OPINI
DAENG SUPRIYANTO SH MH
Advokat dan pengamat Geopolitik Global
Sejak awal masa jabatan kedua Presiden Donald Trump, dunia telah menyaksikan serangkaian dinamika geopolitik yang semakin memanas, terutama dalam konteks hubungan Amerika Serikat dengan negara-negara di kawasan Amerika Latin, khususnya Venezuela. Sebagai seorang advokat yang memiliki komitmen terhadap prinsip-prinsip hukum internasional dan keadilan global, saya merasa perlu untuk mengungkapkan pandangan yang mendalam terkait dengan tuduhan bahwa pemerintah Amerika Serikat telah melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penjajahan terhadap Venezuela serta menculik Presiden Nicolás Maduro dengan menggunakan isu narkoba yang hingga saat ini belum dapat dibuktikan secara sahih, sementara dugaan yang lebih mendalam mengarah pada motif untuk menguasai sumber daya minyak yang melimpah di negara tersebut.
Pertama-tama, kita harus memahami bahwa konsep penjajahan dalam konteks modern telah mengalami evolusi yang signifikan sesuai dengan perkembangan hukum internasional. Meskipun dalam masa lalu penjajahan seringkali diwujudkan melalui pendudukan teritorial secara langsung dan penindasan terhadap rakyat yang dikuasai, dalam era sekarang ini, bentuk-bentuk penjajahan dapat bersifat lebih tersembunyi dan kompleks, seperti melalui intervensi politik yang sistematis, paksaan ekonomi, serta manipulasi terhadap struktur kekuasaan dalam negara tujuan. Dalam kasus Venezuela, tindakan pemerintah Amerika Serikat yang telah menerapkan serangkaian sanksi ekonomi yang sangat ketat selama bertahun-tahun, termasuk embargo terhadap ekspor minyak yang merupakan tulang punggung ekonomi negara tersebut, telah menyebabkan kerusakan yang luar biasa bagi rakyat Venezuela. Menurut laporan yang diterbitkan oleh para ekonom ternama seperti Jeffrey Sachs dan Mark Weisbrot, sanksi unilateral tersebut telah menyebabkan kematian puluhan ribu orang setiap tahunnya karena kesulitan dalam mengakses makanan, obat-obatan, dan sumber daya penting lainnya. Hal ini tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang lain selain bentuk dari agresi ekonomi yang bertujuan untuk melemahkan kemampuan negara Venezuela dalam menjalankan kedaulatannya dan memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, yang pada akhirnya dapat dianggap sebagai bagian dari strategi penjajahan yang lebih luas.
Selanjutnya, tuduhan tentang penculikan Presiden Nicolás Maduro dengan menggunakan isu narkoba sebagai dalih adalah sesuatu yang sangat serius dan membutuhkan pembuktian yang kuat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Pemerintah Amerika Serikat telah lama mengklaim bahwa Venezuela merupakan negara transit utama bagi perdagangan narkoba yang mengarah ke Amerika Serikat dan Eropa, serta bahwa pemerintah Maduro memiliki keterlibatan dalam jaringan perdagangan tersebut. Namun, hingga saat ini, tidak ada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang dapat membuktikan tuduhan-tuduhan ini dengan pasti. Sebaliknya, terdapat banyak bukti yang menunjukkan bahwa pemerintah Amerika Serikat telah menggunakan isu narkoba sebagai alat politik untuk membenarkan tindakan-tindakannya terhadap Venezuela dan untuk mendapatkan dukungan domestik serta internasional bagi upaya mereka untuk menggulingkan pemerintahan Maduro. Misalnya, pada tahun 2005, pemerintah Amerika Serikat telah mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa Venezuela telah gagal memenuhi kewajibannya dalam bidang pemberantasan narkoba, namun banyak ahli yang mengkritik pernyataan tersebut karena tidak berdasarkan pada data yang akurat dan objektif. Selain itu, terdapat laporan yang menunjukkan bahwa beberapa elemen dalam pemerintah Amerika Serikat bahkan telah bekerja sama dengan kelompok-kelompok teroris dan kontra-revolusioner di Venezuela untuk menggagalkan upaya pemerintah Maduro dalam memerangi perdagangan narkoba.
