Opini:
Oleh Daeng Supriyanto, SH, MH
Pengacara
Pada hari 18 November 2025, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru disahkan untuk diberlakukan bersamaan dengan Kode Kejahatan Pidana (KUHP) baru, sebuah langkah yang secara normatif dirancang untuk menyempurnakan sistem penegakan hukum pidana di Indonesia. Namun, di tengah harapan akan reformasi proses peradilan, sejumlah ketentuan dalam KUHAP baru ternyata menyisakan persoalan substantif yang membutuhkan refleksi intelektual mendalam, terutama terkait penetapan penyidik Polri sebagai penyidik utama sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Ayat (2). Pasal ini secara tegas menetapkan bahwa penyidik Polri berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana, sebuah kewenangan yang kemudian diperluas melalui sejumlah pasal lainnya untuk mengatur hubungan antara Polri dengan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), penyidik tertentu, serta lembaga penegak hukum lainnya.
Dari perspektif hukum acara pidana, prinsip kesamaan kedudukan sebelum hukum dan objektivitas penyidikan menjadi pilar fundamental yang harus dijaga agar proses penegakan hukum tidak terkotori oleh kepentingan sektoral. Pasal-pasal pendukung seperti Pasal 7 Ayat (3), (4), dan (5); Pasal 8 Ayat (3); Pasal 24 Ayat (3); Pasal 93 Ayat (3) dan (4); serta Pasal 99 Ayat (3) dan (4) mengatur bahwa penyidik PPNS dan penyidik tertentu—kecuali kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL)—harus mengkoordinasikan seluruh proses penegakan hukum dengan Polri, bahkan memerlukan persetujuan penyidik Polri untuk melakukan upaya paksa seperti penangkapan dan penahanan. Konsekuensinya, PPNS kehilangan kemandirian untuk bertindak secara mandiri dalam menangani kasus yang berada dalam lingkup wewenangnya, kecuali atas perintah penyidik kepolisian.
Secara doktrinal, penetapan satu lembaga sebagai penyidik utama berisiko menciptakan monopoli penyidikan yang berpotensi menurunkan kualitas penanganan kasus, terutama ketika penyidik Polri dihadapkan pada beban kerja yang besar dan kompleksitas kasus yang beragam. Selain itu, mekanisme koordinasi dan persetujuan yang kaku berpotensi menimbulkan keterlambatan proses hukum, yang tidak hanya melanggar prinsip kecepatan peradilan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi juga dapat mengurangi efektivitas penindasan terhadap tindak pidana yang membutuhkan respon cepat, seperti korupsi, kejahatan ekonomi, atau kejahatan terorganisir. Meskipun argumen bahwa konsentrasi kewenangan pada Polri bertujuan untuk meningkatkan keseragaman penerapan hukum, realitasnya menunjukkan bahwa kemandirian penyidik dari lembaga lain—seperti penyidik PPNS yang memiliki keahlian khusus dalam sektor tertentu—sangat penting untuk memastikan penyidikan dilakukan dengan kedalaman pengetahuan dan objektivitas.
Selain itu, persoalan pengawasan terhadap kewenangan penyidik menjadi semakin krusial dalam konteks ini. Ketika penyidik Polri memiliki wewenang yang luas untuk mengatur aktivitas penyidik lain, maka perlu adanya mekanisme pengawasan yang independen dan efektif untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Tanpa pengawasan yang kuat, risiko terjadinya partialitas, tekanan terhadap penyidik lain, atau bahkan penindasan terhadap kepentingan publik akan semakin besar. Hal ini juga berkaitan dengan prinsip tata cara hukum yang sah (due process of law), di mana setiap pihak yang terlibat dalam proses pidana berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif.
Dalam konteks yang lebih luas, KUHAP baru seharusnya menjadi instrumen untuk memperkuat sistem peradilan pidana, bukan untuk menciptakan hierarki penyidik yang berpotensi menghambat efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terus-menerus terhadap implementasi ketentuan-ketentuan tersebut, serta kemungkinan penyempurnaan melalui interpretasi yuridis yang tepat atau bahkan amandemen jika diperlukan, untuk memastikan bahwa kewenangan penyidik Polri sebagai penyidik utama dapat berjalan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana yang luhur.
