pelaku kejahatan, sehingga mereka kesulitan dalam melakukan penyelidikan yang efektif dan membangun kasus yang kuat di pengadilan. Oleh karena itu, perlu adanya program pendidikan dan pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan tentang hukum teknologi informasi, kejahatan siber, dan bukti elektronik, yang tidak hanya diberikan kepada aparatur penegak hukum tetapi juga kepada hakim, jaksa, dan advokat yang terlibat dalam proses peradilan.
Keempat, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan literasi hukum dan teknologi informasi di kalangan masyarakat, sehingga mereka dapat lebih mampu untuk mengenali dan menghindari berbagai bentuk penyalahgunaan sistem publik dan kejahatan siber. Masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban mereka serta tentang cara untuk memverifikasi keaslian informasi dan dokumen yang mereka terima akan lebih sulit untuk menjadi korban dari tindakan kejahatan seperti yang terjadi dalam kasus e-tilang palsu ini. Dalam hal ini, pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil perlu bekerja sama dalam menyebarkan informasi dan memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya keamanan informasi, cara untuk mengidentifikasi dokumen palsu, serta saluran yang dapat diakses untuk mendapatkan bantuan dan pengaduan jika mereka merasa telah menjadi korban dari tindakan yang tidak sah.
Kelima, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas terhadap pelaksanaan sistem hukum elektronik dan layanan publik berbasis teknologi. Selain mekanisme pengawasan internal yang dimiliki oleh masing-masing lembaga negara, perlu juga adanya mekanisme pengawasan eksternal yang independen yang dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja sistem dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Mekanisme ini dapat melibatkan perwakilan dari masyarakat, profesi hukum, akademisi, dan sektor swasta yang memiliki kepentingan dan kompetensi dalam bidang terkait.
Sebagai kesimpulan, kasus e-tilang palsu yang menyertakan nama kejaksaan dan akhirnya dibongkar oleh Bareskrim dengan menyita komputer serta SIM box merupakan peristiwa yang memiliki implikasi yang mendalam bagi perkembangan sistem hukum dan penegakan hukum di Indonesia dalam era digital. Meskipun kasus ini menunjukkan adanya tantangan yang serius yang dihadapi oleh negara dalam mengelola dan mengamankan sistem hukum elektronik, namun ia juga memberikan kesempatan bagi kita untuk melakukan evaluasi dan perbaikan yang diperlukan agar sistem yang kita miliki dapat benar-benar berfungsi untuk kepentingan masyarakat dan meningkatkan kualitas penegakan hukum di negara ini. Sebagai profesional hukum dan bagian dari masyarakat yang peduli terhadap perkembangan hukum dan keadilan di Indonesia, kita memiliki tanggung jawab bersama untuk berkontribusi dalam membangun sistem hukum yang lebih kuat, transparan, dan akuntabel, yang mampu mengimbangi antara kemajuan teknologi dan perlindungan hak serta kepentingan masyarakat. Hanya dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa inovasi teknologi benar-benar menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bukan menjadi sarana bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk merugikan orang lain dan merusak integritas sistem negara.