Dari sisi lain, motif yang diduga untuk menguasai sumber daya minyak Venezuela yang sangat melimpah tidak dapat diabaikan begitu saja. Venezuela memiliki cadangan minyak mentah terbesar di dunia, dan kontrol atas sumber daya ini tentu saja menjadi tujuan yang sangat menarik bagi negara-negara besar seperti Amerika Serikat yang sangat bergantung pada impor energi. Sejak tahun 2017, pemerintah Amerika Serikat telah mengambil langkah-langkah untuk membatasi akses perusahaan minyak Venezuela ke pasar global, termasuk dengan memberlakukan larangan terhadap pembelian minyak Venezuela oleh perusahaan-perusahaan Amerika Serikat dan dengan membekukan aset perusahaan minyak negara Venezuela, PDVSA, di luar negeri. Tindakan-tindakan ini jelas menunjukkan bahwa pemerintah Amerika Serikat memiliki kepentingan ekonomi yang kuat dalam situasi Venezuela dan bahwa mereka bersedia menggunakan segala cara yang mungkin untuk mencapai tujuan mereka dalam menguasai sumber daya minyak yang berharga ini. Bahkan, terdapat laporan yang menunjukkan bahwa pemerintah Amerika Serikat telah berkoordinasi dengan beberapa perusahaan minyak besar di Amerika Serikat dan Eropa untuk merencanakan bagaimana mereka akan mengambil alih operasi lapangan minyak di Venezuela jika pemerintahan Maduro berhasil digulingkan.
Analisis Apakah Amerika Serikat Dapat Dikenakan Sanksi Internasional Sebagai Agresi Militer dan Potensi Terjadinya Perang Dunia Ketiga
Sekarang, mari kita beralih ke analisis apakah pemerintah Amerika Serikat dapat dikenakan sanksi internasional sebagai bentuk dari agresi militer terhadap Venezuela dan apakah tindakan ini dapat menyebabkan terjadinya Perang Dunia Ketiga jika negara-negara lain seperti China dan Rusia terlibat dalam konflik ini.
Pertama, kita harus memahami definisi agresi militer menurut hukum internasional. Menurut Pasal 8bis dari Statuta Mahkamah Pidana Internasional yang dimodifikasi pada tahun 2010, kejahatan agresi adalah merencanakan, mempersiapkan, memulai, atau melaksanakan tindakan agresi oleh seseorang yang berada dalam posisi untuk mengendalikan atau mengarahkan tindakan politik atau militer suatu negara, yang berdasarkan sifat, tingkat keparahan, dan skala tindakannya, merupakan pelanggaran yang nyata terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selain itu, Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 3314 tahun 1974 juga memberikan definisi yang rinci tentang tindakan-tindakan yang dapat dianggap sebagai agresi militer, termasuk invasi atau serangan oleh pasukan bersenjata suatu negara terhadap wilayah negara lain, pemboman terhadap wilayah negara lain, blokade terhadap pelabuhan atau pesisir negara lain, dan serangan terhadap pasukan darat, laut, atau udara negara lain.
Dalam kasus Venezuela, tindakan pemerintah Amerika Serikat yang telah melakukan penguatan aset militer di kawasan Karibia Selatan, melakukan penyusupan yang tidak sah oleh pesawat tempur Amerika Serikat ke dalam wilayah informasi penerbangan Venezuela, serta menyerang kapal-kapal sipil Venezuela yang mengakibatkan kerusakan pada kapal dan kematian awak kapal, jelas merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Venezuela serta dapat dianggap sebagai bentuk dari agresi militer sesuai dengan definisi hukum internasional yang telah disebutkan sebelumnya. Selain itu, pengumuman pemerintah Amerika Serikat bahwa mereka menganggap diri mereka terlibat dalam konflik bersenjata non-internasional terhadap pejuang tidak sah di Venezuela juga merupakan langkah yang sangat mengkhawatirkan karena dapat digunakan sebagai dalih untuk melakukan operasi militer skala lebih besar terhadap Venezuela dan untuk membenarkan tindakan-tindakan mereka yang melanggar hukum internasional.
