Opini Daeng Supriyanto SH MH CMS.P
Pengamat Geopolitik Global
Pada Senin (29/12/2025) waktu lokal, Republik Islam Iran dihebohkan oleh gelombang protes massa terbesar dalam tiga tahun terakhir, sebuah peristiwa yang tidak hanya mencerminkan kemarahan publik terhadap kondisi ekonomi yang melorot, tetapi juga mengungkapkan kerentanan struktural dalam arsitektur keuangan dan politik negara tersebut. Aksi yang melumpuhkan pusat perdagangan di Teheran serta beberapa kota besar lainnya seperti Isfahan, Shiraz, dan Mashhad ini tidak muncul secara tiba-tiba; ia adalah hasil dari kumulasi tekanan ekonomi yang berkepanjangan, diperparah oleh dinamika geopolitik yang kompleks dan ketidakmampuan institusi negara untuk mengelola volatilitas mata uang dengan efektif.
Pemicu langsung dari gelombang protes ini adalah terjun bebasnya nilai tukar Rial Iran ke rekor terendah sepanjang sejarah terhadap dolar AS. Pada hari Minggu (28/12/2025), mata uang nasional tersebut menyentuh angka yang mengejutkan: 1,42 juta Rial per dolar AS, sebelum sedikit menguat ke 1,38 juta pada hari berikutnya. Untuk memahami skala keparahan depresiasi ini, kita perlu melihat konteks historis yang panjang: pada tahun 2022, ketika Mohammad Reza Farzin baru menjabat sebagai Gubernur Bank Sentral, Rial masih diperdagangkan di level 430.000 per dolar AS; bahkan pada masa kesepakatan nuklir tahun 2015, nilai tukarnya hanya berada di angka 32.000 per dolar AS. Perbandingan ini tidak hanya menunjukkan laju penurunan yang mengkhawatirkan, tetapi juga mengindikasikan bahwa kebijakan moneter yang diterapkan selama bertahun-tahun telah gagal membangun fondasi yang stabil bagi mata uang nasional.
Pengunduran diri Farzin yang diumumkan oleh stasiun televisi pemerintah menjadi titik balik yang simbolis dalam krisis ini. Meskipun langkah ini dapat dilihat sebagai bentuk tanggung jawab institusional terhadap kegagalan dalam mengendalikan nilai tukar dan stabilitas pasar, ia juga menyoroti ketidakpastian yang lebih dalam mengenai arah kebijakan ekonomi negara. Di balik keputusan ini adalah realitas yang tak terbantahkan: depresiasi Rial telah memperburuk tekanan inflasi yang sudah tinggi, dengan data resmi menunjukkan inflasi tahunan pada bulan Desember mencapai 42,2%, harga pangan melonjak hingga 72%, dan biaya kesehatan naik 50%. Dampak ini tidak hanya menekan daya beli masyarakat rata-rata, tetapi juga mengancam terjadinya hiperinflasi, terutama dengan rencana kenaikan harga bensin dan pajak yang akan diberlakukan pada tahun depan.
Namun, kita tidak dapat memahami krisis ini hanya dari perspektif ekonomi domestik. Faktor geopolitik telah memainkan peran yang krusial dalam memperparah kondisi yang sudah sulit. Pemberlakuan kembali sanksi internasional melalui mekanisme “snapback” serta kekhawatiran akan konflik lanjutan pasca perang singkat antara Iran dan Israel telah menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi stabilitas ekonomi. Presiden Iran Masoud Pezeshkian bahkan menyatakan bahwa negaranya sedang dalam “situasi perang total” dengan Amerika Serikat, Israel, dan Eropa, di mana tekanan ekonomi dianggap lebih rumit daripada masa perang Iran-Irak pada tahun 1980-an. Meskipun pernyataan ini dapat dilihat sebagai upaya untuk mengalihkan perhatian dari masalah domestik, ia juga mencerminkan realitas bahwa ketidakstabilan regional dan tekanan luar telah menjadi bagian tak terpisahkan dari dinamika ekonomi Iran.
Peran para pedagang dan pemilik toko dalam protes ini juga memiliki makna sejarah yang dalam. Kawasan seperti Jalan Saadi dan kawasan Shush di sekitar Grand Bazaar Teheran bukan hanya pusat perdagangan, tetapi juga lokasi yang memiliki peran penting dalam Revolusi Islam tahun 1979. Keterlibatan mereka dalam aksi mogok kerja dan demonstrasi menunjukkan bahwa keresahan ekonomi telah menyentuh lapisan masyarakat yang selama ini dianggap sebagai pilar stabilitas sosial. Aksi mereka tidak hanya merupakan protes terhadap kondisi ekonomi yang buruk, tetapi juga bentuk penolakan terhadap ketidakmampuan pemerintah untuk melindungi kepentingan mereka.
Di sisi lain, tanggapan pemerintah melalui pernyataan Presiden Pezeshkian yang menegaskan komitmen pada reformasi ekonomi dan dialog dengan pengunjuk rasa menunjukkan bahwa ada kesadaran akan urgensi masalah. Namun, tantangan yang dihadapi tidaklah sederhana. Reformasi sistem moneter dan perbankan yang efektif membutuhkan tidak hanya kebijakan yang tepat, tetapi juga kepercayaan publik yang sudah tercoreng akibat bertahun-tahun ketidakstabilan. Selain itu, upaya untuk membangun dialog dengan pengunjuk rasa harus diikuti dengan tindakan nyata, bukan hanya retorika, agar dapat mengatasi kesenjangan antara negara dan masyarakat.
Secara keseluruhan, protes massal yang terjadi pada akhir tahun 2025 adalah peringatan yang keras bagi Republik Islam Iran. Krisis moneter yang menggoyahkan negara ini adalah hasil dari kombinasi faktor domestik dan internasional yang kompleks, dan solusinya tidak dapat dicapai hanya dengan langkah-langkah sementara atau tindakan simbolis. Diperlukan pendekatan yang komprehensif yang melibatkan reformasi struktural, peningkatan tata kelola ekonomi, serta upaya untuk membangun stabilitas regional dan hubungan internasional yang lebih konstruktif. Tanpa itu, risiko ketidakstabilan yang lebih besar akan terus mengancam fondasi negara yang sudah terguncang.