Namun, meskipun tindakan pemerintah Amerika Serikat dapat dianggap sebagai agresi militer menurut hukum internasional, pelaksanaan sanksi internasional terhadap Amerika Serikat tidaklah mudah dan akan menghadapi banyak tantangan. Salah satu tantangan utama adalah peran Amerika Serikat sebagai kekuatan super global tunggal yang memiliki pengaruh yang sangat besar dalam organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amerika Serikat memiliki hak veto yang dapat digunakan untuk menolak setiap resolusi yang bertujuan untuk memberlakukan sanksi terhadap negaranya sendiri. Selain itu, banyak negara di dunia juga memiliki kepentingan ekonomi dan politik yang erat dengan Amerika Serikat, sehingga mereka mungkin enggan untuk mendukung sanksi terhadap Amerika Serikat karena khawatir akan merusak hubungan mereka dengan negara ini.
Selain itu, potensi terjadinya Perang Dunia Ketiga jika negara-negara lain seperti China dan Rusia terlibat dalam konflik Venezuela juga merupakan hal yang sangat mengkhawatirkan. China dan Rusia telah lama menjadi sekutu politik dan ekonomi bagi Venezuela dan telah memberikan dukungan yang signifikan kepada pemerintah Maduro dalam menghadapi tekanan dari Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya. Misalnya, China telah memberikan pinjaman besar kepada Venezuela yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur dan program-program sosial di negara tersebut, sementara Rusia telah menyediakan persediaan senjata dan pelatihan militer kepada pasukan bersenjata Venezuela. Selain itu, kedua negara ini juga telah mengkritik tindakan pemerintah Amerika Serikat terhadap Venezuela dan telah menyerukan agar masalah ini diselesaikan melalui cara damai dan berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional.
Jika Amerika Serikat melanjutkan dengan tindakan militer skala besar terhadap Venezuela dan jika China serta Rusia memutuskan untuk secara langsung terlibat dalam konflik ini untuk melindungi kepentingan mereka dan sekutu mereka di Venezuela, maka risiko terjadinya konflik militer skala besar antara kekuatan-kekuatan besar ini akan sangat tinggi. Konflik semacam ini tidak hanya akan memiliki konsekuensi yang sangat buruk bagi rakyat Venezuela dan negara-negara di kawasan sekitarnya, tetapi juga dapat menyebar ke seluruh dunia dan menyebabkan kerusakan yang tidak terbayangkan bagi perdamaian dan keamanan global. Selain itu, dengan adanya senjata nuklir di tangan beberapa negara yang terlibat dalam konflik ini, risiko terjadinya perang nuklir yang dapat menghancurkan peradaban manusia juga tidak dapat diabaikan.
Namun, kita juga harus menyadari bahwa tidak semua harapan hilang untuk mencegah terjadinya konflik skala besar semacam ini. Banyak negara di dunia, termasuk negara-negara di kawasan Amerika Latin dan negara-negara non-blok lainnya, telah menyerukan agar semua pihak yang terlibat dalam konflik Venezuela menunjukkan rasa hormat terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Venezuela serta untuk menyelesaikan masalah ini melalui dialog dan negosiasi damai. Selain itu, terdapat juga upaya yang sedang dilakukan oleh organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Komunitas Amerika Latin dan Karibia untuk memediasi konflik ini dan untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.
Sebagai kesimpulan, tindakan pemerintah Amerika Serikat terhadap Venezuela yang diduga sebagai penjajahan dan penculikan dengan menggunakan isu narkoba sebagai dalih adalah sesuatu yang sangat serius dan membutuhkan tindakan yang tegas dari masyarakat internasional. Meskipun pelaksanaan sanksi internasional terhadap Amerika Serikat akan menghadapi banyak tantangan, kita tidak dapat tinggal diam dan mengizinkan pelanggaran terhadap hukum internasional dan hak-hak dasar manusia terus terjadi. Selain itu, kita juga harus melakukan segala upaya yang mungkin untuk mencegah terjadinya Perang Dunia Ketiga dengan mendorong semua pihak yang terlibat dalam konflik Venezuela untuk mencari solusi damai dan berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional. Hanya dengan demikian kita dapat menjaga perdamaian dan keamanan global serta memastikan bahwa hak-hak dan kesejahteraan rakyat di seluruh dunia dapat dilindungi dengan baik.
